Prahara di internal Partai Demokrat belakangan menjadi perhatian publik dimana ada beberapa kader yang menyebutkan diri mereka sebagai pendiri partai menyelenggarakan kongres luar biasa dengan memilih Moeldoko sebagai ketua umum partai yang baru.
Yang menarik dari perhelatan kongres luar biasa tersebut adalah terpilihnya Moeldoko sebagai ketua umum yang notabene bukan merupakan kader Partai Demokrat, terpilihnya Moeldoko memicu terjadinya perbicangan publik, ada yang menyebut Moeldoko telah melakukan begal politik dengan mengambil alih kepemimpinan partai Demokrat secara ilegal.
Aksi begal politik tersebut mendapat reaksi keras dari SBY selaku ketua dewan pembina partai Demokrat dan AHY sebagai ketua umum, bahkan SBY meluapkan kekecewaannya dengan nada penyesalan karena pernah mengangkat Moeldoko sebagai Panglima TNI ketika dirinya masih menjabat sebagai presiden.
SBY dan AHY juga menuding pemerintah dalam hal ini presiden Jokowi berada dibalik aksi begal politik yang dilakukan Moeldoko, tuduhan tersebut membuat istana geram namun presiden Jokowi enggan mengeluarkan pernyataan apapun terkait tuduhan tersebut.
Presiden Jokowi rupanya tidak ingin terlalu jauh ikut dalam prahara yang terjadi di internal partai Demokrat, beliau memilih menyibukkan diri dengan urusan pemerintahan ketimbang menanggapi berbagai tuduhan pada dirinya.
Belakangan pemerintah lewat Menteri Hukum dan HAM menolak hasil kongres luar biasa karena dianggap tidak memenuhi syarat, penolakan tersebut dengan serta merta menampik berbagai tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada pemerintah.
Keluarnya putusan Menkumham yang menolak hasil kongres luar biasa menjadi jawaban atas semua tuduhan selama ini yang dialamatkan kepada pemerintah dalam hal ini presiden Jokowi sebagai pihak yang dicurigai berada di balik aksi kudeta partai Demokrat.
SBY dan AHY pun memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini Menkumham yang dinilai objektif dalam mengambil keputusan terkait kepengurusan yang sah di partai Demokrat, tak luput keduanya juga berterima kasih kepada presiden Jokowi yang dianggap menjunjung tinggi prinsip demokrasi.
Peristiwa yang terjadi di partai Demokrat menjadi pembelajaran bagi kita bahwa mengelola partai politik bukanlah sesuatu hal yang mudah, karena dinamika politik yang terjadi antar sesama kader pasti selalu ada, karena itu dibutuhkan kecakapan bagi siapa saja yang memimpin partai politik agar bisa tetap solid.
Bagi partai Demokrat, ini menjadi ujian sekaligus pembelajaran bagi AHY untuk bagaimana bisa mengendalikan dinamika yang terjadi di internal partai, semoga kedepannya partai Demokrat tetap solid di bawah kepemimpinan AHY.
