Menteri Koodinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno kepada awak media memberikan sinyal peringatan terkait pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) Golkaryang rencananya akan digelar tanggal 30 November 2014 di Pulau Bali. Ia menegaskanbahwa tidak melarang Partai Golkarmelakukan Munas di Bali, namun mengingat tentang adanya potensi buruk dan situasi keamanan apabila munas dipaksakan digelar diBali dalam waktu dekat ini. Masyarakat tentu masih ingat beberapa hari lalu bentrok yang terjadi antara kader dan simpatisan Partai Golkar. Bila saat Munas di Pulau Bali terjadi hal yang serupa maka akan berdampak pada citra pariwisata Pulau Baik yang banyak dikunjungi wistaawan mancanegara dan lokal. Sementara itu Kapolda Bali Bali Irjen Pol. Benny Mokalu mengaku belum menerima rekomendasi izin munas Partai Golkar dari Mabes Polri.
Menurut Arya salah satu masyarakat Bali melalui sambungan telepon yang disiarkan oleh Radio Global FM 96.5 menyatakan supaya musyawarah nasionalPartai Golkar jangan digelar di Pulau Bali demi kondusifnya keamanan Bali. Warga Bali lainnya bernama Sindha menuturkan bahwamumpung izin Munas Golkar belum keluar, sebaiknya masyarakat Bali mulai sadar dan berpikir jernihmengingat selama ini Bali hanya dipakai sebagai tempat loby-loby politikpartai besar namun kepedulianpolitisi terhadap Bali sangat rendah. Buktinya ketika rakyat Bali dengan lantang menolak megaproyek yang menghancurkan lingkungan Bali seperti Reklamasi Teluk Benoa tidak terakomodir. Senada dengan Erick warga Bali yang tinggal di Denpasar ini mengungkapkan sebaiknya Munas Golkar tidak dilaksanakan di Bali dan diganti ke Provinsi lain. Erick juga mendukung langkah-langkah Kapolri untuk tidak merekomendasikan izin Munas di Bali.
Sikap warga Bali yang kurang setuju penyelenggaraan Munas Golkar ini dilandasi dengan berita tindakan anarkis yang dilakukan oleh Angkatan Muda Partai Golkar beberapa hari lalu. Selama ini kondisi keamanan Pulau Bali begitu terjaga. Buktinya penyelenggaraan Miss World yang dilaksanakan di Pulau Bali 2013 silam yang mendapat ancaman Front Pembela Islam (FPI) yang ingin menyerang lewat pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk berhasil dihjaga aparat keamanan. Bila nantinya Partai Golkar berhasil mengantongi izin melakukan Munas di Bali dan kemudian ada gesekan yang berujung pada aksi saling serang antara pendukung masing-masing maka akan mencoreng keamanan di Pulau Bali.
