Pada 8 Juli 1976, dari Kennedy Space Center, Cape Canaveral, Florida, USA, diluncurkan Satelit Palapa demi mendukung terwujudnya koneksitas telekomunikasi di persada Nusantara melalui Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD). Dengan terwudnya SKSD Palapa, seluruh ibukota Provinsi dapat melalukan hubungan telepon; dan selanjutnya menjangkau ibukota Kabupaten dan Kota hingga kecamatan. Pengadaan satelit Palapa tersebut dimungkinkan melalui skema utang yang difasilitasi melalui IGGI (Intergovernmental Group on Indonesia).
Empat puluh tahun berlalu sejak peluncuran Satelit Palapa, diluncurkan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk pembangunan Palapa Ring-2 yang merupakan kelanjutan Palapa Ring-1. Palapa RIng secara keseluruhan ditujukan untuk menyediakan layanan pita lebar (Broadband) dengan menggunakan serat optik (fiber optic) di seluruh provinsi dan kabupaten serta kota (Lihat Peraga-3).
Dalam implementasinya, pembangunan Palapa Ring-2 melengkapi jejaring Palapa Ring-1 agar mencakup seluruh Nusantara. Pelaksanaan pekerjaannya Palapa Ring-2 akan meliputi gelaran kabel serta optik di daratan juga lautan demi memastikan keterhubungan antar pulau. Jika dihitung berdasarkan nilai investasi, sulit membayangkan secara formula finansial yang wajar untuk mendapatkan imbalan (return) walaupun dalam jangka panjang misalnya 10 (sepuluh) tahun. Tetapi, justru inilah tantangan pembangunan infrastruktur yang tidak sekedar berwawasan imbalan tetapi pada pemenuhan kebutuhan utilitas bagi masyarakat serta demi mendukung sektor industri yang selanjutnya mendorong pertumbuhan.
Pengadaan Satelit Palapa pada 40 tahun lalu merupakan pembelajaran akan pentingnya infrastruktur dan penggunaan utang bukan merupakan beban. Seandainya kesempatan pengadaan Satelit Palapa pada 1976 tersebut diabaikan karena berdampak peningkatan utang, dapat dibayangkan bagaimana ketertinggalan komunikasi di Nusantara dan hambatan dalam perekonomian khususnya transaksi perdagangan. Pola pemikiran yang serupa juga berlaku dalam Palapa Ring-2 dengan mengundang keterlibatan pihak swasta; yang manfaatnya secara keseluruhan baru dirasakan pada masa mendatang (secara utuh, penyediaan layanan pita lebar secara utuh hingga kabupaten dan kota diprakirakan terwujudnya pada 2019).
Infrastruktur dalam bingkai Cermat, Cepat, Bermutu
Usai peresmian kantor pusat PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia - PII (lihat gambar paling atas) pada Kamis, 22 Desember 2016, Menteri Keuangan RI., Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyampaikan "sambutan kunci" dalam Seminar Infrastruktur Nasional. Juga hadir Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara; yang sangat antusias mendorong perwujudan Palapa Ring-2 dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang gencar mendorong pembangunan infrastruktur fisik (jalan, jembatan, waduk dan pengairan, perumahan) dengan bingkai pengembangan wilayah stratejik.
Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, kebutuhan anggaran infrastruktur sekitar 5.000 Triliun Rupiah dan kemampuan anggaran pemerintah (APBN) secara rerata hanya sekitar sepertiga. Sementara menunda pembangunan infrastruktur berdampak pada tingkat kebersaingan (comparative advantage) khususnya jika merujuk pada peringkat Logistic Performance Index (LPI) (diterbitkan World Bank pada September 2016)Â seperti disajikan pada Peraga-4.
Dengan keterbatasan anggaran pemerintah maka perlu partisipasi dari sektor swasta (private) dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pada kenyataannya pencapaian KPBU ini masih jauh dari harapan karena berbagai kendala yang dihadapi antara lain proses yang lamban dan sering tanpa kemajuan dan ketidakpastian, serta keterbatasan sumber pendanaan. Dalam menghadapi situasi demikian, SMI berharap agar perbankan nasional khususnya bank plat-merah (BUMN) untuk mampu mengatasi kendala "maturity-mismatch" (perbedaan jangka waktu sumber dana dan pinjaman); juga mendorong agar proses KPBU ringkas dan cepat serta mengharapkan hasil yang berkualitas (quick process & quality of delivery).
Pada masa awal tahapan Pembangunan Lima Tahun (Pelita), beberapa contoh pembangunan infrastruktur antara lain Jalan Trans Sumatera, bendungan Sigura-gura, bendungan Karangkates, dan Satelit Palapa yang didukung pendanaannya dengan skema utang yang diatur melalui IGGI. Manfaat infrastruktur tersebut sangat berarti tetapi pada sisi lain beban utang tidak terlalu dirasakan; bahkan kewajibannya sudah diselesaikan. Contoh-contoh tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk memberdayakan skema KPBU dengan mendorong percepatan melalui sentralisasi proses dan menghilangkan hambatan silo atau tembok birokrasi antar kementerian dan pemerintah daerah. Hal ini merupakan tantangan dalam Reformasi Struktural yang selalu didengungkan pemerintah dan membutuhkan karakter kepemimpinan yang kuat (strong leaderhip) untuk penyelesaian masalah atau sebaliknya hanya akan menjadi penyelesalan pada kemudian hari.
Arnold Mamesah - 25 Desember 2016
