Setelah Koalisi Prabowo-Sandi Resmi Bubar

Kemarin, di Kertanegara, Prabowo menggelar rapat internal bersama pimpinan parpol koalisinya untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatannya.  Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa koalisi Adil Makmur dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi resmi dibubarkan.

Hal itu disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani saat jumpa pers di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

"Koalisi yang mengusung pasangan presiden dan calon presiden di dalam pemilu presiden ini 17 April lalu tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai. Oleh karena itu sejak hari ini beliau menyampaikan terima kasih, dan Koalisi Adil dan Makmur selesai," ujar Ahmad Muzani.

Ada dua alasan mengapa harus koalisi harus dibubarkan.  Pertama, keputusan  MK adalah sebuah keputusan bersifat final dan mengikat, ini berarti tujuan koalisi dibentuk agar memenangkan kontestasi dan sering juga disebut koalisi pilpres juga sudah usai, tidak ada yang harus dikerjakan bersama.

Kedua, dengan dibubarkan lebih cepat memberi kesempatan terhadap partai-partai yang bergabung dalam koalisi adil makmur untuk menentukan langkah-langkah politik selanjutnya.  Partai-partai seperti PKS, PAN, Demokrat, Berkarya dan tentunya Gerindra akan menyusun rencana dan menentukan arah mereka dalam lima tahun ke depan.

Pertanyaanya adalah apa yang akan dilakukan setelah koalisi Prabowo-Sandi ini bubar? Untuk melihat nya lebih jelas, ada 3 perspektif atau opsi yang dapat dilakukan.

Pertama, menjadi oposisi.  Eksistensi oposisi amat diperlukan dalam sistem demokrasi apa pun, baik untuk sistem presidensial seperti Indonesia maupun parlementer seperti di negara lain.

Oposisi menjadi pemberi kritik dan juga memberi pandangan alternatif terkait kebijakan pemerintah serta juga membangun checks and balances dalam demokrasi. Dalam ilmu politik, tanpa oposisi yang sehat dan kuat, pemerintah bisa terjebak pada cara-cara otoriter dalam mengelola kekuasaannya.

Menariknya, setelah koalisi Prabowo dibubarkan, sudut oposisi ini terlihat tidak terlalu seksi lagi. Dari berbagai wacana, hanya PKS yang nampaknya akan berdiri sendirian di sudut tersebut. Sobat terbaik PKS, Gerindra bahkan diisukan akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi selanjutnya.

Partai mayor lain seperti Demokrat dan PAN, jauh sebelum putusan MK memang terlihat tidak akan berada di sudut oposisi ini. PAN dan Demokrat sedang mengatur langkah di luar oposisi, namun apapun masih dapat terjadi.

Kedua,  menjadi penyeimbang. Tradisi menjadi penyeimbang selama ini dimainkan oleh Demokrat. Pengertian menjadi penyeimbang adalah tidak menjadi oposisi atau juga tidak bergabung di pemerintahan.

Secara politik memang terlihat abu-abu, namun memang ada keuntungannya, salah satunya adalah memberi ruang yang fleksibel ketika situasi politik menjadi berubah, partai di penyeimbang menjadi kekuatan lain yang amat diperhitungkan.

Menariknya, narasi peyeimbang ini juga dapat dianggap karena sebuah partai tidak mau bergabung menjadi oposisi namun juga tidak bisa mendapat jalan bergabung dengan pemerintahan.

Ketiga, menjadi bagian dari koalisi Jokowi atau koalisi pemerintahan. Sudut ini memang paling seksi sekarang. Selain partai Berkarya yang tidak tembus ke parlemen, dan PKS yang dipisah jurang perbedaan ideologi dengan partai pendukung Jokowi, partai-partai lain seperti berlomba-lomba untuk masuk ke dalam pemerintahan.

Setelah secara resmi keputusan MK diambil, partai-partai mulai melakukan konsolidasi secara internal untuk menentukan langkah politik. PAN misalnya, mengatakan bakal menggelar rapat kerja nasional (rakernas) pada akhir Juli atau awal Agustus 2019. Rakernas digelar untuk menentukan sikap politik PAN lima tahun ke depan.

"Dari berbagai wacana, hanya PKS yang nampaknya akan berdiri sendirian di sudut tersebut. Sobat terbaik PKS, Gerindra bahkan diisukan akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi selanjutnya."

PAN memang kerap diisukan bergabung dengan pemerintahan Jokowi pasca Ketum PAN, Zulkifli Hasan beberapa kali bertemu dengan Jokowi. Hanya, beberapa gejolak pro-kontra di internal membuat keputusan dari Rakernas akan menjadi jalan formal yang harus diambil.

Partai Demokrat bercerita dengan cara yang berbeda. Menjadi peyeimbang menjadi kekhasan dari partai yang didirikan SBY ini. Akan tetapi, kepentingan untuk memberi jalan bagi AHY merintis karir politik yang lebih besar, membuat bergabung dengan koalisi pemerintah adalah hal yang paling rasional untuk dijalani.

Sekarang, tentu kartu trufnya adalah respon dari Jokowi sendiri. Meskipun AHY sudah beberapa kali bertemu dengan Jokowi, menariknya menurut politisi Demokrat, Andi Malarangeng, ajakan dari kubu Jokowi belum terlihat dengan jelas. 

Demokrat mau, tetapi jika tidak direspon atau diajak maka akan percuma, jalan menjadi penyeimbang kembali atau bahkan oposisi mungkin diambil sebagai jalan terakhir.

Gerindra sebagai pentolan koalisi Adil Makmur, masuk dalam ranah ini setelah diisukan ditawarkan kursi menteri, bahkan Prabowo diisukan akan masuk menjadi anggota wantimpres Jokowi. Nampaknya terlihat tidak mungkin, namun politik nasional yang kerap dilihat  sebagai sesuatu yang cair memungkinkan hal itu terjadi.  

Menggandeng Gerindra yang mempunyai  12 persen suara dianggap sebagai sebuah langkah politik yang strategis bagi pemerintahan sendiri.

Persoalannya, yang perlu jeli dicerna adalah isu politik dimainkan sebelum keputusan MK diambil, bisa saja isu ini hanya sebagai langkah untuk meredakan ketegangan politik demi rekonsiliasi sosial, akan tetapi secara rekonsiliasi politik, perlu hitung-hitungan spesifik karena keputusan Gerindra bergabung tentu akan memiliki dampak politik lainnya.

Apapun opsi yang akan diambil, publik tentu mengharapkan sekali lagi koalisi dan keputusan  diambil demi kepentingan bangsa negara. Koalisi pemerintah diharapkan menjadi kuat demi menjalankan kebijakan publik akan tetapi oposisi juga menjadi variable penting untuk check and balance.