Tantangan sebagai negara yang berkembang khususnya di Indonesia sendiri yang mampu bersaing dengan negara-negara lainnya adalah bagaimana Indonesia mengatasi dan menjalani masalah pembangunann infrastruktur saat ini?
Karena memingingat dengan adanya Infrastruktur merupakan salah satu jenis fasilitas adan kebutuhan dasar dalam rangka penunjang roda perekonomian serta mewujudkan pembangunan yang optimal dalam suatu negraa yang paling penting dalam mendukung kegeiatan-kegiatan masyarakat dalam kehidupannya.Â
Serta negara berkembang maupun negara yang maju dilihat dari peniliaian terhadap sebuah negara dilihat dari segi Infrastrukturnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menyinkapi tentang intang infrastruktur yaitu denga cara kerjasama antar pihak Pemerintah dan Pihak Swasta.
Ketersediaan dan aksebilitas terhadap infrastruktur sanagtlah menetukan kelancaran, keberlanjutan. Upaya untuk menyikapai masalah Infrastruktur mulai menggunakan adanya potensi pendanaan yang dirasa sangat efektif serta cukup efisien. Pihak pemerintah menggandeng pihak Swasta bekerjasama untuk mengatsi kendala dalam pendanaan tersebut dengan menggunakan sistem Public Private Partnership (PPP).
Apa itu Public Private Partnership (PPP) ? Public Private Partnership (PPP) atau biasa disebiut kerja sama antar Pihak Pemerintah dan Pihak Swasta merupakan salah satu pembiayaan alternative dalam pengadaan pelayanan public yang telah digunakan secara luas diberbagai negara khusunya negra yang berkembang atau negara yang maju.
Dari definisi tersebut Public Pribete Partnership (PPP) juga merupakan bentuk perjanjian atau kontrak anatar sector public dan sector private yang terdiri ata beberapa ketentuan, antara lain: sector privat menjalankan fungsi pemerintah yntuk periode tertentu, dari sector privat menerima kompensasi atas penyelengagraan ata pengajuan fungsi, dengan cara baik sesecara lagsung mupun tak langsung dan harus bertanggung jawab ata resiko yang akan timbul dari penyelenggaraan fungsi tersebut. Jadi kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak swasta yang menghasilkan produk atau jasa dengan adanya resiko, biaya, dan keuntungan dapat ditanggung bersama bedasarkan perjajina tersebut.
Fungsi dana tujuan adanya pelaksanakan  sistem Publik Private Partnership (PPP) yang pertama yaitu sebagai mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan melalui pengarah dana dari swasta. Keadua, Meningkatkan kuantitas, kualitas danefisensi pelayanan melalui persaingan sehat. Ketiga, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan pembangunan infrastruktur.
Konsep sistem Public Private Partnership (PPP) dapat dijadikan sebagai alternatif untuk membangun sebuah infrastruktur. Dengan kemunculan konsep sistem Public Private Partnership (PPP) dapat memicu hubungan dari ke dua pihak tersebut untuk bekerjasama dalam pembangunan Infrastruktur. Keuntungan yang dapat diperoleh pada hubungan tesebut seperti dengan munculnya sebuah inovasi, kemudahan dalam pendanaan dalam pembangunan Infrastruktur, kemampuan teknologi, dan pengaturannya efiseien.
Skema Public Private Partnership (PPP) sudah mulai diada di In Indonesia dari tahun 2005. Karena adanya urgensi pembanguanan infrastruktur dalam rangka mewujudkan mempercepat perkembangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyedaiakan pelayanan public yang baik, tetapi juga disiplin dalam manejemen proyek yang ingin dikerjasamakan. Public Privete Partnership (PPP) diatur dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Â
Skema ini didorong karena keterbatasan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sementara kebutuhan infratruktur di Indonesia masih Tinggi meningat Indonesia merupakan negara yang masih berkembang. Juga dari RAPBN yang hanya mampu mendukung sebagian dari pembiayaan proyek pembanguan.
Dengan menyikapi dai sumber  pendanaan pemniayaan pembangunan Infrastruktur untuk itu, pemerintah perlu memberikan perjanjian yang jelas dalam melipatkan sihak swasta ketika membangun proyek infrastruktur punlik. Misalnya, perlu ada jaminan dari pemerintah.
