Ketimpangan Kursi Kosong di Sekolah Negeri: Sebuah Alarm bagi Sistem Zonasi

Tahun ajaran 2025 di Kabupaten Cirebon membuka fakta yang sunyi namun penting: dari 80 SMP Negeri yang tersedia, hanya 34 sekolah yang berhasil memenuhi kuota siswa baru. Sisanya, 46 sekolah, menyisakan 1.673 kursi kosong. Sementara di sisi lain, beberapa sekolah “favorit” justru kelebihan pendaftar.

Fenomena ini mencerminkan kegagalan sistem dalam mendistribusikan peserta didik secara merata, sekaligus memperlihatkan betapa kebijakan zonasi yang seharusnya menjadi instrumen keadilan, justru bisa memunculkan ketimpangan baru jika tidak dikelola secara adaptif.

Kebijakan zonasi yang diluncurkan sejak 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 bertujuan mulia: menghapus dikotomi sekolah unggulan dan non-unggulan, dan memastikan anak-anak bersekolah di lingkungan terdekat. Namun, pelaksanaan teknisnya sering kali tidak mempertimbangkan konteks lokal, geografi wilayah, persebaran penduduk, hingga persepsi sosial masyarakat terhadap mutu sekolah.

Baca juga: Koperasi Merah Putih, Koreksi dan Harapan Baru bagi Ekonomi Rakyat

Ketimpangan Struktural

Dalam riset kualitatif yang saya lakukan di enam SMP Negeri di Cirebon—tiga penuh pendaftar, tiga sisanya kekurangan siswa—terungkap lima faktor dominan penyebab ketimpangan:

Persepsi masyarakat terhadap mutu sekolah yang menyebabkan konsentrasi pendaftar hanya di beberapa sekolah tertentu;

Lokasi geografis dan akses transportasi yang menyulitkan siswa untuk menjangkau sekolah-sekolah di wilayah pinggiran;

Baca juga: Sekolah Rakyat Era Prabowo: Janji Pendidikan Inklusif dan Realitas di Daerah

Kesenjangan demografis antar kecamatan, di mana beberapa wilayah kekurangan lulusan SD;

Baca juga: Cara Mudah Menyelesaikan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Tanpa Stres, Tanpa Pengaruh

Minimnya strategi promosi dan eksistensi digital dari sekolah-sekolah yang kurang diminati;

Zonasi yang tidak fleksibel, berbasis administratif dan bukan spasial.