Selamatkan Papua dari Para Bandit

( Gambar: Buku Integrasi Telah Selesai ( huruf i-miring )

Konflik yang timbul akhir-akhir ini di Papua tidak terlepas dari hadirnya junta para bandit. Baik itu bandit bergerak dan bandit menetap. Dalam tragedi berdarah di Timikia ( freeport ), Jayapura dan Puncak Yamo ( Puncak Jaya ) diduga hasil karya kerjasama kedua bandit tersebut; bandit bergerak maupun bandit menetap. Apa dan bagaimana kerjanya para bandit sehingga menimbulkan pertikaian konflik yang tak terselesaikan. Wujud damai Papua disinyalir terus digerogoti oleh semakin meningkatnya para " kucing garong " tersebut.

Ditahun 2010 saja, titik-titik panas di Papua belum reda, konflik berulangkali terjadi di wilayah yang sama. Freeport, Jayapura, Puncak Jaya ( sekarang Puncak Yamo ). Lalu sayangnya, terus terjadi tanpa satu penyelesaian menyeluruh. Bertaburannya para bandit tersebut belum diatasi secara baik oleh berbagai pihak, termasuk menuntaskan masalah di areal freeport yang eksesnya konfliknya hampir mengglobal ke daerah lain Papua. Parahnya lagi, kerja para bandit pakai cara sistematis sehingga pendekatan hukum melalui bukti-bukti hukum tidak mempan menanggulangi persoalan Papua. Kerja sistematis atau sering dikenal tangan-tangan tak kelihatan menempatkan berbagai cara untuk terus eksis di Papua ( dalam konteks konflik tak usai ). Bandit Ekonomi bersama Pelacur Politik Yang Menetap di Papua Sesuai cara kerjanya, bandit menetap tetap berada di Papua dengan skala waktu yang cukup lama. Karakter menetap tidak menyerang sesuatu dengan langsung. Artinya, bila kehendak mengeruk atau merusak Papua tidak dia lakukan dengan transparan dan brutal. Sebab, disisi lain, bandit menetap juga ingin mereka aman dan terus mengais keuntungan sampai benar-benar mereka kenyang dan suatu ketika mereka pergi. Bandit yang dimaksud berupa bandar ekonomi yang tak mau Papua dieksploitasi atau dikelola secara baik karena mereka ingin hanya kelompok mereka saja yang berkuasa mengatur ekonomi dengan berkembang dari apa saja yang bernilai ekonomis. Juga ada bandit pelacur politik. Gerbong semacam ini nyatanya mengekor dibalik bandit ekonomi menetap. Politik bertalikan kekuasaan yang terus menempatkan kekuasaan absolut tak akan memberi ruang yang baik bagi keadilan dan kedamaian politik orang Papua. Bandit ekonomi Papua yang menetap seperti; Freeport menguasai Papua tengah, Mifee kuasai Papua Selatan, Lalu BP kuasai Papua Barat. Keluarga besar Rockefeller Family yang punya freeport memang tak hentinya memperluas kerajaan pertambangan mereka ke seluruh dunia, termasuk Indonesia ( Papua ) sekarang. Begitu pula kelaurga besar Bin Laden ( Binladen Group ) yang sudah membeli tanah di Papua selatan untuk proyek perkebunan dari industri energi. Tidak ketinggalan, Inggris raya yang menguasai usaha gas bumi di Bintuni. Klaim atas Papua terus dilakukan pihak-pihak yang saya sebut bandit ekonomi menetap tersebut. Segala kebijakan hukum pertambangan terutama soal ekonomi dan pembangunan Papua harus mengutamakan kepentingan tiga bandit ekonomi diatas sebelum direalisasikan di Papua. UU pertambangan sampai UU perekonomian yang berlaku di Indonesia lalu diterapkan di Papua, nihil bila diperuntukan bagi rakyat Papua mengurus perekonomian sendiri sebagai suatu aset bangsa. Undang-undang Energi dan Sumberdaya Mineral tahun 2009 menempatkan kontrak karya freeport diperpanjang 75 tahun dari sebelumnya hanya berakhir tahun 2021 menjadi tahun 2041. Begitupun, freeport diberi kewenangan untuk pakai sistem kontrak karya, walaupun UU tambang yang baru lebih banyak mengatur pertambangan soal perijinan lahan. Jadi kalau perusahaan lain di cabut haknya dari cara berkontrak ke perijinan, freeport dibela negara untuk tetap pakai cara kontrak karya. MIFEE di Merauke juga sama, negara memberi fasilitas penyewaan lahan tidak sesuai standar UU pertanahan. Bayangkan, tanah sekarang harganya melonjak hingga jutaan per meter, tapi untuk perusahaan perkebunan itu berhak membayar tanah hanya seharga 7 rupiah per meter. Lebih mendominasi areal produksi lagi, segala sumur minyak atau gas di Papua Barat harus menggunakan lisensi ( kode ijin ) eksplorasi dari British Petroleum. Akibat dari Blokade para bandit menetap untuk urusan ekonomi tersebut, suara merekalah yang didengar pemerintah Indonesia. Bukan suara rakyat. Bila ada protes dari rakyat Papua terkait bentuk penghancuran tanah oleh eksplorasi tambang, berbagai cap maupun pandangan miring terhadap orang Papua datang dari negara. Perlawanan warga Amungme dengan Kamoro terhadap kehadiran freeport seakan membawa mereka kepada kehancuran sendi-sendi kepemilikan. Begitu pula, perang yang sedang berlangsung dilakukan oleh warga Marin di Merauke ataupu suku Sebyar di Bintuni. Orang Papua kemudian menghadapi kenyataan bahwa mereka sedang teraniaya oleh karena pemerintahan lebih melindungi broker ekonomi. Praktek keberpihakan yang sama juga berlaku pada konteks bagaimana negara melindungi bandit berjalan yang akan saya tulis dibawah tulisan ini. Nah, untuk memperkuat saham ekonomi menetap, diikutilah para pelacur politik juga. Selain partai politik yang bersinggungan di Papua seperti; Golkar, PDIP, lalu datang sekarang Demokrat maupun PPP dan lainnya, saling bersikukuh menguasai Papua. Ingat bahwa bandit politik menetap di Papua tidak saja mengejar suara partai, tetapi kedudukan mereka untuk mengamankan aspirasi ekonomi yang telah menetap disini. Golkar beri dukungan pada freeport, itu sejarah lama keberadaan mereka disana sejak rockefeller famili bawa perusahaan mereka masuk Indonesia. Selanjutnya, karena tidak ada suara partai, PDIP berhasil membelah Papua menjadi dua nama ( Papua-Papua Barat ). British Petroleum hadir di bintuni akibat dukungan politik Megawati dkk. Sekarang para pelacur politik menetap berupaya tahan keberadaan Merauke Integrated Food and Estad ( MIFEE ). Ehm, perkelahian antar pelacur menetap demi mendapat jatah dari ekonomi menetap tak terelakkan. Banyangkan, jikalau golkar yang sudah bertahun-tahun mengamankan freeport, mesti berhadapan dengan PDIP dan Demokrat yang terus berupaya mendapatkan jatah juga. Alhasil, tergantung era kepemimpinan nasional berada pada pihak yang mana, disitulah gejolak lahan antar pelacur politik dijalankan. Terakhir datang juga PPP dengan menghadirkan seorang mantan kepala BIN ( badan intelejen negara ) untuk menghadel partainya biar dapat jatah juga di lahan bisnis. Dengan demikian, polisi atau tentara yang bertugas di Papua cenderung mendapat perintah ganda untuk tangani Papua, yang perintahkan aparat di Papua tidak saja pemerintahan secara struktural ( pemerintahan berkuasa ) namun perintah juga datang dari kolaborasi elite kekuasaan. Bagaimana Aburizal Bakrie membela aparat yang bikin masalah di Papua, sedangkan pemerintahan berkuasa bicara mengakhiri operasi militer. Ini suatu contoh saja, bahwa polemik menegur TNI/POLRI di Papua bukan sesuatu yang mudah timbul, tetapi rantai sudah menguat. Pelacuran modal dengan politik kekuasaan sudah menjadi konsumsi publik yang tidak bisa dikesampingkan. Maka itu, problem Papua cukup pelik akibat kolaborasi kedua bandit menetap yang terus berkelana di Papua.

Gambar: Sesuai judul gambar

Bandit Ekonomi dengan Pelacur Politik Berjalan Perusahaan domestik yang berafiliasi dengan modal internasional di Papua lebih cocok sebagai bandit ekonomi berjalan. Ya, karena mereka ini kerjanya hanya " ngebeng" dari modal asing. Arifin Panigoro yang bikin macet PSSI itu salah satu fakta perusahaan yang dipimpinnya lebih banyak berafiliasi dengan modal asing di Papua. Kasus MIFEE saja, walaupun yang nampak adalah perusahaan MEDCO, toh, medco hanya menjalankan kontribusi saham dari Binladen Group. Prabowo Subianto dengan Aburisal Bakrie juga tidak luput dari ngebeng dari freeport. Broker berjalan inilah yang sering menampakan diri mereka untuk bergaining bila ada persoalan yang menggerogoti perusahaan. Para oportunistik yang memanfaatkan gelora kewenangan pengolahan ekonomi di Papua, mereka juga sebagai bandit politik berjalan. Elite Papua sendiri maupun nasional, sama-sama mengais rejeki dari kelimpahan kekayaan alam Papua. Kandidat kepala daerah di Papua harus menantongi uang setengah trilyun baru bisa maju sebagai penguasa daerah. Mereka dapat uang dari mana?. Nah, standar gaji pegawai negeri sipil saja justru rendah dari pekerja tambang asing. Cara yang dipakai tidak jauh beda, politikus bergerak di Papua pakai kewenanganya untuk palang pemasukan berupa kontribusi uang dari perusahaan atau usaha yang berjalan di Papua. Masuk akal, negara tidak membiayai suatu kampanye yang nantinya butuh pemobilisasian rakyat ke Jakarta untuk suatu gugatan sengketa pilkada. Bahkan, para calon kepala daerah Papua ( Papua-Papua Barat ) berkampanyepun, mereka sudah carter pesawat untuk keliling Papua. Kalau dulu hanya suharto saja yang dapat setoran dari freeport, sekarang setiap gubernur terpilih di Papua mendapat jatah uang 12 juta dollar Amerika. Ini tidak diatur dalam konstitusi, tetapi berlaku secara tradisi pelacuran para politisi berjalan. Berupa uang lauk pauk, yang disumbangkan secara sukarela dari sejumlah perusahaan baik yang menetap maupun berjalan, disitulah bandit berjalan kenyang dengan hipnotisme tips-tips uang sukarela. Polisi yang menegakkan hukum saja dapat uang diluar ketentuan hukum, kenapa politisi tidak bisa?. Ehm...siapa tipu siapa lalu siapa yang dapat tipu! Juga didalam bandit berjalan merupakan komponen mengatasnamakan negara indonesia di Papua. Tumbuh subur sudah, saling baku rampas. Ditengah denyut perjuangan rakyat Papua untuk menuntut keadilan politik dan ekonomi dari pemerintah, bermunculan kelompok yang mengatasnamakan pejuang harga mati NKRI. Serangan mereka lebih pada pendekatan bersama pihak keamanan untuk menjaga Papua dari aspirasi merdeka. Kok takut Papua merdeka?. Melalui jargon cinta tanah air Indonesia ini, mereka ( bandit berkeliaran ) tersebut bebas keluar masuk Papua. Bahkan dana keamanan mereka pakai juga untuk mendirikan organisasi tandingan. Waulau hal mendirikan sipil bersenjata tidak ada didunia, tetapi berlaku di Papua. Jadilah, bisnis keamanan hasilnya dimakan ramai-ramai, lalu orang Papua kebanyakan yang juga warga Indonesia terus dipikul mundur dengan stigma separatisme. Selamatkan Papua dari Para Bandit Meratas kedamaian abadi di Tanah Papua tak pernah berjalan karena terus doronrong dari barisan para " bandit ", baik yang bergerak maupun yang menetap. Meraka pakai berbagai cara. Sampai-sampai aspirasi Papua merdeka dijadikan obat penenang juga. Ya, freeport mau buka lahan mereka ke daerah Paniai maupun puncak Jaya, cara yang paling ampuh ialah harus ada OPM gadungan didirikan di areal itu. Dengan tujuan, keberadaan OPM gadungan itu mendatangkan jumlah militer yang meningkat. Nah, ini dia cara terbaru memukul mundur masyrakat yang menolak eksplorasi pertambangan. Keberadaan pasukan teritorial TNI di puncak Jaya yang diduga melakukan penembakan lalu bersembunyi dibalik organisasi Papua merdeka tidak akan reda sampai freeport berhasil ambil alih areal eksplorasinya. Teringat pada kasus kapeso, walaupun dinyatakan sudah aman, tetapi menjadi perhatian bahwa kehendak Amerika mau kapling wilayah mamberamo yang kaya dengan hasil danau dan tumbuh-tumbuhan sampai kekayan dasar tanah, membuat investasi hendak melirik wilayah tersebut namun ditolak pemilik hak ulayat setempat. Berlaku juga pada aktivitas HPH yang dibeking para jendral. Kasus areal kepala sawit di arso-keerom, HPH di wilayah suku Yerisiam di Nabire, Kasus HPH di Tambrau ( sekarang sudah ada kabupatenya ) dari Sorong, kemudian praktek ilegal lainnya yang semakin meningkat di Papua. Belum lagi masalah korupsi yang dialakukan baik ditubuh pertambangan sampai birokrat Papua. Suburnya praktek " menyolong " di Papua memang tidak bisa dibiarkan. Karakter menghancurkan Papua terus meningkat. Jikau mau selamatkan Papua, harus dibarengi dengan pembersihan para bandit yang ada. Daripada hanya sekedar berkelumit dengan kontradiksi merdeka vs pro nkri tidak akan meenemukan pokok masalahnya. Instrumen negara baik penegak Hukum sampai aturannya pun tidak bisa menyentuh bandit-bandit yang terus berkelana di Papua. Kelimpahan proteksi, sarana dan prasaran, istimewanya lebih mengutamakan mereka ( bandit ekonomi & pelacur politik ) yang menetap, lalu digalang oleh bandit ekonomi dan pelacur politik berjalan,  dan berakhir pada konflik yang berkepanjangan sampai sekarang. Keberadaan para bandit pun semakin tidak tersentuh di era neoliberalisme yang konon mementingkan pasar daripada keselamatan rakyat. Laba lebih, pemasukan pasar, kejar kebutuhan pasar yang terus meningkat berakibat rakyat harus mengungsi karena pasar yang jaya sekarang. Kejayaan pasar di bumi Papua tetap jaya karena dibeking dengan hadirnya gerombolan bandit tak punya perikemanusiaan. Gambar: Petrus Ayamiseba, Pekerja freeport yang tewas dimakan peluru aparat keamanan di Terminal gorong-gorong Timika Papua. Masalah Papua yang menjadi aspirasi selama ini sudah jelas. Aspirasi pelurusan sejarah, aspirasi proteksi hak ulayat, aspirasi Papua menjadi Papua, aspirasi menolak pertambangan. Semua aspirasi tersebut bertemu pada hal yang mendasar yaitu Kami harus merdeka sama seperti rakyat di Kuba atau Venezuela yang pemerintahnya mengutamakan rakyat daripada sekedar berpihak kepada para bandit yang menyengsarakan bahkan rakus. Kalau sudah jelas demikian, mengapa tindakan negara selama ini yang katanya " menyelamatkan Papua " sejak trikora sampai era topik di Kompasiana ini, seakan hanya diatas ide saja, lalu teorinya jauh dari menggigit apa yang saya tulis disini sebagai para bandit.