Mendidik Lewat Kebijakan Pemilikan Rumah (Anies VS Jokowi)

Masalah perumahan memang menjadi salah satu permasalahan yang terus muncul terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Kenaikan harga tanah dan rumah tidak sebanding dengan kenaikan upah atau penghasilan mereka. Hal inilah yang selalu menghantui masyarakat berpenghasilan rendah ketika berbicara tentang rumah sebagai tempat tinggal yang dimilikinya. Belum lagi status tanah yang ditempatinya sering menjadi permasalahan sehingga tidak jarang terjadi penggusuran atau sengketa lahan

Program yang ditawarkan oleh Jokowi dan Anies Baswedan secara aturan jelas berada di level yang berbeda. Program rumah DP 0 Rupiah - Samawa (Solusi Rumah Warga) digagas melalui Peraturan Gubernur, sementara Program TAPERA yang dibuat oleh Jokowi dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah. Atas perbedaan ini, maka jangkauan program Jokowi jauh lebih luas dibandingkan dengan program Anies yang hanya berada di ruang lingkup DKI Jakarta.

Di samping itu, program Jokowi mencakup masyarakat yang berpenghasilan upah minimum ke atas menjadi sebuah kewajiban, hingga pekerja mandiri yang dapat menjadi peserta TAPERA tanpa batasan  pendapatan, sementara bagi peserta Program DP 0 Rupiah yang digagas oleh Anies akhirnya masyarakat dibatasi hanya bagi masyarakat dengan penghasilan 4 -- 7 juta per bulan.

Bagi buruh, mana yang lebih baik atas kebijakan bila kita membandingkan antara PP No. 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dibandingkan Peraturan Gubernur No. 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ? Nah...disinilah point penting yang perlu dijadikan dasar pertimbangannya :

1. Rumah adalah pemenuhan jangka Panjang, bagi masyarakat dengan pendapatan rendah dan menengah, memiliki rumah adalah kebutuhan jangka panjang dan hanya dipenuhi dengan menabung.
2. Kebutuhan Dasar, karena rumah adalah salah satu kebutuhan dasar di samping pangan dan sandang, maka kebutuhan ini menjadi mutlak dan menyingkirkan kebutuhan (keinginan) lain. Sering muncul di dalam berita demonstrasi buruh menuntut UMP kita melihat ternyata ada buruh yang menggunakan motor sport yang pasti harganya juga tidka murah.
3. Setiap orang ber hak atas rumah tinggl yang layak, karena itu ketika dibatasi kredit dibatasi oleh penghasilan seseorang, maka pemenuhan hak dasar sebagai warga Negara dipertanyakan.

Nah, setelah melihat 3 point penting, maka baru kita bisa membandingkan esensi kebijakan tersebut dengan mendasarkan diri pada point -- point penting tersebut yaitu :

1. Kebijakan pengadaan rumah sebagai pemenuhan jangka panjang sama -- sama tercermin dalam kebijakan 2 pemimpin kita.
2. Rumah sebagai kebutuhan dasar hanya bisa dilakukan dengan menabung. Dengan disertakannya minimal pendapatan penduduk, maka sebenarnya lebih memudahkan bank untuk menjamin tidak adanya   kredit macet di kemudian hari.
3. Setiap orang berhak menabung untuk mendapatkan rumah layak huni dan difasilitasi oleh Negara,

Oleh karena itu, kesimpulan singkatnya sebenarnya kedua pemimpin itu memiliki pandangan yang sama. Namun hal yang membedakan adalah :

• Mendapatkan rumah atas kebijakan Anies awalnya "banyak memberikan harapan" namun berakhir palsu karena toh pada akhirnya masyarakat yang berada di bawah upah minimum (minimal penghasilan 4 juta) tidak mendapatkan hak atas rumah DP 0 rupiah. Hal ini karena mendapatkan rumah hanya dijadikan daya tarik suara dalam kampanye oleh Anies yang kebablasan, sehingga ketika pelaksanaannya harus mengubah atas apa yang dijanjikan. Buruh miskin tetap sulit mendapatkan rumah.
• Mendapatkan rumah melalui kebijakan Jokowi saat ini memang berat dengan adanya pandemic covid-19, namun seluruh rakyat mulai dapat menggantungkan asanya memiliki rumah asal konsisten menabung, tanpa terkecuali atau dibatasai pendapatan saat ini. Jokowi mengajarkan hal yang benar tentang bagaimana mendapatkan rumah dengan menabung dengan mengatur pengeluaran atas pendapatan yang ada walau akhirnya harus menekan semua keinginan konsumtif kita.