Mohon tunggu...
Kuntoro Tayubi
Kuntoro Tayubi Mohon Tunggu...
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Menulis adalah ruh, dan menebar kebaikan adalah jiwaku. Bagiku kehidupan ini berproses, karena tidak ada kesempurnaan kecuali Sang Pencipta.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Data Kemiskinan di Brebes Tidak Akurat

11 November 2018   19:55 Diperbarui: 11 November 2018   21:03 0 0 0 Mohon Tunggu...

Komisi IV DPRD Kabupaten Brebes menilai database kemiskinan di Kabupaten Brebes yang tidak akurat. Akibatnya membuat program yang mengacu data tersebut menjadi kisruh.

Ketua Komisi IV, H Imam Royangi menjelaskan data tersebut masih menjadi acuan program sosial hingga kerap menimbulkan ketimpangan di masyarakat. Imam mencontohkan, program sosial di bidang kesehatan melalui Jamkesda (dulu SKTM, red) untuk warga miskin masih tumpang tindih. Indikasinya, program kesehatan itu masih banyak dinikmati oleh yang sudah mampu secara ekonomi. "SKTM banyak yang salah sasaran, jumlahnya pun cukup besar. Ini perlu divalidasi agar hak-hak orang miskin tidak hilang," ungkap Imam.

Menurutnya, alokasi kesehatan bagi warga miskin yang juga terkover melalui BPJS PBI juga cukup timpang. Dari data kemiskinan yang ada, warga miskin di Kabupaten Brebes paling besar 20 persen dari total jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk Brebes sekitar 1.9 juta, berarti jumlah masyarakat miskin hanya 380.000 orang saja. Namun, nyatanya BPJS PBI di Brebes melonjak hingga 1.268.000 penerima atau sekitar 70 persen dari jumlah penduduknya. "Ini jelas tidak beres dan selisihnya cukup jauh, masa warga miksin di Brebes sampai 70 persen," tandasnya.

Dengan realisasi yang cukup tidak masuk akal tersebut, anggaran kesehatan warga miskin jelas banyak yang salah sasaran. Setidaknya, banyak warga mampu yang ikut menikmati program tersebut. Selain itu, hal ini juga menimbulkan spekulasi anggaran yang tidak bisa diukur dan selalu over load. "Tahun 2017 Jamkesda kita anggarkan Rp 6 miliar, namun realisasinya membengkak sampe Rp 12 M. Tahun 2018, dianggrkan Rp 2 M, sampe Rp 10 M. Ini saja baru bisa buat bayar klaim ke RSUD hanya sampe bulan September saja," urainya.

Karena itu, pihaknya berpikir perlu ada evaluasi dan verifikasi ulang terkait penerima program tersebut. "Bahkan, jika perlu untuk sementara waktu program itu dipending, anggaranya dialihkan untuk verifikasi dan validasi ulang. Saya kira tidak enak sementara waktu, demi untuk data yang valid itu lebih baik. Sehingga program yang mengacu ke data tersebut, baik PBJS, KIP, KIS BSM, PKH dan sebagainya bisa tepat sasaran," kata Imam.