Mohon tunggu...
Andreas Palupessy
Andreas Palupessy Mohon Tunggu... -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Desakan Evaluasi Mentan dari Senayan

21 September 2018   21:12 Diperbarui: 21 September 2018   21:38 408
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: Dok. Pribadi

Polemik impor beras memang harus dirunut sampai akar permasalahannya. Menyalahkan Menteri Perdagangan yang sebenarnya hanya tukang stempel 'ijin impor' adalah tindakan tidak adil. Karena impor tidak mungkin dilakukan manakala produksi beras kita mencukupi kebutuhan.

Hal itu rupanya sudah ditangkap oleh beberapa anggota DPR di Senayan. Mereka mulai menyoroti kinerja Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang sudah mendapat alokasi dana besar, namun tidak bisa memenuhi ekspektasi dalam hal produksi sektor tani.

Oleh karena itu, Inas Nasrullah Zubir selaku anggota DPR, meminta agar ada evaluasi terhadp kinerja Mentan Amran Sulaiman. "Panen rayanya gagal tapi sudah menghabiskan anggaran Rp 60 triliun!" kata Inas, seperti dilansir oleh media massa (detik.com)

Ekonom dan juga politikus asal Partai Amanat  Nasional, Dradjad Wibowo juga menyoroti kinerja Menteri Pertanian. Berdasarkan pengamatannya, saat musim panen raya Desember 2017-Februari 2018, harga beras melonjak. Oleh karena itu, Kemendag pun memutuskan mengimpor 500 ribu ton pada 11 Januari 2018.

Lucunya, Mentan secara publik berkukuh menentang impor. Karena katanya, panen lebih dari cukup. Mentan bahkan mengklaim swasembada. "Tapi jika ada surplus beras, kok barangnya tidak ada di pasar? Kok harga melonjak?" kata Dradjad Wibowo. (detik.com).

Pihak lain yang juga harus dievaluasi dalam polemik impor beras ini adalah Direktur Utama Badan Urusan Logistik Budi -Buwas- Waseso.

Di berbagai media massa, Buwas menegaskan bahwa gudang-gudang Bulog sudah penuh. Sehingga menurutnya tidak perlu lagi impor beras.

Bagi orang yang tidak paham data, mungkin argumen Buwas itu bisa ditelan bulat-bulat. Tapi bagi pihak yang paham situasinya, omongan Buwas itu ibarat bumerang yang bisa menyerang balik penggunanya.

Buwas pernah mengatakan stok beras nasional mencapai 2,4 juta ton dan itu membuat gudang mereka kepenuhan. Padahal berdasarkan data Bulog sendiri, total kapasitas gudang mereka adalah 4 juta ton. Bila 2,4 juta ton saja sudah penuh, maka 1,6 juta ton itu diisi dengan apa? Jangan-jangan, Bulog menyewakan gudangnya ?

Perilaku Dirut Bulog  yang menyerang Menteri Perdagangan, apalagi sampai mengeluarkan umpatan, sebenarnya memberi contoh buruk kepada masyarakat. Ia menunjukkan ketidakkompakan di tataran pejabat pusat.

Lagipula tidak adil juga hanya menyalahkan Menteri Perdagangan. Karena rapat pengambilan keputusan dilakukan dan disepakati bersama oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Direktur Utama Bulog.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun