Penangkapan Raja Bone Lapawawoi oleh Marsose (Versi Belanda)

Sejarah itu milik pemenang. Ungkapan ini sering kita dengar dikehidupan sehari-hari. Maknanya jelas, setiap orang punya versi masing-masing tentang satu peristiwa . Apalagi sejarah Indonesia yang dinamis dan cepat perubahannya.   

Pada tahun-tahun awal  abad 1900, Belanda masih sibuk menaklukan  kerajaan-kerajaan yang masih merdeka dan memerdekakan diri.   Heleen Pronk mengisahkan petualangannya mengikuti penangakapan raja Bone La Pawawoi Karaeng Siger. Sultan Bone ke 31 di Sulawesi Selatan.

 Pada 13 Juni 1905, pasukan besar berangkat dari Jakarta ke Sulawesi Selatan.  Kapal-kapal perang dikerahkan untuk ekspedisi militer.  Kuda, senjata, dan makanan diangkut menggunakan kapal KPM (Royal Parcel Company). 

Di Semarang dan Surabaya tentara berbaris naik ke kapal ini. Perintah yang diberikan oleh komandan pasukan, Kolonel C.A.  van Loenen: penangkapan raja dan penyerahan Bone dan kerajaan yang berafiliasi dengannya.

Di atas salah satu kapal adalah Letnan Muda Carel Hendrik Eilers, seorang prajurit yang bersemangat yang telah membuat tanda pada ekspedisi sebelumnya melawan kerajaan Djambi di Sumatra.  Dia telah menerima Penghargaan Yang Terhormat atas penampilannya yang berani.

Setibanya di Makassar, kapal-kapal dengan tentara, pekerja paksa  ditambahkan ke armada ekspedisi, serta kuli dan penerjemah gratis yang disewa di lokasi.  Para petugas termasuk Kapten Jonkheer Carel Frederik Goldman.  Dia sebelumnya telah dikirim ke Celebes dengan Kompi ke-6 untuk menduduki pelabuhan Pare-Pare  di pantai barat.  

Goldman adalah seorang fotografer yang rajin  membuat foto pergerakan tentara dengan kameranya.  Foto-foto ini, memudahkan tentara untuk melakukan penyerangan ke Par-Par dan ekspedisi ke Bone. Ada juga Kapten H.A.  Kooij  yang  berfokus pada pendaratan di pantai timur lewat teluk Bone menuju Watampone, ibukota Bone.

Alasan ekspedisi

 Pada 1667, VOC (Vereenigde Oosten Compagnie) telah memberlakukan suatu bentuk pemerintah Belandaan di Sulawesi Selatan dalam apa yang disebut "Perjanjian Bungaya ".  VOC bertindak sebagai kepala aliansi. Hanya Makassar dan daerah sekitarnya yang berada di bawah kendali langsung VOS, daerah lainnya memegang pemerintah Belandaan sendiri.  

Pada abad kesembilan belas, Bone semakin tidak menepati perjanjian yang terkandung dalam risalah ini.  Ini menghasilkan aksi militer oleh pemerintah Belanda pada tahun 1825 dan 1859.  Setiap kali kontrak baru disimpulkan di mana pengaruh pemerintah Belanda meningkat untuk mendapatkan kontrol lebih besar atas wilayah tersebut.