Membahas dan mengulas tentang fenomena yang terjadi dalam bidang pendidikan tentu tak akan ada habisnya. Dapat dikatakan jika kegiatan belajar berlangsung 5-6 hari selama satu minggu maka masalah baru akan terus muncul dalam kurun waktu itu pula. Di Indonesia misalnya, gambaran tentang fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan tentu sangat kompleks dan bervariasi. Mulai dari persoalan hak hidup guru yakni soal kesejahteraan yang tiap hari ada saja isu yang muncul, isu tentang tuntutan ini dan itu terkait administrasi guru, persoalan kebijakn, fenomena yang terjadi di kalangan pelajar, hingga berbagai isu lainnya yang menjadi bumbu pelengkap dari hingar bingar isu pendidikan saat ini.
Mari kita bahas lebih lanjut tentang beragam kebijakan yang kontroversi dalam bidang pendidikan di Indonesia. Namanya kebijakan, tentu ini membutuhkan kematangan dalam sosialisasi hingga publikasi ke masyarakat agar informasi yang diterima tersaji secara akurat, lengkap, dan tidak setengah-setengah. Misalnya, kala pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah naungan Bapak Nadiem Anwar Makarim mencetuskan gagasan penggunaan dan pemberlakuan sistem kurikulum merdeka pasca pandemi 2021 lalu sangatlah menghadirkan pro dan kontra.
Para golongan yang pro mengatakan bahwa pemberlakuan kurikulum merdeka secara serentak merupakan sebuah langkah jitu atau terobosan yang apik dalam mendukung transisi dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dalam banyak aspek mulai dari pembinaan guru, perubahan paradigma belajar, hingga korelasi yang dibangun dalam menentukan kesejahteraan guru maupun peserta didik. Sementara di lain sisi, mereka yang kontra justru mengeluh dengan segala administrasi yang memberatkan dan "ribet", kesulitan mengintegrasikan penggunaan teknologi, menyulitkan guru di kelas, dan asumsi liar lainnya yang seakan menjadi bukti panjang dan rumitnya proses didaktis yang terjadi di Indonesia.
Berikut ini adalah beberapa kebijakan yang pernah menimbulkan kontroversi dalam dunia pendidikan Indonesia. Apakah anda pernah mengalaminya? Berikut ulasannya:
Kurikulum 2013:
Pada tahun 2013, pemerintah mengenalkan Kurikulum 2013 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, kebijakan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu cepat diterapkan tanpa persiapan yang memadai. Banyak pihak merasa bahwa pelaksanaannya terburu-buru dan kurang memperhatikan kesiapan sekolah, guru, dan siswa.
Ujian Nasional (UN):
Sistem ujian nasional telah menjadi topik kontroversial di Indonesia. Beberapa kalangan berpendapat bahwa UN tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan seorang siswa karena fokus pada penguasaan materi ujian, bukan pemahaman konsep. Selain itu, ada pula kritik terhadap tekanan yang terlalu besar pada siswa untuk mencapai hasil yang tinggi dalam ujian.
Pemutihan Guru Honorer:
Kebijakan pemerintah terkait pemutihan status guru honorer menuai pro dan kontra. Meskipun ada upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada guru honorer, tetapi ada juga kekhawatiran terkait kualifikasi dan kesejahteraan mereka setelah pemutihan.
Pemisahan Sekolah dan Madrasah:
Pada beberapa tahun terakhir, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memisahkan antara sekolah umum dan madrasah. Kebijakan ini menimbulkan polemik terutama terkait hak-hak siswa dan perbedaan dalam kurikulum.
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB):
Kebijakan PPDB juga menjadi sumber kontroversi. Pada beberapa tahun terakhir, ada perubahan dalam sistem penerimaan peserta didik baru yang dinilai tidak adil oleh sebagian masyarakat. Beberapa kebijakan alokasi kuota dan prioritas khusus memicu protes dari beberapa kelompok.
Penghapusan Ujian Kenaikan Kelas (UKK):
Beberapa daerah memutuskan untuk menghapus Ujian Kenaikan Kelas dengan alasan mengurangi tekanan pada siswa. Namun, kebijakan ini juga menuai kontroversi karena dianggap bisa mengurangi motivasi belajar siswa.
