Mencegah Miskomunikasi pada BPJS

BPJS merupakan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS meliputi jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja.

BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS dan bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Program BPJS Kesehatan didanai oleh iuran yang dibayar oleh peserta dan pemerintah. Setiap warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, wajib memiliki jaminan kesehatan BPJS. 

Dalam program BPJS Kesehatan, peserta yang membayar iuran akan memperoleh fasilitas layanan kesehatan yang terjamin kualitasnya, termasuk akses ke rumah sakit, klinik, dokter spesialis, dan obat-obatan. 

BPJS di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang ini mengatur tentang pendirian, tugas, wewenang, dan pengaturan keuangan dari BPJS.

Sebagaimana BPJS bertujuan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia, memahami BPJS menjadi sangat penting bagi masyarakat itu sendiri. 

Dengan memahami BPJS, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dalam menggunakan jaminan kesehatan yang diberikan. Hal ini sangat penting dalam menghindari kesalahpahaman atau masalah administratif yang  sering kali dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan. 

Pertama, masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan dengan biaya yang lebih terjangkau, terutama untuk masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. 

Kedua, masyarakat dapat memperoleh perlindungan finansial yang lebih baik dalam menghadapi risiko kesehatan yang tak terduga. 

Ketiga, dengan memahami BPJS, masyarakat dapat menghindari penipuan yang terkait dengan program jaminan kesehatan. Masyarakat dapat memastikan bahwa mereka hanya membayar iuran BPJS kepada pihak yang sah dan tidak tertipu oleh oknum yang mengaku sebagai petugas BPJS.

Keempat, dengan memiliki pemahaman yang baik mengenai BPJS, masyarakat dapat lebih sadar tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran kesehatan dan mendorong masyarakat untuk hidup sehat dan produktif. 

Sayangnya, meskipun BPJS telah berjalan selama beberapa tahun dan keberlangsungannya selama ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh akses kesehatan yang terjangkau, terdapat masih banyak masyarakat yang belum memahami BPJS. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk mensosialisasikan program BPJS, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik tentang bagaimana BPJS bekerja, manfaatnya, dan terkait cara pendaftarannya. 

Salah satu contoh dari dampak pemahaman masyarakat yang rendah terkait BPJS ialah masyarakat-masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau FKTL seperti RS dalam keadaan tidak gawat darurat. 

Dalam keadaan tidak gawat darurat, secara aturan, masyarakat ditangani pada kondisi rawat jalan atau poliklinik. Untuk dapat menikmati fasilitas poliklinik di RS, masyarakat harus membawa surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. 

Acap kali, di lapangan, masih begitu banyak masyarakat datang ke FKTL tanpa membawa surat rujukan dari FKTP seperti Klinik Pratama, Praktik Dokter Pribadi, maupun Puskesmas. 

RS yang tergabung dalam keanggotaan BPJS pada akhirnya harus menolak pasien yang tidak datang dengan surat rujukan. 

Jika edukasi yang diberikan kepada masyarakat saat itu tak mumpuni, tak menutup kemungkinan keadaan tersebut akan berujung pada keadaan miskomunikasi yang membuat penyampaian dari RS dinilai sebagai sebuah penolakan terhadap pasien yang pada akhirnya membuat masyarakat tidak percaya dan kemudian enggan menggunakan layanan BPJS. 

Contoh lain mengapa pemahaman masyarakat terkait BPJS adalah begitu esensial dan berguna untuk memudahkan masyarakat itu sendiri ialah dikarenakan meskipun BPJS memiliki cakupan layanan yang luas, namun masih ada beberapa jenis penyakit atau kondisi medis yang tidak dijamin oleh BPJS. 

Masyarakat harus memahami apa saja penyakit yang termasuk di dalamnya dan mana yang tidak. Jika masyarakat tidak diedukasi dengan baik, ketidakpercayaan dan keengganan penggunaan BPJS lagi-lagi akan menjadi terancam.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dan kontinu dari pemerintah dan pihak terkait dalam meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang BPJS agar masyarakat lebih memahami dan mampu memanfaatkan BPJS secara optimal serta memastikan bahwa layanan BPJS dapat diakses dengan mudah dan memuaskan bagi masyarakat. Selain itu, juga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala agar program BPJS dapat berjalan dengan lebih efektif dan optimal.