Dialog Shangri-La (SLD) ke-16 dimulai pada tanggal 2 Juni (Jumat) di Singapura dengan permintaan untuk mempertahankan struktur keamanan regional yang teratur (rules-based order) di wilayah Asia-Pasifik.
Konferensi menteri-menteri pertahanan tahunan yang diadakan selama tiga hari itu diselenggarakan oleh International Institute for Strategic Studies (IISS) yang berbasis di London.
Berkat perilaku tepat negara-negara besar di kawasan Asia-Pasifik, yang Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull sebut sebagai Indo-Pasifik, telah merasakan lingkungan keamanan yang damai dan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa.
"Selama lebih dari empat puluh tahun wilayah kita telah mengalami ledakan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan manusia terbesar di dunia," ujar Turnbull dalam pidatonya saat upacara pembukaan SLD ke-16 pada Jumat malam di Shangri-La Hotel di Singapura.
Tapi, Turnbull mengingatkan, pertumbuhan ekonomi yang sama juga membawa ketidakpastian politik, perolehan kemampuan militer dan ambisi strategi. Ketegangan regional semakin meningkat.
"Kita tidak boleh terpengaruh oleh ilusi. Jika kita mau mempertahankan dinamisme wilayah ini, maka kita harus mempertahankan struktur teratur yang telah menjaga dinamisme selama ini. Ini berarti kerjasama, bukan tindakan-tindakan sepihak untuk merebut atau menciptakan teritori atau memiliterisasikan daerah-daerah yang bersengketa," kata Turnbull.
Apa itu struktur teratur?
"Mempertahankan aturan hukum di wilayah kita, menghormati kedaulatan negara-negara besar dan kecil adalah kunci untuk perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan. Ini berarti bertindak di bawah hukum dan kadang menerima kompromi yang bertahan lama. Ini adalah apa yang disebut sebagai peraturan hukum," ucap Turnbull.
Ia mengacu pada tindakan-tindakan sepihak China di Laut China Selatan (LCS). China adalah satu-satunya negara yang tidak mau bermain sesuai aturan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Anehnya, China telah menandatangani dan meratifikasi UNCLOS tapi dalam kasus sengketa LCS mereka menolak untuk mengikuti peraturan UNCLOS.
China mendapatkan pukulan besar tahun lalu ketika pengadilan internasional di Den Haag memutuskan bahwa China tidak memiliki hak untuk mengklaim lebih dari 80 persen wilayah maritim LCS berdasarkan yang disebut sebagai peta dengan sembilan garis putus yang kontroversial.
Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu, yang memimpin delegasi Indonesia dalam dialog keamanan utama itu, juga mengungkapkan pandangan yang serupa dalam beberapa pertemuan bilateralnya dengan lebih dari dua belas menteri pertahanan dan pemimpin militer di sela-sela SLD.
Indonesia selalu ingin sengketa LCS diselesaikan melalui negosiasi damai berdasarkan hukum internasional.
Dengan pandangan yang serupa, Vietnam --- pengklaim terbesar kedua dalam sengketa LCS setelah China --- meminta pertahanan diri dari seluruh pihak dan meminta kesimpulan awal Kode Etik atau Code of Conduct (CoC) yang mengikat secara hukum dan efektif salam mengurangi ketegangan dan sengketa.
"Vietnam menyambut baik kegiatan apa pun yang berkontribusi dalam mempertahankan perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kebebasan navigasi serta penerbangan di atas Laut Timur (Vietnam menyebut LCS sebagai Laut Timur). Kami bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN untuk menyimpulkan suatu CoC yang mengikat secara hukum, komprehensif, dan efektif dengan China," Wakil Menteri Keamanan Umum Vietnam Bui Van Nam mengatakan di sela-sela SLD pada hari Jumat di Singapura.
Tahun ini, China telah menurunkan delegasinya di SLD. Delegasinya dipimpin oleh He Lei, wakil presiden Akademi Ilmu Militer Angkatan Darat Rakyat. Sementara Amerika Serikat diwakili oleh Sekretaris Pertahanan-nya yang baru James Mattis.
Veeramalla Anjaiah
Singapura