Penulis, Franklin Towoliu
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda baru-baru ini menolak usulan anggaran Rp1,7 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum yang diajukan untuk pemetaan jalan rusak. Ia menilai angka tersebut terlalu besar dan lebih baik dialihkan untuk pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat. "Buat apa miliaran rupiah hanya untuk mendata jalan rusak, sementara warga bisa langsung melaporkannya?" ujar Sherly dalam salah satu pernyataannya. Â Langkah ini segera mendapat apresiasi publik. Bagi masyarakat, keputusan Sherly bukan hanya soal penghematan, tetapi juga tanda bahwa pemerintah daerah hadir dengan hati untuk kepentingan rakyat kecil.
Mendengar Rintihan  Rakyat Kecil
Dengan dialihkannya anggaran awal ke program yang lebih konkret yaitu pembangunan fasilitas masyarakat yang langsung menyentuh dan terasa manfaatnya. Mereka (masyarakat) tidak lagi menjadi sekadar objek pembangunan yang kadang dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab. Mereka benar-benar menjadi subjek yang merasa didegar, diperdulikan dan turut merasa berperan melalui pelaporan kondisi infrastruktur.
Hal ini tenyu saja menumbuhkan rasa kepemilikan dan kebanggaan, serta memperkuat kepercayaan publik pada pemerintah daerah ke depan. Banyak harapan rakyat bahwa keberpihakkan ini akan terus terjadi dan mereka siap mengawal Gubernur Sherly ke depan agar segala keputusannya yang berpihsk kepada rakyat dapat terealisasi. "Aprsiasi tinggi buat Ibu Gubernur. Ini yang kami perlukan ke depan agar provinsi kami bisa sejajar dengan provinsi lain." Ujar pak Erfan penuh semangat.
Dampak Ekonomi: Dari Efisiensi ke Manfaat Nyata
Data menunjukkan, survei jalan manual rata-rata hanya menelan Rp36 ribu per km, sementara survei digital bahkan lebih murah, sekitar Rp12 ribu per km. Dengan Rp.85 juta saja, sebuah desa mampu membangun jalan usaha tani sepanjang 120 meter.
Penghematan Rp1,7 miliar jelas memberi ruang fiskal untuk pembangunan desa yang lebih produktif, mulai dari jalan pertanian, fasilitas kesehatan, hingga pendidikan. Artinya, uang negara kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat nyata. Berikut hasil riset redaksi sebagai pegangan :
Analisis Efektivitas Survei Jalan (Roadbump Pro vs Manual)Survei manual Rp 36.666,67 / km, survei digital Rp 12.500 / km. Studi ini cocok banget karena mencantumkan biaya survei per km dengan metode yang sudah terukur. Bisa jadi sumber yang kuat.
Pemerintah (PUPR) -- Program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2025Alokasi Rp 10,21 triliun untuk 1.611 km jalan & jembatan (fisik) + dukungan teknis. Dari sini bisa dihitung rata-rata biaya per km untuk pekerjaan fisik (tapi ini bukan hanya survei).
