Konsistensi Kebijakan, Kunci dari Efektivitas Perubahan Kurikulum di Indonesia

Perubahan kurikulum merupakan langkah strategis dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pendidikan modern, reformasi kurikulum adalah keniscayaan. Namun di Indonesia, frekuensi perubahan kurikulum yang tinggi sering kali menimbulkan kebingungan dan kelelahan adaptif bagi para pelaku pendidikan.
Sejak awal kemerdekaan hingga 2025, Indonesia telah lebih dari sepuluh kali mengganti kurikulum nasional, mulai dari Rentjana Pelajaran 1947, Kurikulum 1968, 1975, 1984, 1994, KBK 2004, KTSP 2006, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka (2022). Setiap perubahan membawa semangat baru, namun juga menambah beban adaptasi bagi guru dan sekolah.
Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI, 2023), lebih dari 62% guru mengalami kesulitan beradaptasi setiap kali perubahan kurikulum dilakukan, terutama karena pelatihan yang tidak merata dan keterbatasan sumber belajar. Laporan Kemendikbudristek (2024) menunjukkan bahwa baru sekitar 40% sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka secara mandiri; selebihnya masih dalam tahap penyesuaian.
Guru, sebagai ujung tombak pendidikan, menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka dituntut untuk menyesuaikan perangkat ajar, sistem penilaian, bahkan paradigma pembelajaran dalam waktu yang relatif singkat. Padahal, menurut World Bank (2022), reformasi kurikulum yang dilakukan tanpa kesiapan sumber daya manusia justru dapat menurunkan efektivitas belajar siswa hingga 25% dalam dua tahun pertama implementasi.
Pentingnya Konsistensi Kebijakan
Fenomena ini menunjukkan bahwa yang dibutuhkan pendidikan Indonesia bukan sekadar perubahan kurikulum, melainkan konsistensi arah kebijakan pendidikan nasional. Kurikulum tidak seharusnya berganti setiap kali terjadi pergantian menteri, melainkan menjadi bagian dari grand design pendidikan jangka panjang yang terencana dan berbasis riset.
Kementerian Pendidikan perlu menyusun rencana induk pendidikan nasional 25--30 tahun ke depan, sebagaimana dilakukan oleh Finlandia dan Singapura. Di kedua negara tersebut, revisi kurikulum dilakukan setiap 10--15 tahun sekali, dengan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaannya di lapangan. Hasilnya, perubahan berlangsung stabil, dan guru memiliki cukup waktu untuk beradaptasi tanpa kehilangan arah pedagogis.
Konsistensi kebijakan bukan berarti stagnasi, melainkan pondasi bagi inovasi yang berkelanjutan. Perubahan yang progresif justru lahir dari sistem yang matang, bukan dari siklus kebijakan yang reaktif.
Pendidikan Bukan Sekadar Revisi, Tetapi Reorientasi
Kurikulum seharusnya menjadi peta jalan menuju cita-cita pendidikan nasional, bukan sekadar daftar mata pelajaran atau dokumen administratif. Dalam dunia yang terus berubah, pendidikan Indonesia perlu menegaskan kembali tujuannya: membentuk generasi adaptif, kritis, berintegritas, dan berdaya saing global tanpa kehilangan nilai kemanusiaan dan kebangsaan.
Konsistensi kebijakan adalah kunci agar semua itu terwujud. Tanpa arah yang jelas, perubahan kurikulum hanya akan menjadi ritual pergantian dokumen. Namun dengan visi jangka panjang yang kokoh, setiap inovasi akan menjadi langkah maju menuju kualitas pendidikan yang berkelanjutan dan bermakna bagi masa depan bangsa.