Ketika kita berbicara tentang pengawasan dalam tata kelola pemerintahan daerah, bayangan yang muncul di benak banyak orang mungkin adalah tumpukan berkas audit yang membosankan, prosedur birokratis yang kaku, atau laporan-laporan keuangan yang penuh dengan angka dan istilah teknis yang sulit dipahami. Persepsi ini, sayangnya, seringkali mereduksi makna sejati dan vitalitas dari fungsi pengawasan itu sendiri. Namun, jauh melampaui kerumitan administratif tersebut, pengawasan adalah pondasi utama yang menopang pilar akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan di setiap jengkal wilayah daerah.
Di era informasi yang serba cepat, di mana setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dengan mudah diakses dan dipertanyakan oleh masyarakat melalui media digital, peran pengawasan telah bertransformasi dari sekadar kewajiban formal menjadi suatu keniscayaan strategis. Ia bukan lagi sekadar mekanisme kontrol retrospektif yang hanya berfungsi untuk mencari kesalahan setelah terjadi, melainkan sebuah katup pengaman proaktif sekaligus akselerator yang krusial. Sebagai katup pengaman, pengawasan mencegah kebocoran, penyalahgunaan wewenang, dan praktik korupsi yang dapat menggerogoti sumber daya publik. Sementara itu, sebagai akselerator, pengawasan memastikan bahwa setiap program dan proyek pembangunan berjalan sesuai koridor, mencapai target yang ditetapkan, dan pada akhirnya memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Tanpa sistem pengawasan yang kuat, efektif, dan independen, roda pemerintahan daerah akan berputar tanpa arah yang jelas. Bayangkan sebuah kapal besar yang berlayar di tengah samudra luas tanpa kompas, peta, atau awak yang mengawasi mesin dan kemudi. Sangat mungkin kapal itu akan tersesat, karam, atau tidak pernah sampai ke tujuan yang diinginkan. Demikian pula dengan pemerintahan daerah. Absennya pengawasan yang memadai dapat membuka celah lebar bagi inefisiensi anggaran, praktik nepotisme, penyalahgunaan anggaran, hingga tindak pidana korupsi yang masif. Pada akhirnya, semua ini akan bermuara pada terkikisnya kepercayaan publik, hilangnya legitimasi pemerintah di mata rakyat, dan terhambatnya laju pembangunan daerah yang seharusnya menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, memahami dan memperkuat pengawasan bukanlah sekadar opsi, melainkan suatu imperatif bagi kemajuan daerah kita.
Pengawasan dalam tata kelola pemerintahan daerah seringkali diasosiasikan dengan prosedur yang kaku dan laporan-laporan teknis yang rumit. Namun, esensinya jauh melampaui itu ia adalah pondasi utama akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan daerah. Di tengah derasnya informasi dan tuntutan publik yang semakin tinggi, peran pengawasan menjadi semakin krusial, berfungsi sebagai katup pengaman sekaligus akselerator dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif.
Mengapa pengawasan begitu vital? Bayangkan sebuah orkestra besar yang tampil tanpa dirigen atau tanpa evaluasi atas setiap instrumen yang dimainkan. Pasti akan menghasilkan suara yang sumbang dan kacau. Begitu pula dengan pemerintahan daerah. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dan efektif, risiko penyimpangan anggaran, inefisiensi program, bahkan praktik korupsi, dapat merajalela, mengikis kepercayaan publik dan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pengawasan bukanlah semata-mata mencari kesalahan, melainkan suatu proses proaktif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Tujuan utamanya adalah mencegah penyimpangan sejak dini dan membangun kepercayaan publik yang kokoh.
Pengawasan bukanlah semata-mata mencari kesalahan, melainkan suatu proses proaktif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Tujuan utamanya adalah mencegah penyimpangan sejak dini dan membangun kepercayaan publik yang kokoh. Ini adalah korelasi yang tak terpisahkan : semakin efektif pengawasan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya.
Korelasi ini terbukti secara global. Data dari berbagai lembaga riset internasional, terutama Transparency International (TI), secara konsisten menunjukkan bahwa negara-negara dengan mekanisme pengawasan yang kuat, transparan, dan independen cenderung menempati peringkat teratas dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK). IPK adalah indikator global yang mengukur persepsi korupsi di sektor publik dari sudut pandang para ahli dan pelaku bisnis. Semakin tinggi skor IPK (mendekati 100), semakin rendah persepsi korupsi di negara tersebut.
Untuk konteks Indonesia, perjalanan kita dalam memerangi korupsi masih diwarnai pasang surut. Pada tahun 2023, IPK Indonesia berada di angka 34 dari skala 100. Angka ini, meskipun sedikit berfluktuasi dari tahun ke tahun, secara fundamental menunjukkan bahwa tantangan dalam pemberantasan korupsi, termasuk dan bahkan khususnya di tingkat daerah, masih sangat signifikan. Skor 34 menempatkan Indonesia pada posisi yang memerlukan upaya ekstra keras untuk mencapai standar tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Di tingkat daerah, praktik korupsi seringkali terjadi dalam bentuk penyalahgunaan anggaran, mark-up proyek infrastruktur, suap perizinan, atau jual beli jabatan. Semua ini adalah "penyakit" yang hanya bisa diobati dengan dosis pengawasan yang kuat dan sistematis.
Pengawasan yang efektif bukan hanya sekadar mekanisme deteksi, melainkan juga faktor penentu utama dalam meningkatkan skor IPK. Ketika masyarakat melihat bahwa dana pembangunan, misalnya, dialokasikan untuk infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan, berkualitas tinggi, dan tanpa praktik kolusi atau mark-up, maka kepercayaan itu akan tumbuh bersemi. Sebaliknya, ketika ditemukan banyak kasus penyelewengan dana publik, apalagi tanpa ada tindak lanjut yang tegas dari aparat penegak hukum atau badan pengawas, maka kepercayaan publik akan runtuh. Kepercayaan ini adalah modal sosial yang tak ternilai harganya bagi keberlanjutan pembangunan daerah, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan menarik investasi yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan ekonomi lokal. Tanpa kepercayaan, program-program pemerintah, seberapa baik pun niatnya, akan sulit mendapatkan dukungan penuh dari rakyat.
Ketika masyarakat melihat bahwa dana pembangunan, misalnya, dialokasikan untuk infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan, tanpa mark-up atau praktik kolusi, maka kepercayaan itu akan tumbuh. Kepercayaan ini adalah modal sosial yang tak ternilai harganya bagi keberlanjutan pembangunan daerah, mendorong partisipasi masyarakat, dan menarik investasi.
