Kenaikan harga BBM yang direncanakan oleh pemerintah sedang dalam proses persiapan, dengan menaikan harga BBM Pemerintah sepertinya sudah siap menjalankan konskuensinya dengan memberikan bantuan langsung swadaya masyarakat (BLSM) sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab kenaikan harga BBM bersubsidi akan mengerek lonjakan harga, termasuk harga kebutuhan pokok masyarakat. Namun apapun alasannya pemerintah memiliki hak untuk menaikkan harga BBM walaupun rencana kenaikan dan pemberian BLSMÂ tersebut masih menjadi pro dan kontra di masyarakat.
Kenaikan dan pemberian BLSM bukan tanpa perhitungan dan kajian yang dalam, dalam data kementrian Keuangan menunjukkan dengan adanya BLSM dan paket kompensasi, angka kemiskinan akan bertambah 0.72% dari baseline 10.5% di 2013, dan menjadi 11.22%. Angka kemiskinan di Indonesia pada 2013 diproyeksikan dapat mencapai 13,11% jika pemerintah pusat menaikkan harga BBM tanpa disertai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan paket kompensasi. Dengan adanya rencana BLSM dan Paket Kompensasi nantinya akan mengurangi potensi peningkatan angka kemiskinan akibat naiknya BBM Bersubsidi sebesar yaitu -1.89%. Dampak kenaikan harga beras sebagai respon kenaikkan harga BBM bisa mencapai 20 persen. Setiap kompensasi akan disediakan penambahan anggaran dari jumlah sebelumnya. Untuk BLSM akan disediakan dana sebesar Rp11,6 triliun. Raskin akan ditambah sebesar Rp4,3 triliun, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp730 miliar dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar 8,2 triliun.
Pemerintah menyatakan akan tetap memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada warga miskin, meskipun ada sejumlah pihak yang mencibir program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu. Pemberian BLSM mungkin menjadi sedikit harapan, namum BLSM tentu juga bukan tanpa batas, pemerintah tak mungkin memberikan sepanjang tahun, mungkin akan terkait dengan hitungan angka seberapa besar kenaikan harga BBM yang saat ini sedang dimatangkan oleh pemerintah dan DPR. Untuk BLSM ini, pemerintah telah menganggarkan dana tak kurang dari Rp14 triliun. Anggaran itu telah dimasukkan dalam rancangan APBN yang sudah disampaikan ke DPR untuk dibahas bersama. Pemerintah menilai, pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) selain kompensasi lainnya akan bisa meredam potensi gejolak yang bisa timbul pasca kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mendatang.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan dalam beberapa pemberitaan di media nasional, besaran BLSM mencapai Rp150 ribu per bulannya. BLSM akan diberikan selama lima bulan kepada 15,5 juta keluarga miskin di Indonesia atau meng-cover sekitar 60 juta jiwa, tujuan dari pemerintah memberikan BLSM diperhitungkan untuk menelan defisit yang diperkirakan mencapai 3-3,8 persen. Selain itu untuk mensiasati asumsi dasar ekonomi makro dalam pertumbuhan ekonomi mencapai 6,8 persen yang tadinya 6,2 persen, kurs dolar bisa mencapai Rp9.700 sebelumnya Rp10.300. dan yang lebih terpenting adalah agar keluarga miskin tidak terkena dampak langsung dari kenaikan harga BBM bersubsidi. BLSM diperlukan untuk menopang masyarakat miskin, karena kenaikan harga atau inflasi berdampak lebih tinggi bagi masyarakat miskin mengingat sebagian kenaikan harga BBM berpengaruh terhadap harga bahan-bahan pangan yang merupakan komponen terbesar dalam komposisi konsumsi masyarakat miskin.
Menaikkan harga BBM bersubsidi mutlak keputusan politik, walaupun dilatarbelakangi oleh sejumlah fakta yang mendorong BBM bersubsidi harus dinaikkan. Misalnya subsidi BBM diakui atau tidak menjadi beban APBN. Kondisi ini rawan, suka atau tidak suka, naik atau tidak naik pun harga BBM bersubsidi akan tetap dipolitisasi, pasalnya pemilu 2014 tinggal setahun lagi. Kenaikan harga BBM menjadi sangat sakeral menjelang pemilu 2014. Mensakeralkan harga BBM menjadi topik paling menarik, karena dapat dipastikan akan menjadi perhatian luas masyarakat, apalagi jika yang bicara tentang penolakan merupakan seorang politisi. Kelompok yang menolak kenaikan BBM selama ini memiliki argumen yang lemah, bahkan tidak mampu menunjukkan solusi untuk mengatasi problem BBM. Sementara pemerintah memiliki keberanian menaikan bukan karena politis lebih karena mengikuti pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi bangsa.