4 Langkah Penting Bagi Kepala Daerah dalam 100 Hari Pertama

Makassar - Sejumlah daerah di Indonesia yang tidak sedang menghadapi proses sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah menetapkan calon terpilih dan akan segera dilantik.

Akan tetapi tidak sedikit pula di sebagian daerah harus menunggu keputusan akhir dari sidang sengketa Pilkada yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Meski begitu, siapa pun yang pada akhirnya terpilih sebagai Kepala Daerah perlu untuk merumuskan strategi yang efektif dalam 100 hari pertama selama menjabat.

Dilansir dari kanal YouTube Politician Academy, video dengan judul "Yang Harus Dilakukan di 100 Hari Pertama"(14/1) menjelaskan adanya 4 langkah penting untuk Kepala Daerah dalam menjalankan agendanya pada 100 hari pertama.

1. Program

Implementasi program termasuk hal yang penting dalam 100 hari pertama bagi Kepala Daerah yang baru dilantik. Program tersebut berangkat dari janji-janji kampanye yang telah diutarakan secara terbuka kepada masyarakat.

Meskipun tidak semua dapat dijalankan dalam 100 hari pertama, tapi setidaknya beberapa telah dijalankan atau prosesnya tengah berlangsung dan transparan untuk diakses publik.

2. Bentuk tim kerja

Kepala Daerah diharuskan untuk menyusun tim kerja yang terdiri dari orang-orang kepercayaannya dan ahli di bidangnya. Orang-orang yang dipilih tidak harus dari kalangan tim kampanye sebelumnya, tapi juga dapat merangkul orang-orang dari luar yang dianggap berkompeten.

Pekerjaan yang dijalankan oleh tim kerja tersebut merupakan rumusan program kerja yang ingin diimplementasikan oleh Kepala Daerah agar segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

3. Strategi pencapaian tujuan

Kepala Daerah yang telah dilantik memerlukan strategi untuk mencapai serta mewujudkan program-program unggulannya. Program-program itu tidak hanya berasal dari janji politik selama kampanye tapi juga program titipan dari pemerintah pusat atau provinsi untuk segera dijalankan di masing-masing daerah.

Setiap program memerlukan strategi khusus untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Upayakan untuk mendiskusikannya dengan tim kerja yang telah dibentuk atau bersama dengan tim birokrat, serta mendiskusikannya dengan pihak luar seperti investor, atau pihak yang tertarik untuk berbisnis.

4. Kompetensi dan mekanisme kerja

Wajib bagi Kepala Daerah untuk mempertemukan kompetensi dan mekanisme kerja yang sesuai dengan visi dan misinya. Setiap pekerjaan tentu tidak bisa diselesaikan sendiri, diperlukan kerja sama dari masing-masing pihak baik dari dalam atau luar pemerintahan.

Agar orientasi kerja sesuai dengan visi dan misi, Kepala Daerah harus membentuk sistem kerja yang jelas serta transparan. Sistem kerja harus menjunjung tinggi meritokrasi dan menghargai setiap pencapaian dari tim yang dibentuk secara jelas dan terbuka.

Jadwal pelantikan kepala daerah secara serentak di Indonesia masih menjadi persoalan. Pasalnya, jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur yang semula pada Februari 2025 dipastikan tertunda.

Hal itu disebabkan adanya sejumlah daerah yang masih harus menyelesaikan sengketa Pilkada di MK. Sidang tersebut diperkirakan selesai pada pertengahan Maret mendatang.

Sementara itu, Komisi II DPR RI akan menggelar rapat khusus terkait perubahan jadwal pelantikan Kepala Daerah bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).*