Pengalaman di lima negara Asia Timur mulai memberikan pelajaran dalam mengimplementasikan desentralisasi seperti resistensi dan dukungan serta resiko dan tantangan. Praktik aktual sering menyimpang dari peraturan formal otonomi daerah. Cina telah memiliki pengalaman terpanjang dengan desentralisasi dan menawarkan pelajaran berharga. Sementara Indonesia dan Thailand mencoba untuk mendesentralisasikan beberapa fungsi, reformasi desentralisasi formal. Reformasi di Kamboja lebih akurat ditandai sebagai Dekonsentrasi, sementara reformasi di Filipina adalah sebagian besar adalah efek samping desentralisasi lebih luas termasuk pendidikan. Indonesia telah memilih pendekatan Big Bang yang cepat, sementara Kamboja dan Thailand berlangsung tidak cepat seperti di Indonesia.
Pelajaran yang dapat kita petik adalah adanya tantangan dalam mereformasi pendidikan termasuk : berusaha untuk memperjelas penugasan fungsi, mengimplementasikan proses dan struktur baru, dan menyediakan mekanisme untuk mengkoordinasikan dan menumbuhkan pemahaman bersama dalam reformasi pada tingkat pemerintahan yang berbeda, serta mengadili perselisihan. Desentralisasi sistem pendidikan memerlukan penyelarasan dalam seperangkat fungsi yang kompleks  di setiap tingkat dan jenis pendidikan. Reformasi sulit untuk dirancang dan diterapkan karena pemerintah cenderung berjalan tidak seirama dalam mengelola pendidikan untuk berbagai tingkatan pemerintah. Pemerintah pusat mungkin masih ingin memiliki campur tangan yang besar dalam desentralisasi pendidikan. Kerumitan ini menyebabkan kebingungan, birokrasi berlebihan dan implementasi yang lemah. Implikasinya adalah undang-undang dan kebijakan pusat tak jarang membuat pemerintah daerah dan sekolah sulit untuk memenuhi fungsi mereka secara efisien dan efektif.
Meskipun  pelaksanaan desentralisasi pendidikan telah berjalan adalam dua dekade di Cina, ada beberapa kendala, misalnya, pembagian tanggung jawab antara Kabupaten dan kota-kota ini masih belum jelas. Pemerintah telah memberikan edoman untuk reformasi dan pengembangan pendidikan negara bahwa pemerintah kabupaten dan kota bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan wajib belajar. Namun, Undang-undang disana tidak jelas dalam mengatur tanggung jawab pemerintah di berbeda tingkatan bagaimana tanggung jawab dan bertentangan dengan undang-undang anggaran, yang dengan jelas menyatakan bahwa setiap tingkat pemerintah harus memiliki anggaran secara terpisah untuk yurisdiksi sendiri.
Di Thailand, kesulitan implementasi berasal dari koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang samar-samar. Pemerintah daerah tidak diberitahu tentang peran dan tanggung jawab serta rencana desentralisasi dan kerangka waktu. Undang-undang itu sendiri tidak jelas tentang proses desentralisasi. Sebagai contoh, undang-undang Pendidikan Nasional 1999 dalam transfer otoritas dari pemerintah pusat ke Provinsi dan kantor-kantor distrik, masing-masing dengan Komite dan kantor sendiri. Aspek reformasi ini, jika diterapkan, akan memerlukan staf dan mutasi senilai setengah dari semua administrator pendidikan di berbagai propins. Pelaksana dari undang-undang desentralisasi Nasional berpendapat bahwa mereka memiliki kewenangan untuk mentransfer kekuasaan kepada pemerintah daerah hanya setelah mereka memenuhi seperangkat kriteria kesiapan.
Di Kamboja, kerangka awal untuk dekonsentrasi dan desentralisasi pendidikan jelas tentang mendelegasikan wewenang kepada pemerintah provinsi dan Kabupaten, tetapi lemah dalam kejelasan tentang peran sistem kluster dewan sekolah dan komunitas. Kebijakan kluster sekolah, dibuat pada tahun 1996, mendorong desentralisasi pengelolaan sumber daya, tetapi kabur tentang apa yang diperlukan untuk melakukan fungsi klaster sekolah. Demikian pula, Dewan komunitas, meskipun diberkahi dengan mekanisme pembiayaan baru, namun kurang jelas peran dan tanggung jawab. Kurangnya kejelasan melemahkan struktur kelembagaan yang paling dekat kepada masyarakat, pada akhirnya melemahkan akuntabilitas.
Otoritas pusat perlu mengarur peran pemerintah daerah agar reformasi pendidikan berjalan. Peran tersebut termasuk menetapkan standar dan ukuran kinerja untuk menggunakan seluruh sistem pendidikan; memastikan bahwa unit desentralisasi dapat memenuhi standar melalui pengembangan sistem, pelatihan, dan pendanaan; dan hubungan antara pemerintah daerah untuk menangkap skala ekonomi. Pemerintah juga perlu melakukan perencanaan sistem secara keseluruhan dan peramalan dan memprioritaskan investasi, termasuk pasokan dan permintaan guru; merancang dan mengimplementasikan skema pemerataan, mendorong dukungan dari wilayah yang maju; dan merangsang percobaan inovasi pembelajaran.
Peranan pemerintah pusat dalam mengatur adalah penting untuk merancang dan menerapkan skema pemerataan. Undang-undang desentralisasi mendorong partisipasi masyarakat dalam menyediakan dan pembiayaan pendidikan dan lokal lebih besar, tapi fitur ini memperlihatkan kesenjangan antara tempat-tempat yang sejahtera dan miskin dan ketidakmampuan daerah miskin untuk memobilisasi sumber daya yang memadai untuk pendidikan, dan risiko pelebaran kesenjangan tersebut. Mekanisme transfer sesuai dapat menyamakan sumber daya di daerah. Namun, upaya pemerataan adalah tidak hanya tentang menyuntikkan lebih banyak uang ke sistem lokal, tetapi juga lebih penting tentang perubahan insentif. Menerapkan skema pemerataan adalah tantangan dalam upaya untuk mendistribusikan dari daerah yang kaya ke daerah-daerah yang miskin, dan perkotaan untuk daerah pedesaan.
Di sistem pendidikan desentralisasi, mengganti struktur yang tidak sesuai dan membangun kapasitas untuk bekerja dalam aturan baru merupakan kunci tantangan. Hambatan teknis adalah fasilitas kurang memadai mencakup ketiadaan dari pengalaman dan manajerial di antara pihak yang bertanggung jawab. Kurangnya koordinasi pusat dalam sistem pengelolaan menghubungkan badan-badan untuk pemerintah daerah dan sekolah adalah masalah yang dihasilkan dari lemahnya kapasitas lokal. Di cina, kemampuan pemerintah daerah wajib lebih baik dalam mengelola sistem pendidikan, seperti dalam pelatihan personil, mengumpulkan dan menggunakan informasi, memperluas penggunaan teknologi, dan memasukkan hasil kajian para pakar dan berkonsultasi dalam proses pengambilan keputusan.
Masalah informasi menjadi konteks lebih akut dalam era desentralisasi. Pergeseran tanggung jawab dan kekuasaan seringkali menimbulkan pemecahan sistem evaluasi informasi yang biasanya bergantung pada pemerintah pusat untuk mengekstrak informasi dari tingkat tinggi ke tingkatan pemerintahan dibawahnya dan sekolah. Informasi mengenai kinerja di semua tingkat adalah kunci untuk akuntabilitas. Negara-negara dapat menggunakan contoh uji, survei nasional dan Sensus untuk menilai dampak program, mengalokasikan sumber daya, dan mengidentifikasi wilayah geografis yang membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah daerah, masyarakat dan sekolah juga memerlukan informasi dan alat-alat diagnostik untuk mengevaluasi kinerja dalam bidang subyek tertentu, menentukan tantangan pembelajaran dalam komunitas yang berbeda, dan membandingkan pendekatan pendidikan dan mekanisme pelatihan guru. Data sekolah tingkat juga dapat mengkomunikasikan hasil untuk orang tua dan komunitas yang lebih besar. Di tingkat terdalam, informasi berperan untuk akuntabilitas dan kontrol yang lebih besar. Warga negara umumnya lebih mengandalkan sebagian besar pada banyaknya laporan, majalah, dan partisipasi lokakarya untuk mendapatkan informasi tentang prestasi siswa. Bagaimanapun, menghubungkan promosi guru dalam menghasilkan input dan output bisa menciptakan insentif untuk transmisi informasi. Komisi pendidikan di filipina berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya menggunakan insentif untuk membuat guru dan kepala sekolah bertanggung jawab dalam melihat kinerja
Di Kamboja, Departemen Keuangan merancang perbaikan sistem untuk memantau kinerja keuangan pada tahun 2001. Didukung oleh bantuan teknis dan pelatihan, bentuk-bentuk manajemen anggaran baru untuk sekolah, Kabupaten, propinsi dan pusat Departemen, bersama dengan Provinsi dan program laporan, akan disisipkan kedalam sistim komputerisasi. Sistem pelacakan dana akan memantau input dan output dan berhubungan dengan kinerja mereka untuk hasil yang strategis, dan akan mencakup insentif untuk transmisi informasi. Laporan-laporan inspeksi sekolah akan sekarang fokus lebih pada indikator kinerja sekolah, seperti pengembangan perencanaan, manajemen keuangan, kemitraan, proses belajar, pembelajaran dan lingkungan sekolah.
Informasi yang akurat dan tepat dalam waktu pendaftaran, guru dan sekolah input sangat penting, terutama untuk menilai kebutuhan daerah terpencil dan populasi terlayani. Banyak statistik bertentangan pada variabel ini masih terlalu umum untuk mendukung kuat perencanaan dan pembuatan kebijakan. Paling bermasalah dari semua adalah sistem pengujian siswa: Tantangannya adalah untuk membuat tes Nasional sebanding dari waktu ke waktu untuk memungkinkan evaluasi kebijakan, dan untuk memastikan bahwa mereka merefleksikan konten kurikulum yang ada atau yang diinginkan.
