Bangka-Belitung --- Pengusaha kenamaan asal Babel, Suryadharma, angkat bicara soal kemelut ekonomi yang sedang melilit masyarakat Bangka hari ini. Seperti diketahui, bahwa komoditas-komoditas unggulan yang menjadi priuk utama masyarakat Babel seperti timah, sawit, dan lada, hari-hari terakhir ini sedang lesu gairah. Akibatnya, banyak masyarakat yang berprofesi sebagai buruh harian tambang atau perkebunan menganggur, dan berimbas pada daya beli pasar yang menurun tajam.Â
Menanggapi kemelut tersebut, Suryadharma, selaku pelaku bisnis di Babel mengatakan bahwa dampak buruk kemerosotan ekonomi Bangka hari ini ditakutkan memicu praktek-praktek kriminalitas oleh karena susahnya masyarakat kecil mencari pekerjaan saat ini. Apalagi menurutnya, tambang timah yang menjadi sektor unggulan masyarakat kecil untuk mencari makan kerap kali diusik atas dasar legalitas.
"Sungguh miris melihat kondisi perekonomian masyarakat kita hari ini. Baik perkebunan maupun pertambangan kita tidak berdaya. Sedangkan pemerintah daerah dan anggota dewan (DPRD Kab. Bangka-red), seolah menutup mata. Tidak mencari solusi alternatif untuk menyelamatkan kondisi ekonomi masyarakat kecil kita yang sedang terseok-seok saat ini. Seharusnya pemerintah daerah kita bersama para anggota dewan terpilih segera mencari solusi buat rakyat kecil. Jangan bisanya cuma rapat-rapat yang tidak produktif menyelesaikan hajat ekonomi rakyat kita ini," tutur Suryadharma saat berdialog bersama rekan-rekan aktivis yang membahas hal kemelut ekonomi di Kab. Bangka dengan tema "Nasib Ekonomi Bangka Hari Ini", di salah satu warung kopi yang berada di Sungailiat, Kab. Bangka, pada Minggu siang (02/11/2019).
Ia menambahkan, harus ada formula alternatif yang mesti dirancang oleh pemerintah daerah guna mengentaskan kemelut perekonomian dimaksud, agar roda perekonomian masyarakat bisa kembali bergairah. Apalagi menurutnya, di sektor pertambangan timah yang menjadi fokus kritiknya, pemerintah daerah harus bisa memberikan solusi pasti bagi masyarakat Bangka yang mayoritasnya berprofesi sebagai buruh tambang, sehingga tidak selalu mengedepankan tindakan represif atasnama hukum, hanya karena persoalan legalitas izin tambang, maupun status wilayah operasi tambang.
"Sekalipun saya sendiri adalah pegiat pariwisata juga, tapi kalau kita bicara tentang ekonomi tambang. Hari ini di tengah keterpurukan harga timah, dan daya beli masyarakat yang menurun drastis, semestinya pemerintah daerah kita bisa beri solusi yang win-win solution untuk masyarakat kita yang menambang. Jangan karena terpentok status legalitas izin tambang, dan status tanah tempat di mana TI (Tambang Inkonvensional-res) beroperasi, masyarakat harus diburu oleh aparat demi penegakan hukum. Meskipun hal itu benar, tapi pemerintah kita juga harus memikirkan nasib mereka yang buruh tambang itu. Kalau dijegal terus, bagaimana mereka mau cari makan buat keluarga mereka? Sebagai pegiat pariwisata juga, saya berkeyakinan kalau tambang dan pariwisata bisa berjalan beriringan asal skema yang dirancang oleh pemerintah kita memang jelas dan proporsional sesuai kapasitas," tegasnya.
Guna mengakomodir kepentingan masyarakat tambang dimaksud, Suryadharma berharap pemerintah bisa membuka keran-keran penambangan rakyat yang bisa dilindungi oleh regulasi hukum, serta menyelesaikan sengketa agraria dalam hal status lokasi pertambangan yang kerap berbenturan dengan status lahan hutan yang dilindungi seperti status Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), dan semacamnya, sehingga masyarakat bisa menambang dengan tenang, dan tentram.
Seperti diketahui bahwa kemelut ekonomi yang sedang melanda masyarakat hari ini ialah dampak dari penurunan harga beli komoditas unggulan yang menjadi sektor pencarian utama masyarakat kecil yang berprofesi sebagai buruh harian, timah salah satunya, yang mengalami penurunan harga beli di level penambang skala kecil yang sangat drastis beberapa waktu terakhir, hingga di bawah Rp. 80.000,- untuk perkilonya. (JAM)
