Mohon tunggu...
Arif L Hakim
Arif L Hakim Mohon Tunggu...

Pengirim umpan | Senang mengamati manusia, termasuk anda

Selanjutnya

Tutup

Bisnis Artikel Utama

Komitmen SKK Migas Menjaga Komponen Lokal

15 April 2015   17:29 Diperbarui: 17 Juni 2015   08:04 281 1 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Komitmen SKK Migas Menjaga Komponen Lokal
Pekerja industri hulu migas (kompas.com)

[caption id="" align="alignnone" width="702" caption="Pekerja industri hulu migas (kompas.com)"][/caption] Beragam permasalahan yang terjadi dalam industri hulu migas membuat pemerintah mengambil berbagai langkah untuk berbenah. Salah satunya adalah tentang bagaimana menjaga level komponen lokal atau yang sering disebut tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang ada dalam industri hulu migas agar tidak terus merosot ke bawah.

Hingga akhir 2014, secara nominal angka komponen TKDN sektor migas menyentuh nilai tertinggi sejak 2006, yaitu sebesar USD 17,354 juta. Namun secara persentase, sampai dengan Desember 2014 komponen TKDN hanya 54 persen, mengalami tren penurunan dibanding periode 2010 yang sempat menembus 63 persen.

[caption id="" align="aligncenter" width="590" caption="Infografis tentang TKDN industri hulu migas yang kian menurun (katadata.co.id)"]

Infografis tentang TKDN industri hulu migas yang kian menurun (katadata.co.id)
Infografis tentang TKDN industri hulu migas yang kian menurun (katadata.co.id)
[/caption]

Dalam hal penataan komponen lokal ini, SKK Migas telah mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan, salah satunya yang terbaru adalah Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 edisi revisi 3 yang diterbitkan pada awal tahun ini.

PTK 007 Rev. 3 disusun dengan tiga tujuan utama; percepatan dan penyederhanaan proses tender, peningkatan keutamaan penggunaan sumber daya dalam negeri, dan penerapan sistem akuntabilitas pelaku pengadaan barang/jasa.

[caption id="attachment_360978" align="aligncenter" width="576" caption="Penjelasan tentang PTK 007 Rev. 03 di SCM Summit 2015 (dok. pribadi)"]

14290937461320169117
14290937461320169117
[/caption]

PTK 007 Rev. 3 tersebut kemudian menjadi pijakan bagi para kontraktor, perusahaan barang dan jasa, dan entitas bisnis lainnya yang terlibat dalam industri hulu migas. Di dalamnya, terdapat kebijakan umum yang diterapkan kepada penyedia barang dan jasa di industri hulu migas, di antaranya: mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri,  mengutamakan keikutsertaan perusahaan dalam negeri, dan mengutamakan pelaksanaan pekerjaan dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Jika membaca dari tiga unsur kebijakan umum tersebut, maka terlihat jelas komitmen yang besar dari SKK Migas dalam menjaga komponen apapun yang ada di dalam industri hulu migas. Tidak hanya barang dan jasanya saja yang diminta berasal dari dalam negeri, namun pelaksanaan pekerjaannya juga sebaiknya dilakukan di Indonesia.

Tapi bagaimana jika salah satu komponen (katakanlah sebuah barang/produk) yang akan digunakan dalam industri hulu migas tidak tersedia di dalam negeri atau harus impor?

SKK Migas menjawabnya dengan tiga hal; pertama, kualitas harus diuji dan mendapatkan persetujuan teknis dari SKK Migas. Kedua, waktu tender ditentukan bersama dan berlangsung secara transparan, serta telah dilakukan survei secara independen. Ketiga, dari sisi harga, barang tersebut harus sesuai dengan harga pasar.

Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Hery Margono dalam SCM Summit 2015 di Jakarta menegaskan, jika ada pihak yang terbukti melakukan kecurangan dalam melakukan lelang pengadaan barang/jasa di industri hulu migas, sanksi tegas akan diberikan. Sesuai PTK 007 Rev. 3, sanksi yang diberikan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, dari sanksi administrasi sampai sanksi finansial.

"Ini komitmen kami untuk menjaga bahkan meningkatkan nilai TKDN di industri hulu migas. Sebagaimana kita ketahui, industri ini sangat strategis dan memiliki multiplier effect. jika semua diawasi dengan baik, semoga semakin bermanfaat bagi bangsa kita", seru pria yang biasa disapa Hery tersebut.

Yang perlu dipahami adalah aturan yang cukup ketat dan sanksi yang tegas ini bukan untuk menghambat proses bisnis dalam industri hulu migas, melainkan bentuk nyata dalam melindungi komponen dalam negeri, baik berupa pengadaan barang, apalagi sumber daya manusia Indonesia.

Kemudian, sesuai dengan PTK 007 Rev.3, industri hulu migas mulai menerapkan sistem Anti-Bribery and Corruption (ABC). Sistem ini justru akan membuat proses pengadaan barang/jasa maupun proses bisnis di industri hulu migas semakin transparan dan akuntabel.

Untuk melihat selengkapnya tentang PTK 007 Revisi 3 bisa diakses melalui website SKK Migas.

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x