Tiga tahun lalu, tepatnya tanggal 5 Agustus 2019, pemerintah India menghapus status khusus Jammu dan Kashmir (J&K) berdasarkan Pasal 370 Konstitusi India, yang dilakukan melalui DPR.
Sebelum kemerdekaan India pada tahun 1947, J&K adalah wilayah kerajaan (princely state) yang kemudian penguasanya putuskan untuk bergabung dengan India setelah milisi suku Pashtun yang didukung oleh militer Pakistan menyerang dan melancarkan teror di negara bagian tersebut.
Penguasa J&K dan pemimpin rakyat Kashmir Sheikh Mohammed Abdullah memilih India sebagai pilihan mereka daripada Pakistan yang mayoritas Muslim. Perdana Menteri India saat itu Jawaharlal Nehru telah setuju untuk memberikan status khusus kepada J&K berdasarkan Pasal 370. Pasal 35A ditambahkan pada tahun 1954. Kedua pasal ini memberikan status khusus kepada J&K. Layaknya dua sistem dengan bendera dan yurisdiksi terpisah di satu negara.
Banyak orang India tidak menyukai status khusus untuk J&K. Perdana Menteri India Narendra Modi, yang telah menjabat sejak 2014, dan partainya Partai Bharatiya Janata (BJP) menginginkan Satu Bangsa, Satu Konstitusi dan Satu Bendera. Maka dari itu, status khusus J&K dicabut.
Setelah pencabutan Pasal 370 dan Pasal 35A, J&K disetarakan dengan semua negara bagian dan Wilayah Persatuan lainnya di India. Tetapi J&K dibawa di bawah kendali langsung New Delhi karena J&K telah menjadi Wilayah Persatuan, bukan negara bagian.
Perubahan langsung yang bisa kita lihat di J&K selama tiga tahun terakhir ini adalah situasi keamanan yang membaik.
"Ada perubahan besar di Kashmir setelah pencabutan Pasal 370. Sekarang tidak ada pelemparan batu, hartals [mogok] dan bandh [penutupan total]. Semua ini telah menjadi bagian dari masa lalu. Pasukan keamanan berkomitmen untuk memulihkan perdamaian sepenuhnya di Lembah itu," kata Letnan Gubernur J&K Manoj Sinha dalam sebuah wawancara dengan TV18 News Network baru-baru ini.
Sinha mengatakan pasukan keamanan jelas telah menang atas militansi tetapi hanya sedikit nyawa tak berdosa yang hilang yang sangat disayangkan.
"Orang-orang ingin tidak ada insiden yang terjadi di Jammu dan Kashmir. Jika kita mengambil data 20 tahun terakhir, Anda akan melihat berapa banyak nyawa tak berdosa yang hilang. Namun, tahun ini, pasukan keamanan dan polisi telah membunuh jumlah tertinggi 130 militan termasuk 37 orang asing sejauh ini. Jika ada sedikit ketakutan di antara orang biasa, itu juga akan disingkirkan," ujarnya.
Jumlah orang yang tewas dalam serangan teror
Tahun  Insiden Teror  Teroris  Warga Sipil  Personel Keamanan
2018 Â Â Â Â Â Â Â Â 417 Â Â Â Â Â Â Â Â Â 271 Â Â Â Â Â Â Â 39 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 91
2019 Â Â Â Â Â Â Â Â 255 Â Â Â Â Â Â Â Â 163 Â Â Â Â Â Â Â Â 39 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 80
2020 Â Â Â Â Â Â Â Â 244 Â Â Â Â Â Â Â Â 232 Â Â Â Â Â Â Â Â 37 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 62
2021 Â Â Â Â Â Â Â Â 229 Â Â Â Â Â Â Â Â Â 193 Â Â Â Â Â Â Â Â 41 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 42
Sumber: Kementerian Dalam Negeri India
Pada tahun 2022, sejauh ini, 130 teroris dan 10 personel keamanan tewas di J&K.
Terorisme dan gerakan separatis menurun tajam dan teroris beserta pendukungnya sedang menghadapi masalah serius dalam merekrut anggota baru. Kini mereka merekrut remaja melalui media sosial.
Perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya
Sejak tahun 2019, J&K siap menjadi kisah sukses terbaru di antara Wilayah Persatuan negara bagian India dan model pembangunan sosial-ekonomi bagi negara tersebut.
"Jammu dan Kashmir sedang menulis cerita pembangunan baru," ungkap Sinha.
Anggaran Capex Distrik yang hanya Rs 5.316 crore tahun ini mencapai Rs 22.000 crore yang akan mengarah pada pembangunan besar-besaran di Wilayah Persatuan.
Untuk 2022-2023, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rs 142.000 crore untuk J&K dengan target mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5 persen.
J&K memiliki produk domestik bruto (PDB) negara sebesar Rs 1,76 triliun (AS $24,25 miliar).
Administrasi J&K telah berfokus pada empat mantra "P". Mereka adalah Perdamaian, Kemajuan (Progress), Kemakmuran (Prosperity), dan Masyarakat (People) yang utama.
Orang-orang di J&K sekarang mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hak yang sama.
Tidak ada toleransi terhadap korupsi di J&K sejak tahun 2019. Tidak ada lagi nepotisme dan favoritisme dalam pekerjaan pemerintah serta penerbitan izin usaha.
Pemerintah telah memberikan dukungan penuh kepada petani kecil dan marginal. Tiga proyek irigasi besar sedang berlangsung di J&K. Ada investasi senilai $230 juta di perkebunan apel, kenari dan ceri serta investasi $65 juta lainnya pada rangkaian penyimpanan dingin telah direalisasikan.
Pengembangan industri
Ada proposal investasi industri sebesar $3,5 miliar berkat Kebijakan Industri Baru J&K. Administrasi J&K juga telah memperkenalkan kebijakan Peruntukan Lahan Industri.
Selama tiga tahun terakhir, J&K telah menerima lebih dari $6 miliar proposal investasi yang dapat menciptakan lebih dari 450.000 pekerjaan baru. Pemerintah telah menetapkan target menerima investasi sebesar Rs 70.000 crore untuk 2022-2023.
Infrastruktur
Selama tiga tahun terakhir, Rs 100.000 crore telah dihabiskan untuk membangun infrastruktur jalan dan terowongan. Di antara proyek profil tinggi adalah terowongan berteknologi tinggi dari Qazigund ke Banihal, jembatan kereta api tertinggi di dunia di sungai Chenab dan jalur kereta api Udhampur-Baramula. Empat jalan raya nasional sedang dibangun. Sejauh ini telah dibangun jaringan jalan baru sepanjang 14.500 kilometer.
Karena jalan baru, waktu tempuh berkurang dari 10 jam menjadi 5 jam antara Srinagar dan Jammu.
Selama tiga tahun terakhir, lebih dari 50 proyek infrastruktur senilai $7,5 miliar telah diselesaikan.
Pada tahun 2022, total 21.943 proyek telah selesai, dibandingkan dengan hanya 9.229 proyek pada tahun 2018.
Lembah Kashmir akan mendapatkan listrik 22 persen lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Untuk seluruh J&K, tahun ini akan ditambah kapasitas daya 3.015 MVA (megavolt ampere). Dalam empat tahun mendatang, J&K akan menjadi wilayah surplus listrik.
Pekerjaan
Rekrutmen untuk 11.000 pekerjaan pemerintah telah selesai. Proses rekrutmen untuk 20.323 pekerjaan lainnya sedang berlangsung
Sebanyak 137.870 pemuda telah diberikan bantuan dalam usaha kewirausahaan mereka di bawah berbagai skema dan program generasi wirausaha.
Sejumlah $230 juta telah dihabiskan untuk institusi dan skema lokal. Pemerintah telah menyediakan $30 juta pinjaman wirausaha kepada orang-orang, termasuk 4.600 wanita, di desa-desa.
Upah harian minimum telah ditingkatkan dari Rs 225 menjadi Rs 300 ($3,79) di daerah pedesaan.
Pariwisata, yang menyediakan ribuan pekerjaan, meningkat sangat cepat di J&K. Rute udara baru ke Srinagar-Sharjah (Uni Emirat Arab) beroperasi untuk menarik lebih banyak wisatawan asing.
Antara bulan Agustus dan November 2021, sekitar 5,2 juta turis telah mengunjungi J&K.
Kesehatan
J&K telah mencapai target 100 persen vaksinasi COVID-19 untuk populasi orang dewasa.
Kampanye dosis booster sedang berjalan lancar sekarang di seluruh J&K. Pemerintah telah memberikan dukungan keuangan bulanan untuk keluarga, yang kehilangan pencari nafkah utama mereka selama pandemi COVID-19.
Selama tiga tahun terakhir, semakin banyak fasilitas kesehatan yang dibangun dan anggaran untuk kesehatan juga meningkat. Sejumlah besar dokter, perawat dan tenaga kesehatan telah direkrut selama tiga tahun terakhir.
Pendidikan
Dengan 13 juta orang, J&K telah diberikan dua Institut Ilmu Kedokteran Seluruh India (AIIMS), Institut Teknologi India (IIT), Institut Manajemen India (IIM), Universitas Pusat, tujuh Sekolah Tinggi Kedokteran baru dan banyak lagi.
Selama tiga tahun terakhir, jumlah perguruan tinggi di J&K meningkat dari 96 menjadi 147.
Selama tiga tahun terakhir juga, 52 sekolah baru dan 20 asrama baru untuk anak perempuan telah dibuka.
Jumlah beasiswa telah meningkat secara dramatis.
Dalam upaya untuk mendorong mahasiswa belajar sains dan teknologi, telah dibuka 1.000 laboratorium Atal Tinkering.
Olahraga
Administrasi J&K telah mengalokasikan $25 juta untuk memperbaiki infrastruktur olahraga. Saat ini, setiap kabupaten sudah memiliki dua pusat olahraga. Di J&K, baru-baru ini dua pusat olahraga unggulan telah didirikan.
Anak-anak perempuan didorong untuk mengikuti kegiatan olahraga. Sudah ada reservasi untuk tokoh olahraga dalam pendidikan dan pekerjaan.
J&K baru-baru ini menyelenggarakan Pertandingan Musim Dingin Khelo India yang ke-2.
Inisiatif Politik
Pemilihan Dewan Pembangunan Daerah (DDC) telah berhasil diselenggarakan pada tahun 2020. Persiapan untuk pemilihan legislatif sedang dilakukan.
Pertemuan Semua Pihak (APM) yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2021 oleh Perdana Menteri Narendra Modi dan dihadiri oleh para pemimpin semua partai politik besar J&K membuka jalan bagi pembentukan kembali proses demokrasi serta politik di Wilayah Persatuan.
Sejak pencabutan Pasal 370, kekerasan dan kerusuhan sosial telah diatasi. Gangguan perbatasan berkurang. Semua tahanan politik telah dibebaskan dan begitu banyak pembatasan juga dihapus. Peluang sedang disediakan untuk semua bagian dari masyarakat demi kemajuan lebih lanjut.
Pemerintah berkomitmen penuh untuk kemakmuran, kemajuan dan perdamaian di J&K. Jadi ini adalah fajar baru dalam kehidupan 13 juta orang di J&K. Ada yang menyebut tiga tahun terakhir ini sebagai era keemasan dalam sejarah J&K yang bermasalah.
***
Oleh Veeramalla Anjaiah
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
