Mohon tunggu...
Ari Aprilis
Ari Aprilis Mohon Tunggu... Nelayan - Aparatur Sipil Negara

Seorang ASN Perencana yang bertugas di perbatasan negara Pulau Natuna.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Perencanaan by Riset

30 April 2019   14:25 Diperbarui: 30 April 2019   14:57 438
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

PLANNING BY RESEARCH

oleh Ari Aprilis,S.Pi ( Penyusun program anggaran dan pelaporan Dinas Perhubungan NTX )

Penelitian terhadap Indeks Tata Kelola Pemerintahan atau Indonesia Governance Index (IGI) menemukan, kualitas perencanaan pembangunan daerah di seluruh Indonesia masih buruk. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan  pembangunan daerah tidak didasarkan prinsip prinsip rasional. Pembangunan seyogyanya dimulai dengan menemukenali potensi dan kebutuhan dari masyarakat penerima manfaat dan penanggung resiko. Perencanaan  yang memiliki prinsip rasional adalah perencanaan yang didasarkan atas hasil riset atau penelitian. 

Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah merancang keseluruhan proses pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Oleh karena itu mengenal dan memahami dengan baik tentang kebutuhan pembangunan masyarakat menjadi keharusan bagi perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses yang berkesinambungan ( sustainable) dan terus menerus seiring adanya tuntunan pembangunan. Agar kontiunitas pembangunan dapat terpelihara dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, tentunya harus diawali dengan perencanan yang baik yang akan dituangkan dalam bentuk kebijakan resmi pemerintah. 

Sistem perencanaan yang dikenal di negara kita adalah menganut mekanisme perencanaan berjenjang dari bawah ke atas (button up)  mulai tingkatt desa sampai dengan tingkat nasional. Ritual mekanisme perencanaan ini dimulai melalui musrenbang tingkat desa, kemudian di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan seterusnya hingga nasional. Musrenbang di tingkat kabupaten umumnya hanya diikuti oleh aparat pemerintah dan tidak ada lagi keterlibatan masyarakat awam dalam proses perencanaan pembangunan selanjutnya. Peserta dari pemerintah berasal dari dinas dinas sektoral yang dalam prakteknya forum ini lebih bersifat pemangkasan usulan usulan atau keinginan masyarakat oleh instansi pemerintah di atasnya, dengan alasan prioritas dan ketersediaan dana. 

Mekanisme seperti ini tidak tepat sebenarnya kalau dikatakan sebagai mekanisme atau proses perencanaan pembangunan, karena yang terjadi didalam forum tersebut sebagian besar hanya pembicaraan atau diskusi mengenai usulan usulan kegiatan yang diminta atau diperlukan oleh masyarakat yang akan di danai oleh pemerintah daerah, propinsi maupun pusat. Selain itu apa yang dihasilkan melalui proses musrenbang cenderung hanya merupakan keinginan dari masyarakat atau pihak tertentu (yang memiliki kepentingan) dilakukan tanpa melalui proses analisis yang mendalam. Seharusnya apa yang diusulkan masyarakat tidak sekedar daftar keinginan, melainkan harus merupakan daftar kebutuhan. Tentu saja untuk memunculkan daftar kebutuhan tersebut diperlukan proses analisis yang mendalam (penelitian). 

Salah satu indikator perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berdasar pada hasil Analisis (riset), atau planning by research. Sebelum melakukan tahapan perencanaan pembangunan, seharusnya menentukan strategi perencanaan pembangunan daerah, diantaranya pengenalan wilayah perencanaan, analisis situasi (hasil dan manfaat), analisis zonasi wilayah, analisis kependudukan, analisis daya dukung, dan pemetaan prioritas pembangunan yang mendasar sehingga perencanaan pembangunan daerah berorientasikan kepada kebutuhan dan kebermanfaatan dalam jangka waktu yang panjang.  Manfaat analisis (riset) dalam perencanaan terutama dalam penentuan prioritas adalah untuk mendapatkan program program yang bersifat general dibandingkan dengan sekedar kegiata / proyek yang bersifat sektoral yang sarat dengan kepentingan. Hasilnya akan menggambarkan langkah langkah apa saja dan bidang bidang apa yang akan menjadi prioritas dalam pengelolaan pembangunan daerah selama kurun waktu tertentu (jangka menegah / panjang). 

Dalam perencanaan pembangunan daerah mestinya memiliki logical framwork  yaitu kerangka kerja logis yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan suatu ringkasan mengenai rencana program pembangunan daerah dengan memperhatikan aspek kebutuhan mendasar masyarakat. Dengan adanya planning by research maka diharapkan terciptanya iklim pembangunan yang tepat sasaran, tepat guna, tepat manfaat dan  keberlanjutan, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh. Sangat ironi sekali jika terjadinya penurunan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam konsep pembangunan daerah, logiak bekerjanya adalah setiap tahun harus ada peningkatan pada tiap sektor pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun pada pelayanan publik nya. Makanya diperlukan hasil hasil riset atau analisis terkait pembangunan daerah, karena hasil riset akan menjadi input dalam perencanaan pembangunan daerah.

Referensi : PPD Strategi Mengenali Potensi Dalam Meweujudkan Otonomi Daerah, 2009. PT. Gramedia Pustaka Utama. 

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun