Papua dalam "Satu Frekuensi"

Sekitar dua abad lalu, dua misionaris Jerman CW Ottow dan JG Geissler datang ke pulau Marsinam di Teluk Doreh, Manokwari yang didiami suku Numfor Papua. 

Selain menyebarkan Injil dan menerjemahkannya dalam bahasa Melayu, mereka  mengajar banyak hal; menenun serat kayu dan rumput, juga berhitung dan menulis. 

Misionaris itu  mengenalkan ide baru (huruf dan kekristenan) dengan mengikuti cara berfikir masyarakat lokal; kearifan lokal. Awalnya sulit, tapi akhirnya berhasil dan ajaran mereka menyebar ke Biak, Nabire, Wasior dan daerah lainnya.

IS. Kijne, misionaris asal Belanda yang datang seabad kemudian, membuat sebuah buku pegangan tulis menulis berjudul 'Itu Dia!' yang berbasis kultur  Biak - diambil dari kata 'iriani' yang artinya 'itu dia' (Ngurah Suryawan, 2014). 

Mereka belajar di bawah pohon rindang, di tepi ladang atau di pinggir sungai. Karena berbasis kultur dan mengikuti  cara berfikir penduduk lokal, maka masyarakat Papua lebih mudah menerimanya.

Nilai-nilai kultural Papua yang penting, adalah pemahaman bahwa tanah, gunung dan hutan adalah 'ibu' bagi mereka. Sedangkan sungai ibarat 'air susu ibu'. Semuanya mereka cintai dan harus dijaga, karena bagian dari diri mereka. Konsep ini mirip dengan orang Bali dan Gunung Agung-nya.

Sejak Papua bergabung dengan Indonesia, Presiden Soeharto terus menerus melakukan pendekatan militer dengan status Daerah Operasi Militer (DOM), tahun 1978-1998. Pendekatan militer ini menewaskan ratusan ribu orang dan menimbulkan trauma cukup dalam.  

Dalam hal pendidikan, sekolah tidak berangkat dari kearifan lokal. Sekolah berdinding bata seakan mengukung mereka. Pemerintah mengganti buku 'Itu Dia!' dengan 'Ini Budi'. 

Berbeda dengan daerah lain di Indonesia,  banyak penduduk Papua sulit  menerima pengajaran yang disodorkan Departemen Pendidikan dan situasi ini masih berlangsung sampai sekarang.

Pendekatan yang dilakukan pemerintahan Soeharto tidak cocok dengan masyarakat Papua.  Penduduk lokal mengenal nama Heluka, Kumungga, Amos, Lukas dan Matius, tapi nama Budi dalam buku 'Ini Budi' asing bagi mereka. 

Buku pegangan siswa banyak terdapat gambar gunung dan sawah seperti di Jawa atau Sumatera, sedangkan di Papua (waktu itu) tidak ada sawah melainkan ladang. Di Papua tak ada traktor, yang ada cangkul.

Program transmigrasi juga dilakukan, yang menurut Soeharto, dapat menguntungkan penduduk lokal karena bisa belajar dari petani asal Jawa. Ternyata ide ini tidak berjalan baik di Papua. Program ini banyak timbulkan gesekan. Peleburannya dipaksakan.   

Satu Frekuensi

Ketika Soeharto membuka kran investasi asing di Papua otomatis membuat tanah dan gunung yang mereka cintai, rusak. Sungai Aghwagon, Otomona dan Ajkwa yang jadi pembuangan tailing (residu tambang) dan tidak bisa lagi menjadi 'air susu' bagi mereka. 

Suku Amungme yang diami lahan sekitar Freeport dipindah ke dataran lebih rendah tanpa pembekalan cara bertahan terhadap lingkungan baru, sehingga hidup menyedihkan. Sebaliknya  korporasi asing yang mengekploitasi gunung emas milik mereka, hidup dengan sangat mewah.

Pemerintah Orde Baru (Orba) dianggap menafikan akar mereka, mencabut pranata sosial budaya ditambah dengan kebijakan yang represif; panjang dan menyakitkan. Masyarakat lokal kian terpuruk, terluka, kehilangan percaya diri, apatis, marah dan dendam.  

Selama 50 tahun, pemerintah, media dan masyarakat Indonesia non Papua mengunyah informasi soal Papua dalam bingkai politik dan ekonomi, dan  tidak dalam bingkai kultural. 

Pada titik itu, Orang Papua gagal mengimajinasikan konsep Indonesia, sedangkan orang Indonesia non Papua juga gagal mengimajinasikan konsep Papua dengan tepat. 

Sehingga Papua dan Indonesia menjadi dua konsep yang asing dan saling menjauh. Identitas Papua dan  Indonesia jadi dua hal berbeda. Ini terjadi berpuluh tahun lamanya.

Presiden keempat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melakukan pendekatan agak berbeda. Dia dekati mereka dengan hati dan melihat dengan bingkai kultur. Setelah meminta maaf (atas perlakuan pemerintah pada masa lalu), dia buat beberapa kebijakan penting. 

Pertama,  nama Irian Jaya diubah kembali menjadi Papua. Ini penting karena menyangkut identitas; 'roh' bagi mereka (Irian singkatan dari  Ikut Republik Indonesia Anti Nederland).

Kedua, mengakui simbol kultural bintang kejora (boleh berkibar asal lebih rendah dibanding bendera Merah Putih). Ketiga, membatalkan keputusan politik Presiden Habibie yang memecah Papua menjadi tiga provinsi. 

Keempat, memperbolehkan Kongres Nasional Papua II yang dihadiri 3000 orang dan disiarkan luas melalui radio. Kelima, konsep Otonomi Khusus (Otsus) mulai digodok (disahkan oleh Presiden Megawati). Tapi, Gus Dur tegas menolak tuntutan mereka untuk merdeka. Meski begitu, seluruh kebijakan Gus Dur ini mereka terima dengan baik.

Pendek kata, GusDur bisa membuat Indonesia dan Papua dalam 'satu frekwensi'; membuat hati mereka nyaman. Pemahaman yang terimplementasikan pada kebijakan seperti ini membuat masyarakat Papua merasa Indonesia paham identitas mereka.

Namun langkah yang sudah dilakukan Gus Dur berantakan saat Ketua Dewan Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay dibunuh Kopassus pada masa Presiden Megawati.  

Lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganulir kebijakan Gus Dur dengan mengeluarkan PP No. 77/2007 yang melarang penggunaan atribut bendera bintang kejora dan simbol burung mambruk. Lagu Hai Tanahku Papua dilarang dinyanyikan. Upaya dialog Jakarta-Papua yang pernah terang pada zaman Gus Dur, kembali redup sampai sekarang.

Gambaran di atas mungkin bisa menjawab rasa penasaran Presiden Joko Widodo soal presepsi yang berbeda antara Jakarta (pemerintah) dengan masyarakat Papua. 

"Sebuah kekeliruan mengatakan bahwa Jakarta mengambil lebih banyak dari Papua daripada memberi, padahal yang terjadi kebalikannya," kata Jokowi (Kompas.com, 3/9/2019).

Meski Jokowi sudah berusaha membangun trust dengan mengunjungi Papua sebanyak 12 kali dalam lima tahun, memperoleh 90 % suara masyarat Papua di Pilpres, banyak berdialog, dan melakukan pembangunan berbasis kesejahteraan tapi ternyata tidak membuat masyarakat Papua gembira. 

Jalan, jembatan, Gedung Olah Raga (GOR) megah, Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga, dan pendapatan 26 triliun pertahun dari Freeport dan Bintuni  ternyata tidak cukup untuk membuat hati mereka nyaman.

Ottow, Geissler, Kijne dan Gus Dur beruntung, karena menemukan cara untuk bisa masuk dalam 'frekwensi yang sama' dengan masyarakat Papua dan membuat mereka nyaman. Kini Pemerintah harus bekerja keras untuk bisa menangkap 'roh' mereka; untuk bisa masuk dalam 'frekwensi yang sama'.

Kata orang, banyak jalan menuju Roma. Seperti halnya perjanjian Helsinki  tahun 2005, yang  bisa menembus 'kebuntuan frekwensi' antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk tetap dalam NKRI. Kita harapkan ada cara untuk mengambil hati masyarakat Papua. Masih ada jalan, tapi, memang harus dicari!