Hasil: Narkotika dihukumi haram.
2. Ijma' (Konsensus)
Ijma' adalah kesepakatan seluruh Mujtahid (ulama yang memenuhi syarat ijtihad) pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syara' pada suatu perkara. Keputusan ijma' mengikat dan tidak boleh dilanggar.
Contoh: Kesepakatan para sahabat untuk menjadikan Al-Qur'an dalam bentuk mushaf (buku) dan pembukuan Hadis.
3. Istihsan (Menganggap Baik)
Istihsan adalah berpindahnya seorang Mujtahid dari suatu hukum yang sesuai dengan kaidah umum ke hukum lain yang lebih khusus, karena ada dalil syara' yang lebih kuat dan menuntutnya, biasanya demi kemaslahatan (kebaikan) umum.
Contoh: Akad jual beli salam (pesanan/indent) yang secara kaidah umum (qiyas) dilarang karena objeknya belum ada, tetapi diperbolehkan (di-istihsan-kan) karena adanya kebutuhan masyarakat dan dalil khusus yang membenarkannya, asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi.
4. Maslahah Mursalah (Kemaslahatan yang Tidak Diatur)
Maslahah Mursalah adalah penetapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan (kebaikan/manfaat) yang lebih besar bagi umat, di mana tidak ada dalil (nash) yang menganjurkan maupun melarangnya. Tujuannya adalah untuk menghindari kemudaratan dan mendatangkan manfaat.
Contoh: Penetapan hukum wajib membuat akta nikah atau akta kelahiran sebagai dokumen resmi negara. Meskipun tidak ada di zaman Nabi SAW, keberadaannya sangat maslahat untuk menjaga hak dan ketertiban.
5. Istishab (Meneruskan Hukum Asal)
Istishab adalah menetapkan suatu hukum yang sudah ada dan berlaku sebelumnya hingga ada dalil yang pasti mengubahnya. Prinsipnya adalah "hukum itu tetap pada keadaan asalnya selama tidak ada bukti yang mengubahnya".
Contoh: Seseorang yang sudah yakin berwudu, kemudian ragu apakah ia sudah batal atau belum. Maka hukum asalnya tetap suci (sudah wudu), sampai ada bukti pasti (seperti kentut) yang membatalkannya.
6. 'Urf (Adat Kebiasaan)
'Urf adalah adat kebiasaan atau tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan diterima sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam urusan muamalah (hubungan sesama manusia).
Contoh: Penetapan besaran mahar (mas kawin) dalam pernikahan sering kali merujuk pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat tertentu, selama tidak berlebihan dan memberatkan.
