Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek nasional ambisius yang membutuhkan alokasi anggaran besar. Hal ini sering kali menimbulkan isu "rebutan anggaran" karena dana yang difokuskan untuk IKN berpotensi mengurangi anggaran untuk program pembangunan di daerah lain. Proyek IKN memiliki status sebagai prioritas nasional karena diharapkan mampu memeratakan pembangunan, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan mengatasi permasalahan di Jakarta. Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki prioritas daerah yang mendesak, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat lokal. Ketidakseimbangan ini menciptakan ketegangan, di mana daerah merasa "terpinggirkan" oleh proyek nasional.
Masalah yang Timbul
1. Beban APBN dan Risiko Crowding Out
Pembangunan IKN sebagian besar masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana yang masif ini berpotensi menggeser atau mengurangi anggaran untuk sektor-sektor penting lainnya, seperti pembangunan infrastruktur di luar IKN, program pengentasan kemiskinan, atau fasilitas publik di daerah.
2. Keterbatasan Partisipasi Swasta
Pemerintah menargetkan partisipasi swasta yang signifikan, namun realisasinya masih minim. Ketergantungan pada APBN ini membuat beban fiskal negara menjadi sangat besar, memicu kekhawatiran tentang keberlanjutan proyek dan dampak terhadap keuangan negara.
3. Masalah Tata Kelola dan Transparansi
Proyek skala besar seperti IKN rentan terhadap korupsi. Tanpa pengawasan yang ketat dan transparansi yang memadai, penggunaan anggaran bisa menjadi tidak efisien atau bahkan diselewengkan. Selain itu, ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai ketidakselarasan antara perencanaan anggaran dan implementasinya.
Mekanisme Pembahasan Anggaran
Proses pembahasan anggaran IKN melibatkan beberapa pihak utama dengan peran masing-masing: