Menarik membaca Tweet SBY hari ini. SBY menulis "Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga cederai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kpd Tuhan, Allah SWT ? *SBY*"
Warganet kemudian berduyun-duyun menerka-nerka kepada siapa twet SBY ini ditujukan? Namun buat saya, juga penting buat memahami ke mana subtansi twet tersebut, yakni ada penguasa yang sudah melampaui batas.
Ada istilah dalam budaya Melayu sering kita dengar. Raja adil, raja disembah; raja lalim, raja disanggah. Intinya apa yang dilakukan negara mesti benar-benar untuk kepentingan negara. Kita semua wajib untuk mengawal bangsa ini. Jika pemerintah benar dan tepat sesuai kepentingan rakyat, kita dukung. Kalau tidak tepat dan tidak benar dan ciderai maka akan kita kritisi, dan tolak secara gamblang, tegas dan terang.
Adalah tanggungjawab kita bersama, apalagi SBY yang mantan Presiden dua periode, untuk memastikan power must not go unchek. Kita harus memastikan penggunaan oleh kekuasaan tidak melampaui batas.
Karena itu, kritik menjadi perkakas penting dalam demokrasi di Indonesia. Ini adalah satu cara untuk memastikan atau mengembalikan kekuasaan kepada khitahnya, demi kepentingan negara, demi kepentingan rakyat.
Meski bentuk "banyak penguasa yang lampaui batas" tidak dirinci oleh SBY, tetapi sebagai manusia yang dianugerahi akal kita tentu bisa berpikir. Senyatanya, ada banyak-banyak fenomena di Indonesia yang bisa kita kaitkan dengan hal ini.
Ada seorang remaja MFB, di Medan yang divonis 1,5 tahun penjara gara-gara menghina Jokowi. Sebaliknya, ada remaja RJT Tionghoa, anak orang kaya, yang mengancam mau bunuh Jokowi, tetapi kasusnya dipelintir ke arah kenakalan remaja. Atau Sukmawati Soekarnoputeri yang kasus puisi "jilbab-konde"-nya yang membikin umat Islam marah, malah dihentikan oleh polisi.
Ambil contoh foto yang diunggah Amien Rais yang dikenal oposan terhadap pemerintah, mendadak dihapus Instagaram, atau beberapa akun Twitter yang kritis terhadap pemerintah malah di-suspend. Padahal, ada ribuan akun-akun buzzer keji yang hobi memfitnah kalangan oposisi sampai sekarang masih bebas menggelar fitnah di lini Twitter. Kenapa perlakukan kedua kelompok ini bertolak belakang?
Saya lihat di lini massa Twiter, PDIP yang gembar-gembor sebagai partai wong cilik, tapi sepanjang 2000-2018, kader-kadernya jadi pemuncak kepala daerah selingkungan Jawa Tengah, yang ditangkap KPK. Bayangkan, ada 15 kepala daerah kader PDIP yang diciduk KPK, sementara parpol Golkar cuma 2, bahkan parpol lainnya rata-rata cuma 1.Â
Rakyat habis-habis berunjukrasa menolak pengangkatan petinggi Polri sebagai Plh Gubernur di provinsi yang Pilgubnya diikuti calon mantan petinggi polri, lalu tiba-tiba Komjen Pol M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Padahal, di Pilgub Jabar nyata-nyata ada mantan petinggi polri yang sedang berkompetisi.
Atau perkara copras-copres itu! Kok bisa-bisanya tiket lima tahun lalu dipakai buat nonton film tahun depan? Perolehan suara Pileg 2014 jadi basis presidential threshold untuk Pilpres 2019? Ini bagaimana logikanya?
