Mohon tunggu...
Veeramalla Anjaiah
Veeramalla Anjaiah Mohon Tunggu... Wartawan senior

Wartawan senior

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Vietnam menjadi Ketua Pertemuan ke-35 Negara-Negara Pihak UNCLOS

25 Juni 2025   18:43 Diperbarui: 25 Juni 2025   18:43 191
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Wakil dari Vietnam Nguyen Minh Vu sedang berbicara di pertemuan UNCLOS di PBB. | Sumber: VNA/VNS

Oleh Veeramalla Anjaiah

Wakil Menteri Luar Negeri Tetap Vietnam Nguyn Minh V telah terpilih sebagai Ketua pertemuan ke-35 Negara-Negara Pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (SPLOS 35), yang dibuka di New York pada tanggal 23 Juni, lapor surat kabar Vietnam News.

Pertemuan lima hari tersebut menarik partisipasi perwakilan dari 170 negara anggota, negara pengamat, kepala badan yang didirikan berdasarkan Konvensi dan organisasi-organisasi internasional terkait.

Dalam sambutannya setelah pemilihan dan pelantikannya, V menekankan perkembangan positif dalam penerapan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan tata kelola lautan global akhir-akhir ini.

Ia menyoroti keberhasilan Konferensi Kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa ketiga (UNOC 3), yang diadakan awal bulan ini di Nice, Prancis, dan upaya yang sedang berlangsung untuk mempercepat berlakunya Perjanjian tentang Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di Area di Luar Yurisdiksi Nasional (BBNJ).

Dalam konteks lautan yang menghadapi tantangan serius seperti polusi laut, dampak perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan menipisnya sumber daya laut, V menghimbau negara-negara untuk menjunjung tinggi multilateralisme, terlibat dalam diskusi dengan semangat kerja sama dan konstruktif, serta secara aktif mengusulkan langkah-langkah untuk mendorong implementasi UNCLOS yang efektif.

Ia juga menekankan perlunya peningkatan kinerja lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan Konvensi, sehingga memperkuat peran dan vitalitas UNCLOS, yang disebut sebagai "Konstitusi untuk Kelautan", dalam menjaga ketertiban maritim, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, serta berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan global.

Sementara itu, surat kabar Nhan Dan melaporkan bahwa Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Hukum Elinor Hammarskjld menegaskan bahwa 43 tahun setelah diadopsi, UNCLOS terus berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur semua kegiatan di laut dan samudera.

Ia menekankan bahwa nilai universal dan integritas Konvensi telah secara konsisten ditegaskan kembali di berbagai forum serta mekanisme relevan dalam sistem PBB akhir-akhir ini, termasuk UNOC 3, Proses Konsultasi Informal tentang Kelautan dan Hukum Laut (ICP) dan Komisi Persiapan BBNJ.

Dalam wawancara dengan Kantor Berita Viet Nam di sela-sela pertemuan tersebut, diplomat Vietnam menekankan bahwa pengangkatan Vietnam sebagai Ketua pertemuan tahunan paling penting tentang implementasi UNCLOS untuk pertama kalinya memiliki arti yang sangat penting, karena mencerminkan tingkat kepercayaan dan keyakinan yang tinggi yang diberikan negara-negara terhadap kapasitas Vietnam untuk memimpin dan mengoordinasikan proses serta mekanisme multilateral dalam kerangka PBB.

Ia mencatat bahwa tonggak sejarah ini menunjukkan pengakuan dan apresiasi masyarakat internasional terhadap peran dan kontribusi Vietnam terhadap upaya bersama dalam mempromosikan implementasi Konvensi dan memajukan tata kelola lautan global.

UNCLOS, yang mengatur seluruh kegiatan maritim, diadopsi pada 10 Desember 1982 dan mulai berlaku secara resmi pada tanggal 16 November 1994. Vietnam merupakan salah satu dari 107 negara pertama yang menandatangani dan kemudian meratifikasi Konvensi tersebut pada 23 Juni 1994. Saat ini, negara anggotanya berjumlah 170 negara.

SPLOS merupakan sebuah konferensi tahunan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal PBB berdasarkan ketentuan UNCLOS. Forum penting ini adalah tempat semua negara anggota meninjau penerapan Konvensi, membahas isu-isu yang muncul dalam penerapannya dan membuat keputusan tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan penegakannya serta tata kelola laut global.

Kapal China sedang menyemprotkan air di atas kapal Filipina di Laut China Selatan. | Sumber: Atlantic Council
Kapal China sedang menyemprotkan air di atas kapal Filipina di Laut China Selatan. | Sumber: Atlantic Council

China, yang menandatangani dan meratifikasi UNCLOS, merupakan pelanggar terbesar UNCLOS karena mengklaim hampir sebagian besar Laut China Selatan. China memiliki klaim yang tumpang tindih dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia. Indonesia bukanlah negara penggugat seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Penulis adalah jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun