Perumahan dan Pemukiman di Sekitarku

Menurut KBBI arti dari perumahan adalah kumpulan beberapa buah rumah atau rumah-rumah sebagai tempat tinggal. Definisi dari perumahan juga terdapat pada UU 1 Tahun 2011 tentang perumahan atau Kawasan Pemukiman. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, yang terletak di desa ataupun di kota yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

Sedangkan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas uum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.

Perumahan  dan kawasan pemukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan, perumahan, penyelenggaraan kawasan pemukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Perumahan dan pemukiman diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta meghuni ruma yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Perumahan dan pemukiman saat ini menjadi salah satu kebutuhan yang paling dicari-cari oleh masyarakat di seluruh daerah, karena pada akhirnya semua orang yang membutuhkan hunian untuk tempat hidup mereka, dalam hal ini perumahan menjadi pilihan terbanyak mereka. Seperti halnya di daerah lain, di Kota Kediri perumahan juga menjadi pilihan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hunian mereka. 

Untuk saat ini mungkin jumlah perumahan di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri menyampai angka puluhan hingga ratusan. Dengan beragam model dan variasi nama, perumahan di Kediri terus bertambah. Namun tidak bisa dipungkiri pembangunan terus-menerus tanpa memikirkan dampak kedepannya akan menimbulkan banyak masalah.

Tidak jarang juga bangunan perumahan setengah jadi atau jadi pun ditinggalkan oleh developer yang menggagas proyek tersebut, dengan kata lain pembangunan perumahan tersebut tidak diselesaikan. 

Mengapa demikian, sebab hal tersebut efek dari pemikiran pendek bahwa pembangunan proyek perumahan pasti akan mendapat untung namun pada kenyataan nya hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang pasti. 

Perumahan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, kawasan yang terlalu kumuh, tempat yang kurang strategis, salah pada strategi pemasaran, kurangnya promosi, permasalahan yang disadari setelah proyek tersebut setengah jalan seperti kawasan tersebut termasuk pada kawasan rawan banjir, dan faktor-faktor lainnya. 

Jika hal ini terjadi sebenarnya yang dirugikan bukan hanya developer proyek tersebut, meskipun sedikit pemerintah juga akan dirugikan karena bila proyek tersebut di tinggalkan begitu saja rumah-rumah yang sudah dibangun namun belum sempat dirampungkan akan menjadi beban pemerintah untuk nantinya dilakukan proses reklamasi atau pembongkaran. Menginat jumlah lahan kosong yang berkurang dari waktu ke waktu, pemerintah harus lebih pintar dalam menyikapi alih lahan pada saat ini.

Untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi Pemerintah Kota Kediri membuat Raperda atau kepanjangan dari Rancangan Peraturan Daerah yang harus dipenuhi oleh developer yang akan membangun proyek perumahan di wilayah Kota Kediri.