Namun karena belum jelas peruntukannya maka Mili pun  mempertanyakannya.  Lahan yang 6 hektar itu bakal diperuntukan untuk membangun fasilitas apa saja? "Hingga saat ini, belum ada kejelasan lahan 6 hektar ini akan dibangun apa dan siapa yang akan membiayai pembangunannya," kata Eneng Miliasari dari fraksi PSI.
Poin yang ingin kita katakan adalah soal konsistensi janji kampanyenya sendiri dengan pelaksanaannya di lapangan yang ternyata bertolak belakang.
Dan yang lebih norak adalah upayanya untuk mengelabui publik dengan memanipulasi kata reklamasi dengan kata perluasan daratan. Ini khan menghina nalar publik. Seperti dulu bilang rusun (rumah susun) jadi rumah berlapis, normalisasi sungai jadi naturalisasi sungai. Semua hanya permainan kata-kata. Duh!
Adalah lebih terhormat kalau saja mengakui bahwa program reklamasi besar-besaran yang dulu sudah dirancang lama sejak jaman Presiden Suharto dan mulai digerakkan kembali sejak Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta dan lalu dieksekusi oleh Basuki Tjahaja Purnama adalah program yang memang rasional.
Janganlah mengelabui publik dengan janji kampanye yang seolah-olah populis, apalagi dibumbui sentimen SARA yang memecah belah rakyat hanya untuk mendiskreditkan lawan politik. Padahal akhirnya toh ia sendiri melakukan program reklamasi yang sama.
Kita tidak mempermasalahkan program reklamasinya, karena itu memang perlu. Kajian ilmiahnya sudah lama dan sudah banyak.
Yang mengecewakan adalah komunikasi politik yang dilancarkan Anies Baswedan yang penuh tipu muslihat kemunafikan. Proses pembodohan dan pengelabuan publik semacam ini sangat memualkan.
Itu saja.
03/07/2020
*Andre Vincent Wenas*, Sekjen 'Kawal Indonesia' -- Komunitas Anak Bangsa
Sumber:
