Jakarta-Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang ramai diperbincangkan di tengah proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang sedang berlangsung. Hak angket menjadi salah satu hak istimewa yang dimiliki DPR untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawasi pemerintahan.
APA ITU HAK ANGKET DPR?
Dilansir pada laman resmi DPR RI dijelaskan bahwa hak Angket itu adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014.
FUNGSI HAK ANGKET DPR
- Menyelidiki kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
- Menyelidiki pejabat negara atau pemerintahan, badan hukum atau warga yang tidak memenuhi panggilan DPR setelah 3 kali pemanggilan berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- Menyelidiki pejabat negara/pemerintah yang mengabaikan/tidak melaksanakan rekomendasi DPR.
- Menyelidiki pejabat yang tak melaksanakan keputusan/kesimpulan rapat hasil kerja komisi DPR dengan pemerintah
Sidang Paripurna DPR ke-9 tahun 2015 (Andylala Waluyo/Public domain).
SYARAT DAN CARA PENERAPAN HAK ANGKET DPR
- Harus minimal 25 anggota DPR, dan juga lebih dari 1 fraksi yang ada di DPR;
- Harus disertai dokumen atau materi yang diselidiki dan alasan penyelidikan;
- Disetujui Rapat Paripurna. Dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota DPR;
- Disetujui lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota DPR hadir dalam Rapat Paripurna.
TUGAS PANITIA HAK ANGKET DPR
- Menyelidiki, memanggil serta meminta keterangan dan dokumen dari pemerintah, saksi, pakar, organisasi profesi, dan pihak terkait.
- Pimpinan DPR dapat meminta bantuan kepolisian untuk membantu panitia angket.
- Melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat paripurna DPR maksimal 60 hari setelah terbentuk.
- Rapat Paripurna DPR lalu akan diadakan untuk mengambil keputusan terhadap laporan panitia angket, dan mendengar pendapat akhir para fraksi.
TUJUAN HAK ANGKET DPR
Tujuan utama dari hak angket DPR ini tidak lain untuk mengungkap kebenaran terkait suatu permasalahan atau kebijakan yang terjadi di lingkungan pemerintah. Melalui hak angket ini, masyarakat dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang benar serta akurat mengenai suatu isu yang sedang terjadi atau masih dalam status dugaan adanya pelanggaran.
Tak hanya itu, hak angket juga bertujuan memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tidak langsung, hak angket DPR juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan transparansi dalam pemerintahan.