Sebagaimana setiap menjelang liga-liga utama sepakbola bergulir yang menarik adalah transfer pemain dari satu klub ke klub yang lain, maka seperti itu pula lah yang terjadi setiap menjelang perhelatan pemilu digelar, terjadi perpindahan politisi dari partai lamanya pindah ke partai barunya. Tentu tidak setiap politisi yang pindah klub, eh partai akan diberitakan sehingga diketahui oleh publik. Hal ini mengingat perpindahan perahu politik yang terjadi tidak hanya pada level nasional saja tapi juga merambah ke daerah-daerah.
Pengamat politik Adi Prayitno mengurai alasan di balik fenomena berpindahnya politisi dari satu partai ke partai yang lain setiap menjelang pemilu ini. Menurutnya fenomena yang sering ditemui jelang pemilu ini karena dua faktor. Faktor pertama karena rendahnya party identity yang dimiliki oleh si politisi. Sebagaimana kita ketahui bahwa makin lama memang partai-partai di Indonesia menjadi semakin mirip satu sama lain. Hal ini lah yang membuat seorang politisi bisa dengan mudah pindah dari satu partai ke partai yang lain tanpa ada hambatan ideologis apapun. Faktor kedua, adalah penilaian parpol yang lama dianggap tidak menguntungkan si elit secara politik. Munculnya gugatan sistem pemilu di MK, yang membuat munculnya isu bakal berubahnya sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup menjadi salah satu faktor pemicu munculnya fenomena loncat perahu jelang pemilu kali ini. Tipisnya harapan mendapat nomor urut satu di partai lama dan tawaran partai baru untuk menempatkannya di nomor urut satu tentu adalah godaan yang menggiurkan bagi seorang politisi yang mengincar kursi parlemen. Ada juga tertutupnya peluang di partai lama untuk maju di pilkada membuat seorang politisi rela loncat perahu agar bisa berlaga di pilkada tahun depan.
Meskipun begitu, para politisi yang berpindah perahu politik itu jika ditanya maka pasti jawabannya tidak akan seperti itu, mereka pasti akan memberi jawaban yang secara umum bisa dibagi dalam dua macam jawaban, politisi yang pindah ke partai nasionalis pasti akan memberikan jawaban bernuansa kebangsaan, patriotis, pokoknya demi bangsa lah. Sementara bagi politisi yang pindahnya ke partai Islam pasti akan memberikan jawaban bahwa kepindahannya adalah dalam rangka hijrah atau jawaban bernuansa islami yang lain. Namun tentu masyarakat akan menilai rekam jejak dari si politisi, benarkah dia loncat perahu demi bangsa dan negara, demi semangat hijrah dan yang lainnya itu.
Sebagaimana sering disampaikan dalam berbagai ceramah, sebuah adagium yang begitu terkenal dalam dunia politik yang ditulis Harold Lasswell, bahwa politik itu adalah "who gets what, when, and how". Maka sebagai anggota masyarakat, kita akan menilai bagaimana para politisi itu di dalam meraih kursi kekuasaannya, apakah mereka bertarung dengan mengedepankan gagasan, ide dan program yang inovatif untuk ditawarkan kepada masyarakat ataukah mereka melakukan hal-hal seperti money politic, black campaign, character assasination dan lain sebagainya. Dari pola mereka bertarung itulah, maka kita dapat dengan jelas menilai apakah betul mereka berjuang demi bangsa, berhijrah ataukah mereka adalah low politician, para jobs seeker, yang berjuang semata untuk pribadinya, yang penting mendapat kursi kekuasaan semata.
