Peran JDIH dalam transformasi Hukum dan Literasi Hukum Di Era Digital

Dengan JDIH yang saling terhubung, pejabat dan aparatur pemerintah bisa memastikan keputusan mereka selalu sesuai aturan terkini. Tidak ada lagi alasan “tidak tahu” kalau ternyata ada peraturan baru yang menggantikan yang lama. Ini berdampak besar pada kepastian hukum.

Bahkan di beberapa daerah, muncul inovasi seperti Pojok JDIH di kantor desa atau kelurahan. Di situ warga bisa dibantu perangkat desa mencari peraturan yang mereka perlukan, misalnya terkait sengketa tanah, waris, atau usaha mikro. Hukum jadi hadir di tengah masyarakat, bukan hanya di ruang sidang.

Tantangan Literasi Hukum: Masih Banyak PR

Tentu saja, perjalanan ini belum selesai. Masih banyak masyarakat yang belum mengenal JDIH. Bahkan di beberapa daerah, website JDIH belum optimal, belum update, atau belum terhubung dengan portal nasional.

Selain itu, tantangan besar adalah mengubah pola pikir masyarakat agar mau membaca dokumen hukum sendiri. Karena terus terang saja, kebiasaan kita lebih suka tanya “katanya” daripada buka regulasi asli. Disinilah pentingnya edukasi dan sosialisasi — tidak hanya lewat seminar, tetapi juga lewat media sosial, video pendek, atau bahkan meme humor yang relate dengan kehidupan sehari-hari.

Menuju Masyarakat Melek Hukum

Pada akhirnya, transformasi hukum lewat JDIH membuka jalan bagi masyarakat untuk menjadi melek hukum. Kita jadi tahu bagaimana memperjuangkan hak, memahami kewajiban, dan tidak mudah diombang-ambing isu tak jelas.

Karena itu, mari biasakan buka JDIH. Tidak harus langsung paham semua pasal. Yang penting mulai dulu. Jika kita ingin Indonesia semakin adil dan taat hukum, semuanya dimulai dari satu langkah sederhana: membaca sumber hukum yang benar.

Lewat JDIH, hukum tidak lagi jadi menara gading yang sulit dijangkau. Ia kini hadir dalam genggaman, siap kita baca dan kita pahami. Inilah wujud nyata transformasi hukum sekaligus investasi literasi hukum untuk masa depan Indonesia yang lebih sadar dan taat hukum.