Manifesto tersebut juga lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, kebebasan pers dan praktik transparansi, akuntabilitas, tata kelola yang baik, serta penguatan nilai-nilai demokrasi di seluruh aspek penyelenggaraan negara.
"Kami bertanggung jawab atas semua kesalahan selama 15 tahun terakhir [...] Kesuksesan ada di tangan Anda. Lihatlah kesalahan kami dengan pandangan memaafkan. Kami berjanji untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan melakukan aktivitas di masa depan sesuai harapan Anda," lapor The Daily Star mengutip ucapan Hasina.
"Sebagai kelanjutan dari masa lalu, kali ini kami telah menyiapkan manifesto pemilu yang dapat dilaksanakan dengan menetapkan target-target tertentu. Kesinambungan rencana aksi jangka panjang yang diumumkan pada manifesto pemilu tahun 2008, 2014 dan 2018 juga tetap terjaga pada manifesto pemilu ke-12."
Awami dan koalisi 14 partai bersaing di 298 daerah pemilihan parlemen. Persaingan utama akan terjadi antara Liga Awami dan partai oposisi Partai Jatiya (JP).
Satu-satunya hal buruk yang terjadi adalah boikot pemilu 7 Januari oleh Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), partai oposisi utama. BNP menuduh bahwa di bawah pemerintahan Hasina pemilu tidak akan berlangsung bebas dan adil. Partai oposisi Islam terbesar di negara itu, Jamaat-e-Islami (JI) juga dilarang untuk berpartisipasi dalam pemilu.
CEC telah mengundang pemantau pemilu dari banyak negara. Di antaranya adalah Tim Ahli Persemakmuran (CET) yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Jamaika Bruce Golding yang paling penting untuk memantau pemilu di Bangladesh.
"Komitmen Persemakmuran untuk mendorong pemilu yang damai, adil dan kredibel tidak tergoyahkan. Pemantau pemilu yang tidak memihak dan independen memberikan rekomendasi berharga untuk meningkatkan dan memperkuat pemilu dan proses demokrasi," ungkap Sekretaris Jenderal Persemakmuran Patricia Scotland KC dalam sebuah pernyataan, yang diterbitkan di situs thecommonwealth.org.
"Pengerahan tim ini menunjukkan komitmen berkelanjutan Persemakmuran untuk mendukung demokrasi elektoral di 56 negara anggota kami dan menjaga hak-hak rakyat Bangladesh saat mereka mengambil bagian dalam pemilu penting ini."
Tim ahli akan mempertimbangkan semua aspek proses pemilu dan memberikan pengamatan mereka mengenai apakah pemilu tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar demokrasi yang telah menjadi komitmen Bangladesh. CET juga akan didukung oleh anggota staf dari Sekretariat Persemakmuran.
"Merupakan kehormatan dan keistimewaan bagi saya untuk diminta memimpin tim ini dan sekali lagi, mengabdi pada Persemakmuran. Saya senang bisa berkolaborasi dengan tim ahli ini, yang biasanya terdiri dari para ahli dari berbagai latar belakang, negara dan profesi. Dalam menjalankan tugas kami di Bangladesh, kami berjanji untuk tetap objektif, transparan dan independen," tutur Golding.
Selama berada di Bangladesh, CET akan bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik, polisi, kelompok masyarakat sipil, kelompok pengamat dan pemantau warga, serta perwakilan dari media.
