Belakangan adanya informasi dari Panglima TNI terkait isu  pembelian senjata sejumlah 5.000 buah yang mencatut nama Presiden Jokowi menuai kontroversi. Banyak komentar dari tokoh publik menanggapi isu tersebut.
Terakhir adalah pernyataan dari Partai Demokrat yang disampaikan oleh Wakil Sekjennya, Rachland Nashidik. Komentarnya cukup keras bahwa Panglima TNI tidak dibenarkan untuk berpolitik. Politiknya TNI haruslah politik negara, bukan politik panglimanya.
Kita memang patut menyayangkan pernyataan Panglima TNI mengenai data intelijen yang menyebutkan adanya institusi di luar Polri yang memesan 5.000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Jokowi. Tak seharusnya informasi seperti itu disampaikan ke publik.
Seharusnya Panglima TNI paham bahwa data intelijen seperti itu cukup disampaikan kepada Presiden. Bukan diumbar kepada forum silaturahmi purnawirawan TNI yang diliput wartawan secara luas.
Panglima TNI bukanlah jabatan politik. Ia tidak dipilih melalui mekanisme demokratis, melainkan diangkat oleh Presiden. Dengan begitu, bukan kapasitas dia untuk mengambil kebijakan atau keputusan publik. Panglima memiliki kewajiban untuk menjalabkan dan mengelola operasi saja.
Oleh karena itu, pernyataan panglima TNI yang mengancam akan menyerbu instansi yang memesan 5.000 pucuk senjata telah melampaui kewenangan dan melanggar Undang-Undang.
Pasca reformasi, kita sepakat bahwa TNI dikembalikan dalam kodratnya sebagai tentara profesional. Dengan begitu TNI pada dasarnya tidak boleh berpolitik. Itu telah diatur dalam Undang-Undang.
Begitu juga dengan Panglima TNI. Ia tidak boleh berpolitik dalam jabatannya. Politik TNI adalah politik negara dan TNI harus menjalankan fungsinya sesuai amanat UU.
Sedangkan dalam sistem demokrasi politik itu sendiri adalah ranah masyarakat sipil. Dengan begitu tentara harus tunduk pada supremasi sipil agar tidak menjadi negara otoriter.
