Menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum diversifikasi pangan nasional. Kalau mau dibilang perspektif ini optimisitik, yah memang begitulah.
Mumpung ada semacam potensi phobia krisis pangan. Ini tantangan yang mesti dikonversi jadi peluang.
Sekarang ini khan gerakan memanfaatkan lahan (pekarangan, lahan nganggur) sedang digalakan dimana-mana. Himbauan menanam singkong, ubi, tomat, dan macam-macam lainnya. Sampai membuat apotek hidup di halaman rumah.
Sekalian saja GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) dan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria di Kantor Staf Presiden (KSP) memanfaatkan momentum ini untuk tancap gas pol.
Progres tentang prioritas program reforma agrarianya administrasi Jokowi di periode pertama pernah dilaporkan Usep Setiawan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, yang dimuat di Harian Kompas, Jumat, 10 Mei 2019. Tak perlu lagi diulang di sini.
Segera sajalah mengorkestrasi kerja lintas lembaga (eksekutif-legislatif-yudikatif). Supaya bisa secepat mungkin meredistribusi lahan kepada UMKM di pedesaan sebagai prioritas. Kenapa UMKM di pedesaan?
Kita sudah tahu bahwa unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah 99,99% dari keseluruhan pelaku usaha (ekonomi) di Indonesia. Menurut laporan LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) tahun 2015, unit UMKM terbanyak ada bidang pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang merupakan 48,85%-nya.
Baru kemudian diikuti bidang usaha lainnya seperti: Perdagangan, Hotel dan Restoran (28,83%), Pengangkutan dan Komunikasi (6.88%), Industri Pengolahan (6,41%), Jasa-jasa (4,52%), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (2,37%), Bangunan (1,57%), Pertambangan dan Penggalian (0,53%), Listrik, Gas dan Air Bersih (0,03%).
Jadi sekitar 50% dari UMKM kita bergelut dalam sektor pertanian, peternakan, dan kehutanan yang erat dengan kebutuhan lahan garapan.
Maka bisa dipahami bahwa progam pembagian sertifikat tanah oleh administrasi Jokowi adalah langkah strategis, apalagi jika difokuskan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan (di desa). Dan titikberatnya adalah sektor pertanian dan peternakan rakyat.
Idenya agar lahan-lahan itu bisa segera didayagunakan untuk mengolah berbagai jenis tanaman pangan. Tak perlu terlalu tergantung pada tanaman padi lagi, dan tak perlu lagi meluaskan lahan sawit yang sudah luas. Baik itu milik para konglomerat maupun PTPN (BUMN). Masih banyak kok variasi hortikultura juga rempah-rempah yang subur tumbuh di Nusantara ini.
