Penulis:
- Louise Eugenea Aileen Ciptana (388)
- Tariska Dini Indarsari (389)
- Maya (391)
- Angellica Myrianne Fatikasari (392)
Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya.
Politik dinasti adalah kekuasaan politik yang dijalankan oleh kelompok yang memiliki ikatan hubungan keluarga. Politik dinasti harus dilarang dengan tegas, karena jika politik ini semakin marak maka akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan berupa macetnya proses rekrutmen partai politik, korupsi, kebocoran sumber daya daerah, penyalahgunaan APBD dan APBN. Penerapan sistem ini akan menjadikan orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan, sedangkan yang kompeten tidak akan terpakai dengan alasan bukan keluarga. Artikel ini ditulis dengan tujuan memberi kesadaran akan apa yang menjadi hal biasa di sistem politik seharusnya dilarang dengan tegas karena banyak hal merugikan dari sistem tersebut. Artikel ini memakai metode kualitatif, karena kami sebagai penulis melakukan pengamatan dari studi kasus yang sebelumnya pernah terjadi. Hasil dari analisis kasus ini berupa pro dan kontra, meskipun sistem politik sebenarnya salah namun di Kabupaten Mojokerto sendiri sistem ini mendapat dukungan yang kuat karena dianggap dapat menumbuhkan stabilitas dan memastikan transisi kepemimpinan yang mulus.
Kata Kunci:Â Kepemimpinan, Politik Dinasti, Mojokerto, Keluarga
Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indenik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Â Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. "Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural." Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural.
Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. (AG Paulus, Purwokerto). Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan.
Dengan Politik Dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka Dari itu Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat unrtuk diterapkan di Negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.
Kondisi politik dinasti tidak hanya terjadi pada negara besar tapi juga merambat pada kota, seperti contohnya Mojokerto dimana keluarga eks Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) masih berambisi melanggengkan politik dinastinya. Terbukti setelah MKP dicokok KPK 2018 lalu, giliran istrinya Ikfina Fahmawati maju di Pilbup 2020. Semantara adik kandung MKP kini menjabat Wali Kota Mojokerto. MKP mulai menancapkan kekuasaannya setelah terpilih menjadi Bupati Mojokerto. Â Dia berpasangan dengan Choirun Nisa yang saat itu menjadi Ketua PC Muslimat NU sekaligus pegiat pendidikan di Bumi Majapahit.
Di Kabupaten Mojokerto, politik dinasti menjadi fenomena yang mencolok dan mengundang perhatian banyak pihak. Mustofa Kamal Pasa (MKP) adalah tokoh sentral dalam dinamika ini. Dominasi politik keluarganya dimulai pada Pilkada 2010 ketika MKP dan Choirun Nisa berhasil mengamankan posisi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto untuk masa jabatan 2010-2015. Kemenangan ini menandai awal dari pengaruh kuat MKP dalam politik lokal. Namun, perjalanan politik MKP tidak berjalan mulus. Ia menghadapi berbagai tantangan hukum, termasuk kasus gratifikasi terkait pembangunan menara BTS, proyek infrastruktur, dan tuduhan pencucian uang (TPPU). Meski demikian, otoritas politik MKP tidak tergoyahkan, terbukti dengan keberhasilannya memenangkan Pilkada 2015.
Keterikatan hukum MKP mempengaruhi rencana politik keluarganya, terutama dalam mendukung istrinya, Ikfina Kamal Pasa, untuk Pilkada 2020. Upaya ini terganggu oleh berbagai kasus hukum yang melibatkan MKP, menghalangi keluarga tersebut untuk mempertahankan dominasi politik mereka secara langsung. Namun, strategi dinasti MKP berlanjut melalui Ika Puspitasari, adik MKP, yang berhasil menjadi Walikota Mojokerto pada Pilwali 2018. Pencapaian ini memperkuat posisi keluarga MKP dalam lanskap politik daerah.
Politik dinasti di Mojokerto memicu perdebatan sengit mengenai dampaknya terhadap demokrasi dan pemerintahan yang sehat. Kritikus berargumen bahwa politik dinasti menghambat kemajuan dan keragaman dalam pemerintahan. Mereka menilai bahwa konsentrasi kekuasaan pada satu keluarga dapat menutup peluang bagi calon-calon baru yang potensial dan mengurangi dinamika politik yang sehat. Dinasti politik sering kali dikaitkan dengan praktik nepotisme dan korupsi, yang pada gilirannya merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
