Reformasi dalam pemerintahan memiliki tujuan yang baik khususnya dalam tatanan pemerintahan. Banyak negara telah melakukan reformasi termasuk di China. Jamil, Farasmand, dan Tawfique (2015) menjelaskan terdapat beberapa reformasi di China yakni:
1. Reformasi Melalui Restrukturisasi untuk Meningkatkan Profesionalisme dan Efisiensi
Sejarah panjang administrasi publik di China mulai menjalani babak baru ketika pada tahun 1982, dimana Kongres Rakyat Nasional memutuskan untuk melakukan restrukturisasi pemerintahan.
Reformasi administrasi berfokus kepada meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tahun 1998, Zhu Rongji melakukan perubahan radikal dengan membubarkan 15 kementerian, membentuk 4 kementerian baru dan memberhentikan pegawai pemerintahan sebanyak 47%.
Tahun 2008, langkah yang dilakukan adalah menghilangkan gap birokrasi kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan.
Selain itu, birokrasi juga menjelaskan mengenai diskresi yang dihadapi oleh pegawai pemerintahan. Pemerintah akan memberikan hukuman untuk pegawai yang dianggap lalai reward untuk yang berprestasi. Hasilnya, tahun 1997 dan 1998 pegawai birokrasi hanya 0,1% yang tidak berkompeten.
2. Reformasi Ekonomi
Sejak reformasi ekonomi dan kebijakan open door  pada akhir tahun 1970, China telah berpindah dari ekonomi komando menjadi ekonomi berorientasi pasar, dan meningkatkan kerjasama di ekonomi dunia.
Transisi pasar China ke pasar global telah meningkatkan kapabilitas pemerintahan untuk mengatur perubahan sosial dan struktur ekonomi. Restrukturisasi administrasi dipilih pemerintah China sebagai langkah efektif untuk mendorong implementasi ekonomi pasar.
Era globalisasi langkah China mulai membuka keran perdagangan internasional yaitu dengan  intergrasi China ke komunitas internasional melalui WTO (World Trade Organization). Reformasi administrasi sejak zaman Mao telah menjadikan perubahan signifikan.
Mereka memimpin transformasi China dari stalinist-style planned economy dan mengintgrasikan diri ke ekonomi pasar. Ketika tahun 1990 China mulai berkonsentrasi ke fungsi dan transformasi pemerintahan.
Setelah bergabung dengan WTO, China kembali menekankan adanya peraturan keamanan produksi dan mencintai produk dalam negeri.
3. Reformasi PolitikÂ
Perubahan ekonomi di China berubah drastis. China yang awalnya memiliki ideologi tertutup diri dari dunia luar kini terbuka dan menyerap perubahan yang datang dari luar.
Meskipun terdapat politik tunggal yaitu Partai Komunis China (PKC), PKC merangkul kalangan pebisnis dan pengusaha dalam struktural partai untuk memajukan perekonomian.
Hasil penelitian membuktikan bahwa liberalisasi ekonomi mulai banyak didukung oleh proteksi politik China dalam tubuh PKC bagi para pengusaha, PKC sampai saat ini diperkirakan telah memiliki anggota 113.000 dari golongan pengusaha.
China mulai semakin menjauhi ideologi komunisme yang rigid era Mao dan mempelajari demokrasi, hal ini tercermin PKC dalam sidang Kongres Rakyat China tahun 2003 yang mendukung adanya hak legitimasi warga negara.
4. Reformasi Hukum
Proses reformasi hukum yang signifikan dari pengalaman akademisi dan China berhasil membangun sistem hukum. Pemerintah berkomitmen dalam menguatkan hukum melalui "rule by man" dimana negara menjadikan hukum sebagai kekuatan untuk menyediakan keamanan dan kesejahteraan.
Hukum di China juga secara signifikan merepresentasikan akuntabilitas pemerintahan eksternal dalam menilai kinerja birokrat dan memberantas tingkat korupsi.
5. Reformasi KependudukanÂ
China, angka penduduk ini mulai diperhatikan dengan membuat kebijakan berupa One Child Policy untuk membatasi banyak anak dalam satu keluarga. Jamil, Farasmand, dan Tawfique (2015) menjelaskan pada tahun 1970, tingkat kelahiran di China mencapai 33.43 anak untuk setiap seribu orang.
Namun setelah diberlakukannya One Child Policy, tingkat kelahiran melambat 17.7 anak untuk setiap seribu orang pada tahun 1993, dan laju pertumbuhan penduduk turun dari 25.83 jiwa per seribu menjadi 11.3 jiwa per seribu.
6. Strategic Plan
a. Prestasi ekonomi China
- Tumbuh 9,5% dalam dua decade terakhir dan akan berlanjut, satu-satunya negara di dunia dengan prestasi itu dalam 50 tahun terakhir.
- Pendapatan nasional China berlipat ganda setiap delapan tahun.
- Jumlah angka kemiskinan berkurang, bahkan kemiskinan 50% berkurang pada periode 1980-2000.
- Pertumbuhan ekonomi membuat tabungan meningkat, bahkan presentasi tabungan yang mencapai 50% dari produk bruto adalah satu-satunya yang tertinggi di dunia.
- Investasi yang membawa teknologi dan kemampuan manajemen meningkatkan produktivitasnya tenaga kerja pada tahun 2003 saja, misalnya, meningkat 8,5% sektor jasa pada tahun 2003.
- Peran swasta membesar membuat iklim ekonomi makro membaik dan fondasi mekanisme pasar semakin dalam dan kukuh.
b. Penyebab kemajuan di China
- Kebijakan ekonomi secara agresif dan mekanisme pasar sebagai fondasi perekonomian.
- Transformasi dimulai dari sektor pertanian dengan membiarkan petani memilih dan memutuskan sendiri komoditas yang hendak diproduksi, yang sebelumnya ditentukan oleh negara.
- Pengaturan harga diubah pada 2000, dan kontrol harga dihapus.
- Diluncurkan hukum dengan mengizinkan swasta memiliki perusahaan.
- Diluncurkan kebijakan persaingan, menraik investasi asing langsung menurunkan tarif impor, menghapus monopoli BUMN dalam ekspor dan mengakhiri sistem kurs mata uang ganda.
- Menekankan peran non-BUMN sebagai basis utama perekonomian.
c. Kebijakan lengkap hati-hati
- Posisi keuangan dan kebijakan anggaran pemerintah begitu sound. Mulai perekonomian seperti ancaman penurunan aktivitas ekonomi. Misalnya, defisit anggaran pemerintah dikurangi untuk mencegah pemanasan ekonomi. Pengeluaran dikontrol meskipun terjadi penerimaan berlebih.
- Kontrol valuta asing. China membeli dollar untuk menstabilkan kurs yuan agar tidak terlalu menguat dengan mengubah rasio cadangan devisa dan melakukan operasi pasar terbuka.
- Secara keseluruhan, sebuah strategi yang sound untuk pembangunan berjalan dengan baik.
DAFTAR PUSTAKA
Jamil, Istihaq, Salahuddin, Aminuzzaman, dan Tawfique M.Haque. 2015. Governance in South, Southeast and East Asia:Trenmds, Issues, and Challenges. New York:Springer
