Kamar Dagang Dan Industri Indonesia  mendukung penuh Kebijakan Blue Economy, karena dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa negara dan penerimaan pajak semakin meningkat.
Tantangan Blue Economy Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia
Dalam artikel BULETIN APBN yang dikeluarkan oleh Badan Keahlian Setjen DPR RI, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan blue economy, yaitu terbatasnya pendanaan APBN, belum optimalnya WPP dalam pengelolaan perikanan, infrastruktur belum memadai serta meningkatnya jumlah wisatawan. Selain itu, pada awal tahun 2023 terjadi perlambatan ekonomi global yang secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Pertama, terbatasnya pendanaan APBN dimana dalam RPJMN 2020-2024 dibutuhkan dana sebesar USD 1.641,3 Miliar, namun APBN hanya mampu mendanai sekitar 20-25% kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi pendanaan tersebut Bappenas Menyusun kebijakan utama yaitu Blue Economy Development Framework yang cikal bakal munculnya strategi Blue Finance Policy Note.
Kedua, kurangnya koordinasi lintas batas provinsi yang menyebaban perikanan tangkap laut nasional ditangkap secara berlebihan. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan sistem WPP, setiap WPP diwakili oleh Lembaga Pengelola Perikanan (LPP). Namun hingga saat ini belum ada anggaran operasional khusus, kurangnya SDM, kantor, serta fasilitas lainnya.
Ketiga, infrastruktur yang belum memadai akan berdampak pada destinasi wisata laut dan peisisr utama. Untuk mengatasinya membutuhkan investasi lebih dari USD 5 Miliar yang diprioritaskan untuk mengurangi sampah di laut seperti kota peisir, kota tepi Sungai, dan destinasi wisata pesisir. Pemerintah perlu menanamkan investasi pada infrastruktur pengelolaan sampah. Penanganan sampah di di sestinasi wisata yang memiliki nilai pariwisata tinggi akan dapat menanggulangi permasalahan peningkatan jumlah wisatawan. Karena wisatawan menjadi penyumbang sampah terbanyak di setiap destinasi wisata.Â
Referensi
Dpr.go.id. (2023). BULETIN APBN Vol. III, Edisi 1, Januari 2023.
Kadin.id. Program Prioritas Ekonomi Biru.
Lemhannas.go.id. (2022). Menteri Kelautan dan Perikanan RI Paparkan Lima Implementasi Kebijakan Biru Kepada Peserta PPRA 64.
Menlhk.go.id. (2023). Menteri LHK : Perlu Kolaborasi Negara-Negara Pulau Kepulauan Untuk Bangkitkan Ekonomi Biru Berkelanjutan.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
