·Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya kurang memiliki SDM yang handal di bidang TI. Sedangkan SDM yang handal ini sebagian besar ada di lingkungan industri/bisnis.
·Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi di Indonesia belum tersebar secara merata. Terdapat di berbagai daerah masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik, misalnya ada, harganya masih relatif mahal.
·Tempat akses yang terbatas. Jumlah tempat akses informasi masih sangat terbatas.
Disamping hambatan di atas, terdapat pemahaman yang kurang dari pihak Pemerintah Daerah mengenai esensi dan tujuan penerapan e-Government ini. Selain pendapat bahwa konsep e-Government ini sangat menguntungkan dan dapat mempermudah proses layanan pemerintah ke masyarakat, namun disisi lain masih ada yang berpendapat dan menyatakan keraguannya terhadap pendayagunaan e-Government. Pemerintah hanya menganggap konsep e-Government hanyalah semata-mata kewajiban yang harus dilaksanakan dan otomatisasi sistem, sehingga tidak mengubah cara kerja pemerintah/birokrasi. Oleh karena itu esensi dari tujuan penerapan konsep e-Government tidak akan tercapai.
D.Masalah yang Terkait Media Online Dalam Situs Resmi Pemerintah
Webserver yang tidak dikonfigurasi dengan baik, merupakan ciri khas yang bisa ditemui di banyak server pemerintah. Sebenarnya, Kementrian Informasi dan Telekomunikasi sendiri telah mengeluarkan Pedoman Sistem Keamanan Web Server untuk instansi Pemerintah. Peraturan tersebut berisi pedoman teknis secara umum. Namun, standar tersebut tampaknya tidak dipenuhi oleh semua instansi. Banyak yang dibawah standar, dan pengerjaannya dikerjakan oleh mereka yang bukan ahlinya. Hal ini menjadi faktor terbesar kenapa banyak sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berikut adalah beberapa masalah yang sering ditemui pada situs resmi pemerintah:
·Hampir sebagian besar pekerjaan di pemerintahan bersifat tender, yang maksimal hanya dikerjakan selama 6 bulan karena berkaitan dengan tahun anggaran entah itu APBD/APBN.
·Tidak ada sumber daya manusia yang berkompeten untuk mengelolanya. Biasanya instansi akan menyerahkan pengelolaan ke satu orang yang dinilai mampu untuk menangani, namun ketika ada rotasi jabatan dan pegawai tersebut pindah posisi maka otomatis tidak ada yang menangani pekerjaan tersebut. Pegawai pengganti yang ditempatkan biasanya tidak bisa menguasai semua permasalahan yang ada, biasanya pegawai tersebut hanya akan mengatasi permasalahan-permasalahan yang biasa dilakukan operator.
·Pekerjaan situs akan diserahkan oleh pihak ketiga (konsultan/kontraktor) dan setelah itu konsultan/kontraktor akan menyerahkan pekerjaannya ke instansi. Dengan model seperti ini bisa jadi konsultan/kontraktor akan mengejar produk akhir dan (kemungkinan besar) tidak mempertimbangkan faktor keamanan ataupun faktor lainnya. Ini sebenarnya kembali ke ‘moral’ sang konsultan/kontraktor-nya untuk bertanggung jawab.
Menurut penulis, untuk mencegah permasalahan ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:
·Pelaksanaan master plan/rencana strategis pengembangan IT untuk masing-masing instansi secara detil.
