Konstituen memintanya sesuatu dalam berbagai ukuran dan jumlah, ada yang meminta jalan diaspal, saluran irigasi, sarana olahraga, pendidikan, tempat ibadah, serta bantuan-bantuan yang sifatnya tunai. Permohonan bantuan dan sumbangan akan semakin menggelembung pada saat Hari Raya.
Bisa saja ia berkoordinasi dengan kementerian atau BUMN terkait untuk memenuhi permintaan konstituen namun bila ini tidak legal maka ke depannya bisa menjadi masalah korupsi. Walau bisa legal dengan bekerja sama dengan kementerian dan BUMN terkait namun bisa dikatakan volume atau jumlahnya terbatas dan tergantung komisinya. Dari sinilah maka ada istilah komisi mata air dan air mata.
Untuk itu anggota DPR yang masuk dalam komisi air mata menggunakan gaji yang didapat untuk memenuhi permintaan konstituen. Semakin besar pemilihnya tentu semakin besar uang gaji yang dikeluarkan. Akhirnya gaji miliaran tadi tergerus untuk menjaga konstituen sehingga ada anggota DPR yang mengaku tidak punya uang.
Sebagai anggota DPR, mereka tak bisa berhemat. Ada istilah kalkulator di kalangan para anggota. Dalam kalkulator ada 'penambahan', 'pengurangan', dan 'pembagian'. Bagi kalkulator anggota yang tidak ada 'pembagian' (tunai kepada konstituen) maka ia memiliki kemugkinan besar  tidak dipilih kembali. Jadi gaji yang didapat oleh anggota DPR kemungkinan besar habis buat keperluan konstituen.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
