Arah soal periode kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sesudah ketua umum Romahuruziy (Rommy) menjadi tersangka suap dan ditangkap KPK mulai jelas.
Di tengah persiapan  musyawarah kerja nasional (Mukernas) yang akan digelar pada pertengahan tahun 2019 ini, usulan mempercepat Muktamar PPP terdengar menguat. Sebenarnya jika mengikuti jadwal, Muktamar PPP baru akan dilaksanakan pada 2021.
Apa agenda utama mempercepat Muktamar ini? Disinyalir kepentingan utama mengusulkan untuk mempercepat  Muktamar saat Mukernas nanti adalah mengganti pucuk tertinggi partai, yaitu ketua umum PPP.
Akan tetapi, soal Muktamar dipercepat ini masih perlu diputuskan di dalam internal partai. Menurut  Sekjen PPP, Arsul Sani percepatan Muktamar menjasi Muktamar Luar Biasa hanya bisa terjadi jika DPC dan DWP menginginkannya.
"Kalau menurut periode kepengurusan sekarang maka Muktamar lagi nanti April 2021. Namun apakah akan dipercepat atau tidak akan sangat tergantung apakah aspirasi mencapai  minimal 2/3 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk meminta percepatan via Muktamar Luar Biasa (MLB)" ujar Arsul kepada wartawan, Senin (6/5/2019).
Kita bisa menduga bahwa percepatan dirasa perlu karena di dalam kondisi politik pasca Pilpres, kehadiran seorang ketua umum amatlah penting untuk melakukan konsolidasi menentukan strategi ke depan.
Sebagai partai yang memiliki pendukung yang kuat secara identitas dan signifikan dari perolehan suara, PPP akan kesulitan untuk memastikan posisi, maupun peran melalui lobi-lobi politik jika memang akhirnya Jokowi yang diusung Koalisi Indonesia Kerja memenangkan konstetasi di Pemilu 2019.
Jika kita lihat lebih dalam, MLB kemungkinan besar akan terjadi. Apa alasannya? Karena sebelum MLB saja dipastikan akan dilakukan, di internal partai, bermunculan nama-nama yang  menguat untuk diusulkan untuk menjadi calon ketua umum, salah satunya Ridwan Kamil.
Pria yang biasa  disapa dengan Emil  ini dianggap adalah tokoh yang tepat untuk menahkodai biduk partai berlambang Kakbah ini ke depan.
Nama Emil pada awalnya diusulkan oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melalui Ketua DPC PPP KBB Samsul Ma'arif. Â Gubernur Jawa Barat itu dianggap memiliki kapasitas untuk menjabat pucuk pimpinan partai ke depannya.
"Pemilihan Kang Emil juga untuk menjaga kelangsungan partai ke depannya, ini pemikiran saya pribadi. Karena PPP sekarang butuh pengatrol, ibaratnya saat pesawat alami turbulence, ada sosok yang bisa mengangkatnya kembali," kata Samsul.
