Implementasi Kebijakan Ramah Lingkungan dan Kebijakan Kurikulum Pendidikan

Implementasi merupakan fase atau tahap paling penting dalam proses pembuatan kebijakan karena implementasi akan menentukan apakah kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya dapat bekerja secara baik dalam kehidupan sehari-sehari, dan dapat memenuhi harapan atau target yang telah ditetap agar dapat tercapai dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik itu sendiri. 

Oleh karena itu, 'kegagalan' dalam proses implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai kondisi dimana implementasi kebijakan publik yang telah dilaksanakan oleh suatu lembaga dalam periode waktu tertentu tidak mampu mencapai tujuan atau memenuhi harapan yang telah ditentukan sebelumnya pada masa perencanaan kebijakan itu sendiri.

Terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari proses implementasi kebijakan publik. Hudson, dkk. (2018) mengatakan bahwa faktor internal utama dari 'kegagalan' implementasi kebijakan adalah penempatan harapan yang tidak terlalu realistis yang juga berhubungan secara relatif dengan kapasitas yang ada dalam kebijakan itu sendiri. 

Meskipun harapan dan ekspektasi yang tinggi mungkin dibutuhkan untuk mendorong proses perancangan, riset, dan implementasi secara keseluruhan, menurut Hudson, dkk. (2018) banyak pembuat kebijakan publik di seluruh dunia yang terlalu percaya diri terhadap rancangan kebijakan publik yang telah mereka buat, dan menempatkan terlalu banyak tujuan dengan harapan bahwa kebijakan publik yang mereka buat dapat menyelesaikan banyak masalah sekaligus, walaupun secara substantial masalah-masalah tersebut membutuhkan rancangan kebijakan publik yang berbeda. 

Hal ini kemudian membuat proses implementasi menjadi lebih berat untuk dilakukan karena harus dapat memenuhi tujuan dan ekspektasi yang luas dan tidak seharusnya difokuskan untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada hanya dalam satu rancangan kebijakan publik saja.

Studi kasus faktor internal ini dapat dilihat dalam penelitian Skjaerseth & Wettestad (2007) yang menemukan fakta mengenai ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pencapaian tujuan suatu kebijakan publik dalam proses implementasinya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi kebijakan publik itu sendiri. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Skjaerseth & Wettestad (2007) dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan publik tentang peraturan ramah lingkungan yang diharapkan dapat menjadi regulator pemula dalam inisiasi 'hijau' pada industri-industri di Uni Eropa tidak berjalan dengan baik dalam artian bahwa kebijakan publik tersebut tidak dapat menjadi solusi dalam permasalahan-permasalahan kompleks dalam setiap industri-industri di Uni Eropa yang menghasilkan berbagai macam Polusi. 

Hal ini terjadi karena rancangan kebijakan publik yang ramah lingkungan ini didesain untuk dapat menangani polusi udara, namun dalam proses akhir perancangan kebijakan, banyak pembuat kebijakan ini sendiri yang menilai bahwa kebijakan publik ini dapat menjadi batu loncatan yang krusial untuk menangani permasalahan polusi air, darat, dan suara bersamaan dengan polusi udara yang notabene merupakan tujuan utama. Ekspektasi yang berlebihan ini kemudian membuat implementasi dari kebijakan publik di Uni Eropa tersebut harus dapat memenuhi tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan desain dan kondisi dilapangan sehari-hari. 

Meskipun kebijakan ini mampu memiliki pengaruh positif terhadap regulasi polusi udara secara substansial di Uni Eropa, ketidakmampuan untuk dapat memperluas keberhasilan tersebut kepada penanganan polusi air, udara, dan suara membuat kebijakan ini dinilai gagal. 

Menurut Skjaerseth & Wettestad (2007) ekspektasi yang berlebihan atau terlalu tinggi akan membuat proses implementasi kebijakan publik untuk masuk ke dalam ranah yang belum tentu cocok dan sesuai dengan desain kebijakan publik itu sendiri, sehingga secara fundamental dan substansial, keberhasilan kebijakan publik itu sendiri dalam memenuhi target akan bergantung pada apakah implementasi kebijakan dapat diperluaskan secara baik diluar ranah yang ditentukan, dan dalam banyak kasus, tidak banyak kebijakan publik yang mampu memenuhi tujuan yang diperluaskan tersebut, terlebih lagi jika faktor-faktor eksternal yang datang seiring dengan bertambahnya ranah yang harus diregulasi.

Selain faktor internal yang dapat menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan publik, terdapat faktor-faktor eksternal yang dapat menambahkan beban dan menjadi pengaruh negatif dalam proses implementasi kebijakan publik hingga membuat implementasi itu sendiri masuk ke dalam kondisi yang dianggap 'gagal' atau tidak bekerja secara baik.