[caption id="" align="alignnone" width="553" caption="DR. Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian"][/caption] BERIKUT ini adalah gagasan dan agenda Perubahan yang dicanangkan Rizal Ramli sejak diaspirasikan maju sebagai calon Presiden 2009 lalu:
1.Kedaulatan Politik: Meski secara normatif dan formal Indonesia mengaku sebagai negara yang berdaulat, tetapi di dalam prakteknya pengaruh negara-negara besar dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan masih sangat dominan. Negara-negara berkembang seperti Malaysia, China, India, Brazil, dan Iran memiliki kedaulatan yang lebih kuat dalam bidang politik, ekonomi dan pertahanan. Tahun ini harus menjadi awal dari kebangkitan kedaulatan politik bangsa Indonesia.
2.Kedaulatan Ekonomi: Dengan sengaja dan sistematis selama 45 tahun terakhir, kedaulatan ekonomi telah digadaikan kepada negara adidaya dan lembaga keuangan multilateral. Melalui ketergantungan hutang, kekuatan-kekuatan luar tersebut kemudian mendikte, memesan, dan mengijon undang-undang dan peraturan Pemerintah, bahkan ikut menentukan dalam penunjukan pejabat-pejabat ekonomi sehingga sesuai dengan kepentingan strategis jerat Washington (Washington Concensus).
Tidak aneh jika strategi dan kebijakan ekonomi sering lebih menguntungkan kepentingan diluar Indonesia ketimbang memberi manfaat untuk rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi bahkan sering menyebabkan proses pemiskinan struktural: rakyat Indonesia bagaikan ayam yang mati di lumbung padi, di tengah-tengah kekayaan alam yang melimpah dan alam yang indah.
Agar rakyat lebih sejahtera, dan Indonesia menjadi negara maju, maka kedaulatan ekonomi harus direbut sehingga proses pemiskinan struktural dihentikan dan kebijakan ekonomi memberi manfaat untuk rakyat dan kepentingan nasional.
3. Kedaulatan Pangan, Energi, Pertahanan dan Teknologi:Sebagai negara dengan penduduk 220 juta jiwa, adalah sangat penting untuk memiliki kedaulatan di bidang pangan, energi, pertahanan, dan teknologi. Kedaulatan di keempat bidang tersebut merupakan prasyarat penting untuk menjadi negara besar dan dihormati di dunia.
4.Perubahan, Demokrasi dan Hak Asasi:Banyak kalangan yang menilai bahwa 10 tahun demokrasi dan reformasi tidak membawa manfaat bagi rakyat dan kejayaan Indonesia adalah akibat sistem yang terlalu demokratis. Mereka ingin mengembalikan jarum jam, ingin membawa Indonesia kembali kedalam sistem otoriter. Padahal Indonesia telah mengalami pemerintahan super-kuat selama 32 tahun. Hasilnya Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara besar di Asia, kesejahteraan mayoritas rakyatnya menyedihkan, gap antara yang kaya dan miskin luar biasa, dan tindakan anti demokratis serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia sangat menonjol. Upaya mengembalikan sistem otoriter justru akan membuat Indonesia semakin mundur kebelakang, sistem yang sangat tidak populer dalam dunia yang semakin demokratis.
Perubahan untuk perbaikan nasib rakyat dan kejayaan Indonesia dapat dan harus dilakukan dalam bingkai demokratis, yang diperlukan bukan pemerintahan yang kuat ala Orba, tetapi pemerintahan efektif dalam konteks negara demokratis.
5.Reformasi Kelembagaan: -Reformasi Birokrasi; Sangat mendesak untuk melakukan reformasi birokrasi agar birokrasi betul-betul menjadi pelayan masyarakat dan perang terhadap korupsi betul-betul bisa efektif. Perlu reformasi dalam sistem rekruitmen, sistem training, evaluasi, reward dan penalty birokrasi. Reformasi Partai Politik: Demokrasi dan reformasi selama 15 tahun gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat kerena telah dibajak oleh pikiran lama (neo-liberal) yang semakin memperkokoh neo-kolonialisme dan oligarki politik-ekonomi. Perlu segera dilakukan reformasi terhadap Partai Politik agar betul-betul menjadi saluran aspirasi kepentingan rakyat. Untuk itu perlu segera dilakukan reformasi pembiayaan partai-partai politik sehingga demokrasi tidak dibajak oleh kekuatan uang.
Seperti halnya di Jerman dan beberapa negara Eropa, partai-partai politik sebaiknya dibiayai oleh negara sampai pendapatan per kapita rakyat Indonesia mencapai US$ 5 ribu per tahun. Dengan demikian, partai bisa merekrut kader-kader muda yang idealis dan cakap, pengeluarannya harus diaudit sehingga lebih transparan.
-Reformasi TNI dan POLRI: Selama beberapa tahun terakhir reformasi TNI dan POLRI nyaris terhenti. Pemerintah Perubahan akan memperkuat TNI dari segi kualitas, peralatan militer, dan sistem pendukung agar TNI betul-betul bisa diandalkan untuk membela negara Republik Indonesia. Kekuatan Angkatan Laut akan ditingkatkan untuk mendukung konsep negara maritim, mempertahankan wilayah Kepulauan Indonesia, dan menghentikan pencurian kekayaan laut Indonesia. Realokasi Armada Barat di Jakarta dan Armada Timur di Surabaya perlu dilakukan sehingga betul-betul mencerminkan konfigurasi strategis untuk melindungi kedaulatan wilayah kepulauan Indonesia.
