 Pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang di seluruh penjuru Indonesia, terutama provinsi-provinsi atau Kabupaten atau pun daerah-daerah yang memiliki pemerintah daerah seperti Bupati dan lain sebagainya.
 Pilkada 2020 kali ini dilaksanakan di tengah pandemi covid 19,dimana pada masa pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan serta kebutuhan hidup lainnya. di satu sisi hal ini adalah salah satu peluang bagi calon pemerintah daerah untuk membagi-bagikan ataupun mengeluarkan uang hanya Untuk mendapatkan 1 suara dari masyarakat.
Pilkada seperti ini tentu memicu penyelenggara untuk melakukan korupsi. Cara pemilihan secara keterbukaan maupun kerahasiaan itu tentunya harus dijaga seketat mungkin dan yang paling meresahkan pada saat ini adalah situasi covid 19.
Adanya korupsi sudah ada sejak pilkada dilakukan untuk pertama kalinya hingga saat ini. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Praktik korupsi atau politik uang terus menurut terjadi berulang kali hingga saat ini. Berdasarkan data yang ada komisi pemberantasan korupsi telah mencatat sejak tahun 2004 kita masih terus mengalami kasus korupsi.Â
Dari data-data yang diberikan menjelaskan bahwa memang politik uang akan selalu terjadi berulang-ulang di tiap pemilihan dilakukan. Apa yang dapat dilakukan oleh semua pihak yang ikut terlibat dalam pilkada serentak nantinya? Sebenarnya banyak atau berbagi upaya sudah dilakukan salah satunya seperti adanya pemberian pemahaman kepada tiap kepala daerah yang akan mencalonkan diri untuk maju tentang pentingnya pilkada.
sama seperti yang di awal tadi para pemilih yang berasal dari kalangan masyarakat biasa tentu membutuhkan apa yang diberikan oleh para pasangan calon. Para pemilih tentu akan memilih karena diberikan imbalan uang bukan karena rekaman jejak apa yang sudah dilakukan oleh pasangan calon itu. Kemudian itulah kembali terjadi politik uang. Suap dari pasangan calon penyogo kan yang jelas bertentangan dengan pelaksanaan pilkada yang bebas,jujur dan adil serta tidak lagi memilih sesuai dengan hati nurani.
Pemimpin yang dihasilkan karena politik uang merupakan pemimpin yang tidak dapat dipercaya. Mengapa? Karena dari awal saja ia sudah bersaing secara tidak sehat. Dia membuat berbagai segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Nantinya saat dia maju sebagai pemenang iya hanya fokus terhadap tim sukses, pemodal dan juga pembantu dana sehingga melupakan janjinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Jika kita menginginkan negara yang bebas korupsi tentu hukuman bagi para narapidana seharusnya di berat kan seperti lamanya waktu masa tahanan supaya bisa memunculkan efek jera kepada pemimpin atau aparatur negara yang ingin melakukan korupsi, sehingga dapat menumbuhkan kepemimpinan yang bersih dalam pemerintahan indonesia.
Sebenarnya ketegasan pemerintah akan penyelenggaraan dan siapa saja yang akan boleh mengikuti pilkada menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Semakin pemerintah menguatkan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi semua anggota yang akan menangani pilkada dan apa saja peraturan yang tidak diperbolehkan dilanggar dan akan menjadi gagasan fundamental untuk mangamini pemilu dan pilkada yang bebas korupsi dan bebas akan koruptor.
Untuk mencapai semua tujuan itu kerjasama pemerintahan dan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dan bah masyarakat seharusnya tidak mengambil uang sogo atau yang sering disebut sebagai serangan fajar tersebut. Seharusnya pemerintah dan masyarakat harus lebih bijak lagi dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Seorang pemimpin yang jujur dan bijaksana akan membawa kemajuan yang dicita-citakan, sedangkan pemimpin yang korupsi akan memberikan dampak buruk bagi kemajuan negara bahkan masyarakat juga akan merasakan efek dari kesalahan pemimpin yang menyelewengkan dengan memanfaatkan jabatannya.
Selain tentang pemimpin yang terjerat kasus korupsi, isu-isu yang akan bermunculan jika kita membahas tentang Pilkada ialah transparansi dana Pilkada. Setiap calon pemimpin pasti melakukan yang namanya kampanye. Tentu untuk melakukan kampanye dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Tentu disini sebagai masyarakat kita ingin mengetahui seberapa besar dana yang telah dikeluarkan calon kepala daerah tersebut.
