Benarkah tugas komisi hukum yang ada di PSSI itu seperti itu; memberi bantuan hukum terhadap anggota PSSI yang tersandung masalah?
Hal ini terdengar agak aneh, karena selama ini yang kita ketahui komite hukum sepertinya lebih mengarah mengurus kasus hukum yang melibatkan klub, pemain dengan PSSI.
Jalannya seperti ini; PSSI memiliki hukumnya tersendiri, dan komite hukum memastikan hukum itu berjalan di internal dengan baik. Rasanya, untuk memberi bantuan hukum, agak di luar jalur. Lagian secara umum, di dunia hukum, hanya orang miskin atau tidak mampu yang diberi bantuan hukum. Absurd.
Sebaiknya PSSI harus menjaga agar anggotanya harus lebih bijak mengeluarkan pernyataan di saat-saat seperti ini. Sebenarnya menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh Edy, Sekjen PSSI, Ratu Tisha sudah berusaha cukup bijak mengeluarkan merespon penangkapan Johar. Tisha membahasakan bahwa bukan bantuan hukum yang diberikan kepada Johar, tapi hanya pendampingan.
"Bukan bantuan hukum. Jadi di PSSI itu ada Komite Hukum. Nah itu selalu berfungsi kepada anggota untuk pendampingan, salah satunya penegakkan regulasi, menjalankan yang berkaitan dengan polisi dan sebagainya," kata Tisha.
Bijak dalam mengeluarkan pernyataan juga baik adanya, karena harus diakui bahwa kepercayaan masyarakat terhadap PSSI Sudah menurun drastis. Alangkah baiknya, PSSI menunggu hasil pemeriksaan Satgas AntiMafia Bola terhadap Johar, dan para terduga lain seperti Dwi Irianto alias Mbah Putih, Anik Yuni, dan Priyanto.
Selebihnya, PSSI hanya perlu fokus untuk Kongres PSSI yang akan diadakan pada 20 Januari nanti. Banyak PR yang harus dikerjakan daripada mengeluarkan pendapat kontra produktif alias plin-plin. Plintat-plintut di saat sepert ini jangan sampai diartikan publik sepak bola nasional sebagai cara  "melindungi". Tentu saja, PSSI tidak mau stigma negatif itu muncul atau membesar di saat-saat seperti ini kan? Â
