Di bawah kepemimpinan Kiir, SPLM telah mengesampingkan warga yang bukan anggota kelompok etnis Dinka. Akibatnya, peluang politik selain Dinka dipersulit oleh adanya aturan pengecualian etnis. Praktik tersebut telah menyebabkan lemahnya sistem pemerintahan, partai politik, dan fungsi birokrasi tempat etnis minoritas tidak memiliki pengaruh dan keterwakilan yang setara di pemerintahan dan militer.
Hegemoni etnis Dinka bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan mereka dalam memimpin pemerintahan Sudan Selatan. Ini sejalan dengan narasi yang dibangun oleh Gramsci. Untuk mendapatkan kekuasaan dan kepemimpinan politik, seseorang membutuhkan dukungan mayoritas. Ini berfungsi baik sebagai instrumen untuk merebut kekuasaan atau pun mempertahankannya.
Praktek kleptokrasi yang dilakukan oleh elit Sudan Selatan jelas merusak proses konsolidasi demokrasi di Sudan Selatan. Para elite menggunakan kuasa yang ada dalam genggamannya untuk memperkaya diri ataupun kelompoknya, khususnya etnis Dinka.
Korupsi benar-benar telah menjadi sebuah fenomena kontekstual. Tidak lagi sembunyi-sembunyi. Tidak ada pula yang ditakuti karena hampir semua lembaga yang ditugasi memberantas korupsi malah terjebak dalam permainan mafia koruptor.
Ibarat caffeine, drugs dan sex --- korupsi adalah candu. Terlebih, jika sistem pengawasan hukum lemah dan kekuasaan dikendalikan oleh para pemburu rente. Kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi tetap mengalir sampai jauh, menjangkiti seluruh simpul pokok negara dari hulu ke hilir dan berkelindan dengan kekuasaan di legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Demokrasi menjadi sebuah omong kosong.
Indonesia telah lama menganut sistem demokrasi. Namun, demokrasi di Indonesia masih cenderung procedural ketimbang substansial. Kemunduran demokrasi terus terjadi. Bahkan sudah banyak peneliti dan pengamat politik bersama dengan berbagai sumber penelitiannya menyatakan bahwa Indonesia sudah memasuki lingkaran setan kleptokrasi.
What do you think?
