Sebagai masyarakat kita harus menahan diri menyerahkan kembali penyelesaian segala persoanaln bangsa ini kepada pemerintah agar pemerintah bekerja untuk kepentingan masyarakat agar kesejahteraan segera dapat dipulihkan kembali.
Dari sekian analisa jejak digital yang ditemukan masih banyak kepentingan yang ingin merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara tanpa peduli dengan nasib rakyat yang harus dikorbankan, diadu domba dengan aparat penegak hukum demi kepentingan kelompok yang tidak mengingankan Indonesia tumbuh menjadi negara yang makmur bebas dari KKN dan berdaya saing kuat sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia.
Hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, Presiden harus bisa segera melihat siapa penjahat perang dalam situasi yang carut-marut penuh dengan konflik kepentingan ini. Presiden harus bisa segera menghentikan mengambil kebijakan bahkan keputusan tersulit pun harus berani diambil demi menyelamatkan bangsa ini karena ekses dari perpecahan kerusuhan yang terus-menerus berdampak secara makro terhadap melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya kepercayaan pasar yang pada akhirnya korbannya adalah rakyat.
Pesan moral dari akademisi UGM, prof.Mahfud MD, Kang Dedy Mulyadi, Sri Sultan Hamengkubuwono dan para tokoh negarawan lainnya yang disampaikan berupa himbauan dan seruan untuk menciptakan situasi yang kondusif bukan merupakan sekedar nasehat namun harus jadikan pertimbangan Presiden untuk segera mengambil tindakan cepat dan tegas.
Jangan sampai situasi ini tidak bisa dihentikan hingga harus ditetapkan Darurat Militer karena hal itu akan memakan banyak korban lagi dari rakyat dan membuat segala sesuatu menjadi sulit.
Bayangkan jika jam malam dibatasi, pergerakan diawasi, penyelesaian terhadap perlawanan harus dengan moncong senjata, seluruh aktivitas dikendalikan oleh militer maka hal ini dapat menimbulkan situasi yang dinyatakan negara kita sudah bangkrut dan inilah yang sedang diinginkan oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan yang tidak bertanggung jawab karena jika negara dalam keadaan kondusif maka pemerintah Prabowo akan segera menghukum para koruptor atau siapa saja yang melawan pemerintah.
Solusi Terbaik untuk Stabilitas dan Perbaikan
1. Dialog Terbuka dan Rembuk Nasional
Pemerintah dan DPR harus membuka ruang dialog transparan dengan berbagai elemen masyarakat: mahasiswa, buruh, UMKM, dan tokoh masyarakat untuk menyamakan pemahaman dan menyusun agenda perbaikan bersama.
2. Reformasi Aparat Penegak Hukum
Selain permasalahan legislatif, institusi Polri menghadapi krisis akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas. Pada Hari Bhayangkara ke-79 (2025), komunitas sipil dan reformis menuntut reformasi substansial struktural dan kultural Polri agar menjadi aparat penegak hukum yang independen dan menghormati HAM. Reformasi KUHAP juga diperlukan untuk pengawasan yang ketat antar aparat hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
