Dukungan Internasional
Tidak bisa diabaikan bahwa beberapa negara besar turut memberi legitimasi. Amerika Serikat dan Australia, misalnya, mendukung langkah Indonesia karena alasan geopolitik. Dokumen deklasifikasi AS menunjukkan Presiden Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger berada di Jakarta sehari sebelum invasi, dan tidak menentangnya. Australia kemudian menjadi salah satu negara pertama yang mengakui integrasi Timor Timur ke Indonesia pada 1979.
Milisi Pro-Integrasi
Setelah 1998, ketika rakyat Timor Timur diberi kesempatan melalui referendum, muncul milisi pro-integrasi yang mendapat dukungan senjata dan logistik. Pada 1999, setelah hasil referendum menunjukkan mayoritas rakyat memilih merdeka, milisi bersama aparat keamanan melakukan kekerasan massal: pembakaran, pembunuhan, dan pemerkosaan. Tindakan ini juga tergolong pelanggaran HAM berat.
Upaya Pertanggungjawaban
Pasca jajak pendapat 1999 dan lahirnya Timor-Leste sebagai negara merdeka, berbagai upaya dilakukan untuk menuntut keadilan:
Pengadilan Ad Hoc HAM Timor Timur (2002--2005) di Jakarta digelar, namun hanya menjatuhkan hukuman ringan dan banyak terdakwa dibebaskan.
Serious Crimes Unit (SCU) yang dibentuk PBB di Dili berhasil menyusun banyak berkas perkara, tetapi banyak pelaku yang berada di Indonesia tidak bisa dijangkau.
Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) antara Indonesia dan Timor-Leste (2005) akhirnya menegaskan adanya pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara sistematis, meski rekomendasi hukuman tegas tidak diimplementasikan.
Mengapa Pertanggungjawaban Itu Penting?
Sebagian pihak berpendapat bahwa membuka kembali luka lama hanya akan merusak hubungan kedua negara yang kini sudah membaik. Namun dari perspektif hak asasi manusia, pengungkapan kebenaran dan akuntabilitas justru penting agar sejarah tidak terulang. Korban dan keluarga korban berhak mendapatkan pengakuan, pemulihan, dan keadilan. Tanpa itu, bangsa akan terus dihantui oleh warisan kelam impunitas.
Penutup
Sejarah Operasi Seroja bukan sekadar catatan militer, tetapi juga kisah penderitaan kemanusiaan yang panjang. Dari keputusan politik tingkat tinggi, pelaksanaan militer di lapangan, hingga dukungan internasional, semua memiliki andil. Pertanggungjawaban tidak hanya soal mencari siapa yang salah, melainkan juga tentang bagaimana sebuah bangsa belajar dari masa lalunya.
